Legalitas PT.Samudra Energi Lestari Alam (PT.SELA)

Baca selengkapnya »

Bank Dunia Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

• 

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. Bank Dunia menilai kenaikan harga BBMbersubsidi mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, meski akan berdampak pada peningkatan inflasi.

Lead Economist World Bank untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, dampak dari peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM ini hanya akan dirasakan selama satu tahun ke depan, sebelum secara bertahap mengalami penurunan.

"Kalau naik 10 persen dampak pada inflasi yang tinggi, tetapi hanya berdampak selama 12 bulan. Setelah itu perlahan akan kembali normal," ujarnya dalam ulasan East Asia Pacific Economic Update di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/10/2014).

Namun menurutnya, dampak inflasi ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat karena anggaran subsidi sangat mencukupi untuk program bantuan langsung kepada masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau kurangi subsidi BBM, penghematan kita besar. Itu bisa diberikan cukup kompensasi pada orang miskin. Infrastruktur kita juga harus digenjot karena China saja 10,4 persen anggaran negaranya untuk infrastruktur, sedang kita baru 4 persen. Itu pun digabung antara pusat, pemda dan lain-lain," katanya.

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu meredam setiap gejolak politik serta merangkul semua lawan politik di parlemen. Dengan demikian, akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di dalam negeri.

Ndiame mengungkapkan, kestabilan politik dan iklim investasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan investasi di Indonesia. Kegagalan menjaga iklim investasi akan dilihat sebagai prestasi negatif dari pemerintahan mendatang.

Meski demikian, ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan investasi Indonesia ke depannya yaitu kondisi ekonomi global.

"Resiko juga tergantung pada konsidi ekonomi global, seperti bagaimana di Amerika. Tetapi untuk kondisi domestik, kejelasan arah mau pemerintahan juga menjadi penting kalau kisruh terus akan mempengaruhi bukan hanya investasi tetapi juga perekonomian Indonesia," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga Pertamax RI Lebih Murah Ketimbang Singapura

Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

 Jakarta - Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan, harga avtur Indonesia lebih mahal dari Singapura karena kebijakan harga yang dikeluarkan membebaskan pungutan. Akan tetapi, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax lebih mahal di Singapura.

"Avtur itu terkait pricing policy suatu negara, kalau di Changi iya. Tapi kalau di private airport lebih mahal," kata Vice Presiden Corporate Communication, Ali Mundakir, di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Ali mengungkapkan, harga avtur di Indonesia memang lebih mahal di Singapura. Namun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax di Singapura lebih mahal dari yang dijual Pertamina. "Lalu Pertamax di Indonesia murah, kalau di Singapura Rp 22 ribu ribu per liter," ungkap Ali.

Ali menambahkan, perbedaan harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan harga yang dimainkan oleh masing-masing negara.

"Sekarang suplai change sudah lain, sama misalkan harga pertamax Rp 12 ribu, sedangkan di Singapura Rp 22 ribu memanage pricing policybeda," tutur Ali.

Menurut Ali, dalam hal harga avtur tidak bisa dibandingkan. Pasalnya, menjual avtur di Indonesia sangat kompleks, Pertamina harus melayani 62 bandara di seluruh Indonesia.

"Pertamina melayani 62 bandara di seluruh Indonesia jadi hal ini tidak bisa dibandingkan," jelas Ali.

Terkait dengan pemanggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pertamina atas harga avtur yang lebih mahal. Pihak Pertamina sudah menjelaskan segala detailnya. "Sudah kami sampaikan seluruh harga ke KPPU," pungkasnya.

Sumber :Liputan6

Baca selengkapnya »

Pertamina Bantah Monopoli Penjualan Avtur

• 

Pembelian bahan bakar avtur memakai mata uang dolar dipastikan melonjak seiring pelemahan rupiah dan menambah beban operasional maskapai.

 Jakarta - PT Pertamina (Persero) membantah tuduhan dari berbagai pihak terutama tuduhan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia.

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menyatakan, Pertamina tidak menjadi pemain tunggal dalam bisnis penjualan avtur di Tanah Air. 

Saat ini ada lima perusahaan yang sudah memegang izin dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjual avtur di Indonesia.

"Perkara Pertamina monopoli dari segi regulasi coba di cek BPH Migas sudah ada lima badan usaha yang megang izin," kata Ali, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Namun menurut Ali, lima perusahaan tersebut tidak melakukan tugasnya berbisnis avtur di Indonesia. Sehingga saat ini hanya Pertamina saja yang menjual avtur.

"Lho mereka yang tidak jualan kenapa Pertamina yang disalahkan juga?" ungkap Ali.

Ali juga menginginkan, pemerintah ikut andil dalam mengembangkan vasilitas bahan bakar untuk peswat di bandara perintis.

"Jangan hanya Jakarta saja yang dilirik, di daerah harus beri pemerataan, negara berkewajiban melayani bandara perintis," pungkasnya.

Sebelumnya,  KPPU tengah menyelidiki kemungkinan adanya praktik monopoli penjualan bahan bakar pesawat atau avtur oleh Pertamina kepada para maskapai penerbangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pencegahan KPPU, Taufik Ahmad mengatakan, pengkajian ini dilakukan karena selama ini harga avtur yang jual oleh Pertamina selaku pemain tunggal di Indonesia lebih mahal 15 persen jika dibandingkan dengan harga avtur yang dijual di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau harga avtur, kita mengikuti di surat kabar tentang berkembangnya keluhan-keluhan terkait mahalnya harga avtur. Apakah harga avtur karena monopoli atau lainnya. Nah itu kami sedang cari indikasinya," ujarnya di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Sebagai tindak lanjut dari dugaan praktik monopoli ini, KPPU menyatakan telah memanggil beberapa pihak terkait antara lain perwakilan dari Indonesian National Air Carriers Association (INACA) dari pihak maskapai dan PT Pertamina (Persero) sekalu penjual avtur. 

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Pengamat: Kredit Macet Bisa Kena Pidana di Kasus Bioremediasi

Alexiat sendiri sejak berstatus tersangka belum pernah diperiksa.

Liputan6.com, Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan tuntutan jaksa terkait kasus korupsi dalam proyekbioremediasi Chevron masih mengundang reaksi pendapat berbagai kalangan.

Pemerhati hukum kontrak PSC, Najib Ali Gisymar menilkai putusan MA di tingkat kasasi untuk Ricksy Prematuri, Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) dan Herland Bin Ompo, Direktur PT Sumi Gita Jaya (SGJ) yang merupakan rekanan Chevron, bakal jadi yurisprudensi baru yang berbahaya.

“Apabila putusan MA ini dibiarkan menjadi yurisprudensi baru maka akan terjadi kekacauan luar biasa dalam penerapan hukum di Indonesia. Siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang meskipun diatur jelas oleh undang-undang tertentu namun jika tindakannya dianggap berpotensi merugikan negara, maka dapat dipidana korupsi, misalnya kredit macet di bank BUMN atau BUMD pun bisa dipidana korupsi. Bahkan orang yang telat bayar tagihan hutang ke bank pemerintah bisa diancam pidana korupsi karena tindakan itu dianggap bisa berpotensi merugikan negara,” jelas Najib di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Menurut dia, jika tidak ada upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali (PK) maka kasus lain seperti pencurian uang di ATM bank milik pemerintah, pencurian motor, bak sampah milik Pemkot bisa masuk kategori tindak pidana korupsi dan bukan kriminal murni semata.

Dia pun meminta pemerintah dinilai harus turun tangan karena ini bukan sekedar kasus hukum tapi persoalan kepastian dan kejelasan hukum dalam sebuah negara.

Najib menyatakan bahwa kedua kontraktor Chevron ini hanyalah berkontrak secara perdata dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pemerintah.

Dia menilai keduanya tidak bisa dituduh berbuat kriminal apalagi korupsi sementara CPI tidak pernah mengeluh atas kinerja kedua kontraktornya tersebut.

“Urusan kontrak keduanya dengan CPI baik-baik saja, kok malah orang lain yang ribut. Ini tidak sejalan dengan prinsip yang diatur hukum perdata,” tegas Najib.

Menurut Najib dirinya sangat sependapat dengan dissenting opinionHakim Agung Leopold dalam kasus Ricksy yang menyatakan bahwa telah terjadi lompatan-lompatan logika yang menyimpang dari asas-asas hukum perdata sebagai acuan dalam memeriksa perkara proyek bioremediasi ini.

“Selain itu, sesuai fakta sidang Edison Effendi sebagai ahli pun sangat patut diduga memiliki konflik kepentingan karena dia saksi fakta dan sekaligus saksi ahli, plus pihak yang pernah kalah tender,” lanjutnya.

Pakar hukum lingkungan Linda Yanti Sulistiawati, menilai bahwa UU lingkungan mestinya yang dipakai untuk mendakwa karena subyek yang didakwakan terkait peraturan di bidang lingkungan.

“Dakwaan terhadap keduanya dalam kasus ini terkait izin pengolahan limbah dan teknis pengerjaan bioremediasi serta dipakainya hasil pengujian atas sampel tanah yang dilakukan oleh jaksa yang semuanya terkait dengan peraturan dan undang-undang di bidang lingkungan. Jadi semestinya kasus ini diselesaikan dengan hukum yang diatur dalam UU Lingkungan tersebut,” ujarnya.

Jika sebuah tindakan dianggap melanggar suatu Undang-Undang apalagi yang bersifat khusus seperti UU Lingkungan, maka penegak hukum semestinya secara konsisten menggunakan UU tersebut untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Apabila kemudian perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan UU lain maka menurut Linda, perlu dipastikan juga apakah UU lain tadi memang menjadi dominan untuk mengadilinya.

“Jika penegak hukum berkesimpulan bahwa proyek bioremediasi tidak perlu dilakukan sehingga dianggap “proyek fiktif” atas dalih telah melanggar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup soal teknikbioremediasi dan Peraturan Pemerintah di bidang lingkungan terkait izin pengolahan limbah. Maka mengingat kedua aturan itu berada di wilayah UU Lingkungan maka semestinya UU lingkungan yang dipakai,” tandas dia.

Baca selengkapnya »

Catatan

PT.Samudra Energi Lestari Alam, beralamat di JL.Lingkar Selatan RT.24 Kel.Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Kota Jambi. Sesuai dengan SKD yang di sah kan oleh kelurahan Paal Merah :

Jika ada pengakuan dari pihak lain mengenai PT.SELA harap di beritahukan kepada kami, agar tidak ada kesalah pahaman antara PT.SELA dan calon client.

Atas kerjasamanya PT.SELA mengucapkan terimakasih

           TERTANDA

  Direktur Utama PT.SELA

SYAMSUL KOMAR,S.KOM

web resmi PT.SELA : www.samudraenergilestarialam.blogspot.com

Baca selengkapnya »

BI Desak Pemerintah Lakukan Ini Supaya Rupiah Perkasa

(Foto: Liputan6.com)

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan negara ini harus segera memperbaiki kondisi fundamental ekonomi supaya tahan terhadap serangan yang dapat mengancam pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah. Salah satu perbaikan yang wajib dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) supaya mata uang Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan.

Gubernur BI, Agus Martowardojo menilai perbaikan ekonomi dan rencana menaikkan suku bunga di Amerika Serikat (AS) masih membayangi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Kondisi ini akan membuat ancaman capital outflow bagi negara-negara yang kurang kuat secara fundamental," sambungnya kepada wartawan di Kompleks Perumahan Karyawan Bank Mandiri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Pemerintah, kata Agus, harus membenahi indikator penguatan fundamental ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi fiskal. Selama ini, dia bilang, fiskal Indonesia tertekan hebat dengan pembengkakkan anggaran subsidi BBM yang justru salah sasaran.

"Fiskal ini bisa membaik kalau masalah subsidi BBM dapat ditangani secara bijaksana. Kalau fundamental ekonomi kita membaik dan kita bisa menjaga kepercayaan publik kepada reformasi di Indonesia tentu rupiah akan membaik," tegas Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Pengamat Valas Farial Anwar membantah anggapan banyak kalangan yang mengatakan kenaikan harga BBM subsidi mampu mengangkat rupiah ke level lebih baik. Menurutnya, penyesuaian harga BBM dapat berdampak negatif nilai tukar rupiah. 

"Saya nggak percaya kenaikan harga BBM akan menguatkan rupiah. Buktinya usai penyesuian harga BBM tahun lalu, rupiah malah melorot dari Rp 9.600 dan sekarang menembus Rp 12.100 per dolar AS," ucap dia.

Lebih jauh dijelaskan Farial, imbas kenaikan harga BBM subsidi akan melambungkan inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa. Penyebab inflasi karena ketidakseimbangan antara suplai  dan permintaan. Kondisi ini kerap terjadi saat momen puasa dan Lebaran sehingga mengakibatkan tren inflasi cukup tinggi.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Bekas Perusahaan Tambang Bakal Garap Rel Kereta Api di Kalimantan

(Foto: Antara)

 Jakarta - Bekas perusahaan tambang berencana membangun jalur kereta api di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pembangunan jalur kereta api ini untuk memudahkan transportasi tambang.

Direktur Mineral dan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM), R. Sukhyar mengatakan, perusahaan tersebut adalah Mec Coal yang sekarang bernama PT Trans Kuta Kencana. Perusahaan tersebut melihat salah satu permasalahan tambang saat ini adalah transportasi.

"Mec Coal, tadinya tambang, tapi sekarang sudah PT Trans Kutai Kencana, dulu tambang masih punya, karena mereka tahu masalah paling utama transportasi maka mereka berinisiatif membangun double track kereta api," kata Sukhyar, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Sukhyar menambahkan, pembangunan rel kereta diperkirakan menggunakan lahan tambang. Namun, pihak pengembang belum  memastikan hal tersebut.

"Perkebunan ataupun pertambangan, tentu kehadiran saya berkaitan pertambangan, itu kan bisa mengenaui IUP, PKP2B ini yang  dilihat, kami masih identifikasi saja. Nanti kami akan lanjutkan lagi pertemuannya, mana yang dikenai itu," ungkapnya.

Sukhyar tidak ingin jalur kereta tersebut mengganggu lokasi pertambangan yang sudah aktif beroperasi dan lokasi tambang yang dikembangkan.

"Bagi kita adalah jangan sampai itu mengenai open pit, misalnya, sayang kan. Sudah ada penambangan, atau kena sesuatu yang akan dikembangkan. Ya kalaupun sesuatu yang akan dikembangkan," tambahnya.

Namun menurut Sukhyar, bukan berarti jalur kereta api tersebut tidak bisa melewati lokasi tambang. Pasalnya ada teknologi yang bisa dijadikan solusi. "Itu teknologilah nanti yang memecahkannya, bisa ada kereta apinya di atas, atau di bawah.
Tapi kita belum sampai detil, masih wacana nanti akan lewati ini itu," tutur Sukhyar.

Sukhyar pun belum mengetahui, nantinya jalur kereta api tersebut untuk mengangkut batu bara dan penumpang. Pasalnya, dalam rencana tersebut, dirinya hanya bertugas memfasilitasi  antara pengembang dan pemilik tambang.

"Tugas saya fasilitasi mempertemukan pengembang dan pemilik tambang, pemilik tambangnya saja kami belum tahu kok,"  pungkasnya. 

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

PP Divestasi Terbit, Kontrak Perusahaan Tambang Tak Diperpanjang

(Foto: Antara)

Jakarta - Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang divestasi perusahaan tambang. Salah satu isi peraturan tersebut tidak ada lagi kontrak pertambangan yang diperpanjang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral R Sukhyar mengatakan, peraturan tersebut salah satunya mengatur kelanjutan operasi perusahaan tambang yang masa kontraknya sudah habis.

"Masalah kelanjutan operasi, bentuk izinnya apa kan gitu," kata Sukhyar di kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Dia mengungkapkan, dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang ke depan tidak dalam berbentuk kontrak, tetapi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kalau kontrak sudah habis ya sudah, nggak ada rezim kontrak yang ada rezim izin, kalau diperpanjang operasinya maka tidak ada istilah perpanjangan kontrak yang ada perpanjangan atau kelanjutan operasi, bentuknya adalah izin," ungkapnya.

Selain mengatur perpanjangan operasi Peraturan tersebut mengatur soal pembagian saham (disvestasi) perusahaan ke pemerintah. Besaran pembagian saham tersebut diatur berdasarkan kegiatan pertambangan.

Kegiatan tambang tersebut yaitu jika perusahaan hanya menambang harus memberikan sahamnya 51 persen, jika perusahaan melakukan penambangan dan pemurnian hanya membagai sahamnya 40 persen, dan jika perusahaan tambang melakukan penambangan bawah tanah (underground) pembagian sahamnya hanya 30 persen.

"Kedua adalah masalah divestasi, divestasi kan dimulai dari 51 (persen), 40 (persen,30 (persen)," pungkasnya.

sumber :Liputan6

Baca selengkapnya »

Terminal BBM Ujung Berung Milik Pertamina Kini Lebih Canggih

Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi mengoperasikan New Generation Fuel Terminal Bandung Group dengan teknologi New Gantry System sebagai upaya modernisasi fasilitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) lebih baik dan cepat. 

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya mengatakan, keunggulan utama dari penggunaan New Gantry System(NGS) di Terminal BBM Bandung Group adalah dapat melayani multiproduk BBM dan pemberian layanan yang lebih cepat kepada konsumen.

"Secara tata letak, NGS TBBM Bandung Group, Ujung Berung juga lebih kompak dibandingkan dengan system yang ada sebelumnya yang semula terdiri dari 2 filling line, kini menjadi 1 filling line dan dilengkapi dengan implementasi pipa yang dibangun dengan ketinggian 5 meter di atas tanah," kata Hanung di Jakarta, Jumat (3/9/2014).

NGS juga dilengkapi dengan Vapour Discharge, yaitu sistem untuk mengalihkan buangan uap yang timbul pada saat proses pengisian ke mobil tangki BBM. Perangkat ini juga segera dilengkapi dengan Vapour Recovery Unit.

"Yaitu sistem untuk menapung uap yang timbul selama proses pengisian ke mobil tangki berlangsung, sehingga uap tersebut tidak langsung terbuang ke udara bebas," ungkapnya.

Menurut Hanung, NGS yang sebelumnya hanya mampu melakukan pengisian satu produk sehingga memerlukan 14 pulau pompa untuk melakukan pengisian ke mobil tangki.

"Dengan gantry system yang baru, pengisian saat ini bersifat multiproduk sehingga cukup dengan tiga pulau pompa," tuturnya.

Proses blending produk untuk penyaluran Biosolar pada NGS juga sudah dilakukan secara inline blending sehingga memerlukan waktu yang lebih cepat. Sedangkan sistem sebelumnya dilakukan secara konvensional dan memerlukan waktu yang lebih lama.

"Kecepatan pengisian ke mobil tangki BBM juga meningkat pesat, dari yang sebelumnya 900 liter per menit menjadi 2.200 liter per menit," pungkasnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Jokowi Diminta Tunjuk Menteri ESDM yang Paham Energi & Independen

(Foto: SKK Migas)

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi diminta lebih cermat saat menunjuk menteri yang bertugas mengurusi sektor energi, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Pengamat Perminyakan, Iwan Ratman menilai sosok yang mengisi Menteri ESDM haruslah orang yang mengetahui peta sektor energi di Indonesia.

"Jokowi harus cermat menunjuk menteri, terutama menteri ESDM. Harus berani menunjuk orang yang mengetahui seluk beluk di dalamnya. Siapa antek-anteknya, siapa mafianya, bagaimana aspek sosialnya, bagaimana aspek politiknya," ujar Iwan di Jakarta, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Meski tak menunjuk nama, menurutnya, posisi menteri harus benar-benar independen dan bebas kepentingan yang mau bekerja sehingga membawa revolusi perubahan.

"Intinya menteri itu harus bebas akan kepentingan, menteri itu kan kerja, kerja, kerja untuk mencapai tujuan rakyat. Membawa revolusi perubahan, serta mempunyai semangat reformasi," tegas dia.

Di tengah koalisi Jokowi-JK tengah membangun komunikasi sebelum memulainya pemerintahannya. Diduga dalam membangun upaya tersebut, ada tawar menawar yang diberikan untuk mengamankan pemerintahannya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo bahkan sempat mengatakan pihaknya rela mengurangi jatah kursi agar bisa partai lain bergabung.

Bahkan, Wasekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pernah ada permintaan untuk menduduki posisi-posisi energi kepada kubu Jokowi-JK.

"Yang kami dengar ada beberapa hal (yang diminta) posisi menteri ESDM, Dirjen Pajak, Direktur pertamina juga menteri keuangan. Ini kan menyangkut masalah perekonomian kita, harusnya diisi oleh tokoh-tokoh bersih, kalau tidak akan membuat ekonomi kita tidak sehat," ujar Hasto.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga Minyak RI Dijual Makin Murah di September

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Jakarta - Tim harga minyak Indonesia mencatat harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada September 2014 mencapai US$ 94,97 per barel atau turun US$ 4,54 per barel dari US$ 99,51 per barel pada bulan Agustus 2014. Sementara harga Minas/SLC mencapai US$ 95,66 per barel atau turun US$ 4,34 per barel dari US$ 100 per barel.

Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jumat (3/10/2014), penurunan harga minyak mentah Indonesia tersebut, sejalan dengan penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Pertama, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) September 2014, perkiraan permintaan minyak mentah dunia 2014 mengalami penurunan menjadi 92,6 juta barel per hari (bph) atau lebih rendah 0,07 juta bph dibanding bulan sebelumnya.

Sementara laporan OPEC September 2014 memproyeksi pertumbuhan perekonomian dunia 2014 cenderung menurun, terutama Jepang, kawasan Eropa, Brazil dan Rusia yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,5 persen, 0,1 persen, 0,8 persen dan 0,2 persen dibandingkan publikasi bulan sebelumnya.

OPEC menyatakan, keseimbangan suplai dan permintaan minyak mentah dunia kuartal II 2014 surplus sebesar 1,19 juta bph. Pada Agustus 2014, terdapat kenaikan produksi minyak mentah OPEC sebesar 0,23 juta barel per hari.

Negara-negara OECD mengalami peningkatan stok minyak mentah komersial sebesar 19,8 juta barel pada Juli 2014 menjadi sebesar 2,690 juta barel. Stok tersebut lebih tinggi sebesar 17,4 juta barel dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat (AS), tingkat  stok mingguan distillate fuel oil AS selama bulan September 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Agustus 2014. Rata-rata stok distillate fuel oil pada 19 September 2014, lebih tinggi 5,2 juta barel dibandingkan dengan stok 29 Agustus 2014.

Kebijakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve menaikkan suku bunga mengakibatkan peningkatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia juga akan mempengaruhi harga minyak.

Untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah terjadi karena kondisi perekonomian di Jepang yang mengalami penurunan serta permintaan minyak mentah dan hampir seluruh produk turunannya di China dan India yang mengalami penurunan.

sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,8%, Kondisi Politik RI Harus Stabil

Ilustrasi pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Bagi investor, Indonesia termasuk dalam daftar tujuan investasi yang memiliki prospek menjanjikan lantaran memiliki jumlah penduduk mencapai 244 juta jiwa dan sumber daya alam yang melimpah. Namun hal ini tentu harus didukung oleh kondisi politik yang stabil.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Semanjorang mengatakan,  jika Indonesia tidak dapat menciptakan situasi politik yang kondusif maka dikhawatirkan para investor akan memindahkan investasinya ke negara ASEAN lain yang dinilai lebih kondusif seperti Vietnam.

"Salah satu indikator iklim investasi yang kondusif adalah stabilitas politik di suatu negara. Vietnam sendiri selama ini menjadi saingan utama kita," ujarnya, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Dia menilai, beberapa negara memberikan reaksi negatif dari pengesahan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memutuskan pemilihan kembali melalui jalur DPRD. Hal ini dinilai sebagai kemunduran bagi Indonesia.

"Kegaduhan politik yang terjadi saat ini ditonton dan diamati oleh dunia termasuk para calon investor karena Indonesia ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara dengan penduduk lima besar di dunia dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta memiliki peran strategis di ASEAN," lanjut dia.

Selain itu, kegaduhan politik saat ini yang merupakan buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu juga semakin memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia belum dewasa dalam berpolitik. Tentu situasi politik ini akan mempengaruhi pasar dan juga calon investor.

"Karena dalam bayangan mereka bahwa pemerintahan ke depan akan tidak leluasa bergerak dan akan selalu dihambat oleh parlemen, bagi investor ini masuk dalam kategori negara yang kurang kondusif dalam berinvestasi dan kepastian hukum," katanya.

Oleh sebab itu, Sarman meminta agar para elite politik partau tidak mementingkan kekuasaan dan urusan partai. Tetapi melijat secara realitas bahwa masih banyak permasalahan yang harus dibenahi seperti tinggi angka kemiskinan dan banyak pengangguran.

"Jika kita situasi politik kita stabil kita yakin dibawah kepemimpinan pemerintahan baru Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 yang ditargetkan 5,8 persen akan bisa tercapai bahkan mungkin terlampaui," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Jokowi Resmi Mundur dari Gubernur DKI Senin Depan

Para anggota dewan terpilih melakukan pengambilan sumpah di Gedung DPRD DKI Jakarta, (26/9/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah membacakan surat pengunduran dirinya melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Namun, pria bernama lengkap Joko Widodo ini belum secara final mundur dari Gubernur DKI Jakarta sebab dia masih harus mendengarkan pendapat fraksi DPRD terkait kinerja selama menjadi Gubernur.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Jokowi baru akan resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI pada Senin 6 Oktober 2014 setelah mengikuti sidang paripurna DPRD DKI.

"Ya, Senin secara resmi mundur. Tapi kan surat ini harus dilempar ke Mendagri. (Surat) Mendagri keluar, baru keluar dari DPRD," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Politisi PDIP pun memastikan seluruh fraksi DPRD DKI pada sidang selanjutnya akan hadir seluruhnya. Ia berharap pengunduran Jokowi sebagai Gubernur dapat selesai secepatnya.

"Menghadiri semua kok. Dari 1 Oktober kemarin semua clear. Pak Taufik dan Pak Lulung teman saya. Semua teman saya. Tinggal kita buka komunikasi yang baik. Alhamdulillah, ada jalan keluarnya," ucap Prasetyo.

Joko Widodo atau Jokowi membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai gubernur DKI pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi membacakan teks tertulis dalam pidatonya.

Ia mengatakan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, seperti manusia lain yang tidak luput dari kekurangan, ia pun atas nama pribadi dan keluarga sampaikan minta maaf pada masyarakat dan anggota Dewan.

"Saya minta maaf bila ada tutur kata atau sikap selama jadi Gubernur yang tidak berkenan di hati bapak-ibu," imbuh Jokowi.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Jokowi Diamanatkan Rampungkan Amandemen Kontrak Tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menyamakan harga batu bara dengan harga Internasional.

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung menyerahkan amandemen kontrak tambangyang belum selesai ke pemerintah baru.

Chairul mengaku tidak bisa memaksa amandemen kontrak perusahaan tambang yang belum menyelesaikan syarat-syarat yang diwajibkan.

"Kami tidak memaksakan perusahaan tambang untuk melakukan amandemen kontrak. Yang kami bisa tandatangani ya ditandatangani," kata Chairul, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Chairul menambahkan, jika masih ada perusahaan tambang yang belum menyelesaikan amandemen kontrak sampai masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berakhir, maka hal tersebut akan dilimpahkan ke pemerintah baru.

"Kami serahkan ke pemerintah akan datang. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa ditandatangani," tuturnya.

Pemerintah menargetkan 105 perusahaan tambang yang terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK) dan  perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menyelesaikan renegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman amandemen kontrak, sampai akhir masa pemerintahan.

Saat ini ada 78 perusahaan terdiri dari  13 pemegang KK dan 65 PKP2B telah menyelesaikan telah menyelesaikan renegosiasi dan  menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amandemen kontrak.

Chairul mengaku telah mengarahkan bawahannya untuk mempercepat proses tersebut, sehingga sampai akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jili II pada 20 Oktober 2014, ada 105 perusahaan tambang yang melakukan renegosiasi dan penandatangan amandemen kontrak tambang.

"Tadi saya beri guidance untuk bisa dituntaskan sampai akhir 20 Oktober semaksimal mungkin. Mungkin totalnya bisa 105 perusahaan, kalau mendekati 100 perusahaan sudah bagus," tutupnya.

sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

SBY Bakal Teken PP Divestasi Perusahaan Tambang Pekan Ini

Pemandu menunjukkan dinding-dinding berbahan batubara asli di Lubang Mbah Suro, Kota Sawahlunto, Sumbar. Ini merupakan lubang pertama yang dibuka oleh Kolonial Belanda pada tahun 1898.(Antara)

 Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menandatangani Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010 terkait Kegiatan Usaha Penambangan yang mengatur divestasi perusahaan asing.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim, Chairul Tanjung mengatakan, draf revisi Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditangan Presiden. Rencananya presiden akan menandatangani draf tersebut pada minggu ini.

"Revisi PP sudah ada di tangan Presiden SBY, Insya Allah dalam minggu ini bisa ditandatangani," kata Chairul di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Terkait dengan penyelesaian amandemen kontrak tambang. Chairul mengaku sedang melakukan percepatan untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun ia tak yakin seluruhnya dapat diselesaikan.

"Kami tidak akan memaksakan. Artinya amandemen Kontrak itu yang sudah selesaikan aturan, yang bisa kami tanda tangan, kami tanda tangani. Yang tidak, kami tidak akan dipaksakan," tuturnya.

Menurutnya, amandemen kontrak tambang yang belum selesai ditangan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, akan dilanjutkan oleh pemerintah baru.

"Kami serahkan ke pemerintah  baru. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa ditandatangani," ungkapnya.

Saat ini ada 78 perusahaan terdiri dari 13 pemegang kontrak karya dan 65 PKP2B telah menyelesaikan telah menyelesaikan renegosiasi dan  menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga BBM Bersubsidi Naik Tekan Aksi Penyelundupan

BBM bersubsidi sejatinya ditujukan bagi rakyat menengah kebawah namun pada kenyataanya tak sedikit kalangan berduit yang tanpa rasa malu memilih BBM bersubsidi.

 Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyetujui keputusan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)/ BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000. Langkah tersebut dapat menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Susilo mengatakan, semua pihak sepakat mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga, pasalnya saat ini subsidi untuk BBM sudah terbilang besar.

"Subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 300 triliun atau hampir Rp 1 triliun per hari," kata Susilo, dikantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Susilo menambahkan, saat ini harga BBM sesuai keekonomian mencapai Rp 12.500 per liter, sedangkan dijual Rp 6.500 dan Rp 5.500. Artinya kekurangan harga tersebut ditomboki negara.

"Subsidi perbedaan antara harga keekonomian dengan harga jual. Saat ini subsidi BBM per liter premium itu berkisar antara 5-6 ribu rupiah per liter. Solar lebih tinggi, kalau harga rata-rata Rp 12.500 per liter terus harga keekonomiannya, sedangkan BBM subsidi dijual Rp 5.500 sehingga yang itu subsidinya Rp 7 ribu dan itu besar sekali," paparnya.

Menurut Susilo, subsidi BBM yang besar tersebut sangat rawan untuk disalah gunakan, seperti penyelundupan. Karena itu keputusan Presiden Jokowi untuk menaikan harga BBM bersubsidi Rp 3.000 dinilai tepat untuk menekan aksi penyelundupan.

"Tapi bahwa sebetulnya semua sepakat untuk dikurangi. Caranya ngurangi itu macam-macam, ada yang Rp 2.000 saja, ada yang Rp 1.000 saja, atau selama 5 bulan ya monggo-monggo saja. Tentunya itu hak prerogatif presiden baru beserta kabinetnya. Dan saya yakin kalau Rakyat pasti semuanya mendukung," pungkasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

BPH Migas: Mau Tidak Mau Kuota BBM Subsidi Harus Cukup Tahun Ini

Namun menurut Pertamina hal itu bukan karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melainkan pengaturan kuota yang mulai diberlakukan Pertamina, Jakarta, Rabu (27/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas  Bumi (BPH Migas) kukuh kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46 Juta kilo liter (kl) harus cukup sampai akhir tahun ini.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, saat ini belum ada cara pengendalian BBM bersubsidi baru untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi selain empat cara yang tertuang dalam Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

"Belum ada, masih yang itu aja," kata Andy," di Jakarta, seperti yang dikutip Kamis (2/10/2014).

Ada empat cara yang ditempuh dalam surat edaran tersebut, sebagai langkah pengendalian yaitu, peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus.

Pembatasan waktu penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali mulai  tanggal 4 Agustus 2014, akan dibatasi dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Tidak hanya solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.

Andy mengungkapkan, dengan pengendalian tersebut, jatah BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar 46 juta kl harus cukup sampai akhir tahun.

"Pokoknya sampai akhir tahun harus tersedia sampai akhir tahun," tegas Andy.

Namun, cara tersebut dipandang tidak efektif oleh PT Pertamina (Persero) salah satunya peniadaan premium bersubsidi di jalan tol,  berdasarkan realisasinya tidak ada penurunan konsumsi premium. Pasalnya, kendaraan membeli premium diluar tol.

"Tapi faktanya ketentuan premium tidak ada di jalan tol itu hanya  2-3 hari, tapi kembali normal efek balon pada akhirnya premium tidak ada dampak sama sekali, di sisi efektifitasnya tidak muncul," kata Senior Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko.

Dia menuturkan kuota BBM bersubsidi tak cukup sampai akhir tahun 2014. "Kalau hitungan sekarang itu premium akan habis, jadi ada 6-7 hari tanpa premium subsidi," tutupnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »