Begini Cara Jepang Jaga Ketahanan Energi

Pemerintah sudah mengirim tim renegosiasi harga gas tangguh.

 Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan,Jepang telah membuat penampungan gas di bawah bukit untuk memperkuat cadangan energinya. Hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Anggota DEN, Tumiran mengungkapkan, pasokan gas alam cair (Liquid Natural Gas /LNG) yang disimpan tersebut berasal dari Indonesia.

"Saya pernah ke Jepang, ada tunel di bawah bukit panjang untuk mengisi dia beli LNG indonesia dia simpan di dalam tanah," kata Tumiran, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Tumiran menambahkan, hal tersebut dilakukan Jepang untuk menjaga ketahanan energi. Sehingga, jika tidak mendapat pasokan sumber energi negeri matahari terbit ini bisa bertahan sampai setahun.

"Artinya dia punya energy security artinya dalam satu tahun tidak dapat pasokan energi dia bisa bertahan," ungkapnya.

Bagaimana dengan ketahanan energi Indonesia? Menurut Tumiran,ketahanan energi Indonesia saat ini masih tertatih. Pasalnya cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia saat ini hanya 20 hari, sehingga sangat rentan jika terjadi gangguan.

"Jadi kita sekarang belum punya cadangan penyangga dan strategis, yang ada cadangan operasional 20 hari," pungkasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

9 PLTU Mulai Beroperasi

• 

(foto: PLN)

, Jakarta - Sembilan proyek Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebagian besar tercantum dalam program percepatan ketenagalistrikan atau Fast Track Program (FTP) tahap I berkapasitas total 2.093 Mega Watt (MW) telah diresmikan.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Ad Intrim), Chairul Tanjung mengatakan, penambahan kapasitas listrik dari pembangkit baru dalamfast track program tahap I tersebut akan mendorong investasi masuk ke berbagai wilayah.

"Saya berharap sekarang listrik harus menjadi daya tarik investasi. Untuk itu, diperlukan kapasitas listrik yang besar dan kita perlu banyak pembangkit yang baru," kata Chairul, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Proyek-proyek PLTU tersebut, kecuali PLTU Mataram, termasuk dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap I 10.000 MW yang tersebar di berbagai wilayah.

Proyek-proyek ini dibangun untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mahal. 

Hingga saat ini status proyek pembangkit FTP 1 yang telah beroperasi mencapai 73 persen dan sisanya akan terus diselesaikan.

Pemerintah juga telah mencanangkan FTP tahap 2 dengan total kapasitas sebesar 17.918 MW yang sebagian akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. 

Proyek-proyek FTP tahap 2 dibangun oleh PLN dan juga swasta dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan angka rasio elektrifikasi.

Berikut rincian 9 PLTU yang akan diresmikan Menko Perekonomian di Bojonegoro :
1. PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 (2 x 110 MW)di Aceh
PLTU Nagan Raya terletak di Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Selain meningkatkan pasokan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, PLTU Nagan Raya berpotensi menghemat BBM sekitar 195 ribu kilo liter atau setara  Rp 1,67 triliun per tahun.

2. PLTU Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) di Kepulauan Riau
PLTU Tanjung. Balai Karimun terletak di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 24 ribu kilo liter atau setara Rp 212 milyar per tahun.

3. PLTU Teluk Sirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat
PLTU Teluk Sirih terletak di Desa Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 397 ribu kilo liter atau setara Rp 3,4 triliun per tahun.

4. PLTU Tarahan Baru #1 (100 MW) di Lampung

PLTU Tarahan Baru terletak di Kecamatan Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.

5. PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Jawa Barat

PLTU Pelabuhan Ratu di Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, PLTU ini berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan sistem Jawa Bali pada umumnya.

6. PLTU Tanjung Awar-Awar 1 (350 MW) di Jawa Timur

PLTU Tanjung Awar-Awar berlokasi di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pembangkit ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di Jawa Timur dan sistem Jawa Bali pada umumnya.

7. PLTU Barru (2 x 50 MW) di Sulawesi Selatan

PLTU Barru terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selain berkontribusi bagi peningkatan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan, PLTU seluas 40 ha ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.

8. PLTU Kendari 1 (10 MW) di Sulawesi Tenggara

PLTU Kendari terletak di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. PLTU ini berpotensi menghemat pemakaian BBM sekitar 17 ribu kilo liter atau setara Rp 151 milyar per tahun.

9.  PLTU Mataram 3 (25 MW) di Nusa Tenggara Barat

PLTU Mataram terletak di Desa Kebon Ayu Jeranjang Kecamatan Gerung Kabupaten  Lombok,  Nusa Tenggara Barat. PLTU  ini berpotensi menghemat BBM sekitar 44 ribu kilo liter atau setara Rp 379 milyar per tahun.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Stok Tumbuh di Atas Perkiraan, Harga Minyak Melandai

• 

(Foto: Reuters)

 New York - Harga minyak pada Rabu (Kamis pagi waktu Jakarta) mengalami penurunan setelah data mingguan persediaan minyak di Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan pada pekan lalu. Kenaikan stok tersebut karena impor mengalami kenaikan.

Mengutip dari Wall Street Journal, Kamis (9/10/2014), harga minyak di AS mengalami penurunan sebesar 21 persen dari harga puncak atau harga rekor yang ditorehkan pada September 2013. 

Minyak mentah jenis Lihgts Sweet untuk pengiriman November turun US$ 1,54 atau 1,7 persen ke level US$ 87,31 per barel di New York Mercantile Exchange. Level tersebut merupakan level terendah sejak April 2013.

Sedangkan minyak jenis Brent turun 73 sen atau 0,8 persen menetap di level US$ 91,38 per barel di ICE Futures Europe. Harga tersebut merupakan harga terendah sejak 28 Juni 2012.

Berdasarkan data dari Departemen Energi AS, cadangan minyak mentah AS mengalami kenaikan sebesar 5 juta barel menjadi 361,65 juta barel dalam pekan yang berakhir pada 3 Oktober.

"Persediaan yang ada menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan permintaan," jelas Analis Price Futures Group, Chicago, AS, Phil Flynn. 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menyebutkan hahwa harga minyak rata-rata akan berada di level US$ 89,37 per barel. Mereka tidak akan menurunkan harga meskipun persediaan melimpah. 

umber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Dua Klasifikasi Mafia Menurut Ahli Geologi

• 

(Ilustrasi)

 Jakarta - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyebutkan ada dua klasifikasi mafia minyak dan gas (migas) dan mafia tambang yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Ketua Umum Ikatan Ahli GeoIogi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, mafia pertama biasanya melakukan kegiatan kriminal.

"Mafia pertama benar-benar kriminal, nyolong mencuri artinya secara legalpun salah. Contoh mencuri dengan melubangi pipa ada bekinganitu kriminal terogranisir," kata Roficky, di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Mafia kedua biasanya bermanuver dalam sebuah perusahaan atau badan legal. Mafia tersebut mencari keuntungan dengan bertindak sebagai pihak ketiga.

"Mafia dipahami mencari keuntungan dari transaksi legal melalui perusahaan," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan mafia migas sudah termasuk tindak pidana kriminal, karena itu untuk menjerat mafia harus melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Mafia sifatnya kriminal, siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab mafia adalah kepolisian, kejaksaan atau KPK. Jadi utamanya karena masalah kriminal, tanggung jawabnya jangan dialihkan ke non kriminal," pungkasnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Bangun Pipa Gas Gresem, Pertagas Gelontorkan US$ 515,7 juta

• 

(FOTO:Antara)

 Jakarta - PT Pertamina Gas (Pertagas) mulai membangun pipa gas Gresik-Semarang (Gresem) sepanjang  271 kilometer (km). Proyek ini  bertujuan untuk menjamin pasokan gas di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Presiden Direktur Pertagas Hendra Jaya mengatakan, pembangunan pipa dengan konsep open access tersebut bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur gas terintegrasi di Pulau Jawa. 

"Pipanisasi ini akan melewati empat kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan tiga kabupaten di Jawa Timur. Pipanisasi Gresem ini  dimulai darimetering stasiun Gresik Pertagas dan berakhir di Tambak Lorok," kata Hendera di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Menurut Hendra, pembangunan ruas pipa baru ini menelan biaya US$ 515,7 juta. Proyek tersebut memiliki kapasitas 500 million standard cubic feet per day (MMSCFD).  

Proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan PT Kelsri ini memakan waktu 18 bulan dan ditargetkan on stream pada kuartal pertama 2016.

Selain itu, Pertagas  telah mendapat alokasi gas excess dari Jawa Timur yang berasal dari Kangean sebesar 30 MMSCFD di tahun 2016 dan pada 2019 Pertagas juga mendapat suplai gas Cepu Lapangan Tiung Biru dan Cendana sebesar 100 MMSCFD dan potensi gas Cepu lapangan Alas Tua sebesar 110 MMSCFD mulai tahun 2022.

Hendra yakin proses pengerjaan pipa gas Gresem bisa selesai sesuai waktu yang telah direncanakan, dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah yang dilewati jalur pipa telah selesai dilaksanakan.

 “Pembangunan proyek ini memiliki arti strategis, tidak saja dalam mendukung program pemerintah  dalam konversi BBM ke gas  untuk bahan bakar industri, juga mewujudkan  infrastruktur  gas yang terintegrasi di Pulau Jawa  sebagai penopang  perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Proyek Tanggul Raksasa Bisa Ancam Pasokan Listrik Jakarta?

Untuk teknik pengerjaan tanggul, Ahok merasa yang paling bisa ditiru untuk ibukota adalah Rotterdam, Belanda.

 Jakarta - Pembangunan Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) di Teluk Jakarta ternyata bersinggungan dengan fasilitas pembangkit yang memasok listrik ke wilayah Jakarta. Bila tak berjalan dengan hati-hati dipastikan proyek ini akan mengganggu pasokan listrik Ibu Kota.

Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (persero) Murtaqi Syamsuddin mengatakan, ada dua fasilitas Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) yaitu PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok berkpasitas total 4.000 Mega Watt yang dekat dengan proyek Giant Sea Wall.

Kedua pembangkit tersebut merupakan tulang punggung kelistrikan Jakarta. "Itu tulang punggung pasokan listrik Jakarta," kata Murtaqi, di kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Murtaqi mengungkapkan, kedua pembangkit tersebut sangat bergantung pada pasokan air laut sebagai media pendinginan. Artinya bila proses pendinginan tersebut terganggu akan menimbulkan dampak penurunan kinerja pembangkit.

"Itu yang perlu diperhatikan. Harapannya perencanaan Giant Sea Wall itu bekerjasama dengan PLN . Ini dalam proses," ungkap dia.

Murtaqi menambahkan, pembangunan Tanggul Raksasa Laut untuk mencegah banjir rob tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya akan berakibat fatal jika kinerja kedua pembangit ini terganggu.

"Kalau pembangkit itu, pada DKI kehilangan 4 ribu mw apa gunanya pembangunan kalau tidak punya listrik. Ini perlu hati-hati," tutur dia.

Karena itu, menurut Murtaqi, pembangunan  tersebut harus berkordinasi dengan PLN, agar tidak mengganggu aktifitas pembangkitan.

"Harapannya dala desain dalam pelaksnaanya hati-hati karena itu desainnya kordinasi dengan PLN jangan sampai kedua pembangkit itu terganggu," tutupnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Di Sektor Tambang, Pemerintah Justru Dukung Asing Dibanding Lokal

Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

 Jakarta - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengkritisi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ekspor mineral olahan (konsentrat) oleh pemerintah dan dua perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Perjanjian ini dianggap melanggar Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 

Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang menilai pemerintah membunuh para pengusaha lokal dan tunduk pada pemegang Kontrak Karya (KK) dengan melanggar UU Minerba. 

"Kenapa melanggar? karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengusaha lokal yang berumur 10 tahun kalah dengan investasi besar seperti Freeport dan Newmont," keluhnya dalam Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Jakarta, Rabu (8/10/2014). 

Menurut dia, UU yang menjadi produk konstitusi dapat terkalahkan dengan selembar surat perjanjian antara pemerintah dengan dua perusahaan tersebut. Ini akan berdampak negatif bagi kepercayaan investor asing terhadap pengusaha lokal. 

"Kepercayaan asing bisa hilang kepada kami, karena mereka menganggap UU saja bisa diganggu lalu bagaimana kalau mereka masuk ke Indonesia. Iklim investasi bisa terganggu, tidak nyaman lagi," sambung Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu. 

Di samping itu, lanjut Poltak, izin ekspor dan Kontrak Karya dalam bentuk MoU mampu mengalahkan UU Minerba dan pemegang KK wajib melakukan pemurnian. Dia menilai, Freeport dan Newmont masih mengekspor mineral mentah. 

"Freeport dan Newmont ekspor raw material, tapi dikemas dengan bahasa konsentrat. Sejak kapan ore sama dengan konsentrat. Ini pembodohan massal, kebohongan publik dan melanggar konstitusi cuma karena alasan negara tidak punya uang," tutur dia.

Dirinya berharap, pemerintah konsentrasi dalam penyusunan regulasi ke depan yang lebih baik dalam pengelolaan industri pertambangan, termasuk menciptakan stabilisasi kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri. 

"Kami imbau kepada politisi di Senayan supaya memiliki sense of crisis, sense of belonging terhadap negara ini. Jangan sampai mempertontonkan akrobat politik yang bisa mengganggu investasi pertambangan," tandas Poltak.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Kisruh Politik Bikin Investor Tambang Angkat Kaki dari RI

Jakarta - Pertarungan politik di kursi parlemen dalam beberapa hari terakhir ini telah menimbulkan kekacauan investasi di Indonesia. Investor ramai-ramai menyingkirkan modalnya hingga triliunan rupiah dari negara ini, termasuk di sektor pertambangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang mengungkapkan, pihaknya terpaksa menunda hajatan akbar konsolidasi pengusaha tambang dan mineral di Bali yang direncanakan 13-14 Oktober 2014 karena gejolak politik di Tanah Air.

"Kami sudah persiapkan acara tersebut, tapi kami tunda. Karena saat persiapan, negara juga punya agenda pelantikan anggota DPR, pemilihan Ketua DPR dan MPR dan ternyata dalam proses itu kami mendapatkan berita sedih," keluh dia saat ditemui di Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Lebih jauh Poltak mengatakan, pelaku usaha pertambangan berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi dunia saat ini dengan menciptakan investasi baru guna membuka lapangan kerja. Namun di saat niat ini berjalan mulus, pelaku usaha justru harus menyaksikan akrobat politik yang menarik perhatian dari kalangan internasional.

"Akrobat politik yang dipertontonkan menarik perhatian lembaga keuangan, pengusaha dari dalam dan luar negeri sehingga menunda dan menarik investasinya dari Indonesia. Ini sangat menyedihkan," terang Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Lanjutnya, sejak aturan larangan ekspor mineral mentah terbit, sedikitnya sudah menelan tiga juta pengangguran yang semula bekerja sebagai karyawan tambang.

"Kami mau bangun lagi menciptakan lapangan kerja, tapi justru terganggu aktivitas politik yang tidak menguntungkan," tegas Poltak. 

Sementara Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) sekaligus Analis Politik di Indo Survey and Strategy (ISS) Karyono Wibowo mengaku, dalam panggung politik parlemen, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan arogansi politik. Ini memberikan persepsi negatif bagi kalangan dunia usaha.

"Kegaduhan politik memicu sentimen negatif ke pasar. Paska pemilihan Ketua DPR saja, dana asing yang lari dari Indonesia mencapai Rp 1,4 triliun," ujarnya.

Dijelaskan dia, pelaku pasar sangat optimistis terhadap terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dengan borong pembelian bersih dari investor asing mencapai Rp 57,26 triliun.

Namun mendadak berbalik arah paska pemilihan Ketua DPR. Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,59 triliun sejak UU Pilkada ditetapkan. "Kisruh politik berkepanjangan di parlemen memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia," pungkas Karyono.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Legalitas PT.Samudra Energi Lestari Alam (PT.SELA)

Baca selengkapnya »

Bank Dunia Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

• 

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. Bank Dunia menilai kenaikan harga BBMbersubsidi mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, meski akan berdampak pada peningkatan inflasi.

Lead Economist World Bank untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, dampak dari peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM ini hanya akan dirasakan selama satu tahun ke depan, sebelum secara bertahap mengalami penurunan.

"Kalau naik 10 persen dampak pada inflasi yang tinggi, tetapi hanya berdampak selama 12 bulan. Setelah itu perlahan akan kembali normal," ujarnya dalam ulasan East Asia Pacific Economic Update di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/10/2014).

Namun menurutnya, dampak inflasi ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat karena anggaran subsidi sangat mencukupi untuk program bantuan langsung kepada masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau kurangi subsidi BBM, penghematan kita besar. Itu bisa diberikan cukup kompensasi pada orang miskin. Infrastruktur kita juga harus digenjot karena China saja 10,4 persen anggaran negaranya untuk infrastruktur, sedang kita baru 4 persen. Itu pun digabung antara pusat, pemda dan lain-lain," katanya.

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu meredam setiap gejolak politik serta merangkul semua lawan politik di parlemen. Dengan demikian, akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di dalam negeri.

Ndiame mengungkapkan, kestabilan politik dan iklim investasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan investasi di Indonesia. Kegagalan menjaga iklim investasi akan dilihat sebagai prestasi negatif dari pemerintahan mendatang.

Meski demikian, ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan investasi Indonesia ke depannya yaitu kondisi ekonomi global.

"Resiko juga tergantung pada konsidi ekonomi global, seperti bagaimana di Amerika. Tetapi untuk kondisi domestik, kejelasan arah mau pemerintahan juga menjadi penting kalau kisruh terus akan mempengaruhi bukan hanya investasi tetapi juga perekonomian Indonesia," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga Pertamax RI Lebih Murah Ketimbang Singapura

Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

 Jakarta - Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan, harga avtur Indonesia lebih mahal dari Singapura karena kebijakan harga yang dikeluarkan membebaskan pungutan. Akan tetapi, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax lebih mahal di Singapura.

"Avtur itu terkait pricing policy suatu negara, kalau di Changi iya. Tapi kalau di private airport lebih mahal," kata Vice Presiden Corporate Communication, Ali Mundakir, di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Ali mengungkapkan, harga avtur di Indonesia memang lebih mahal di Singapura. Namun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax di Singapura lebih mahal dari yang dijual Pertamina. "Lalu Pertamax di Indonesia murah, kalau di Singapura Rp 22 ribu ribu per liter," ungkap Ali.

Ali menambahkan, perbedaan harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan harga yang dimainkan oleh masing-masing negara.

"Sekarang suplai change sudah lain, sama misalkan harga pertamax Rp 12 ribu, sedangkan di Singapura Rp 22 ribu memanage pricing policybeda," tutur Ali.

Menurut Ali, dalam hal harga avtur tidak bisa dibandingkan. Pasalnya, menjual avtur di Indonesia sangat kompleks, Pertamina harus melayani 62 bandara di seluruh Indonesia.

"Pertamina melayani 62 bandara di seluruh Indonesia jadi hal ini tidak bisa dibandingkan," jelas Ali.

Terkait dengan pemanggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pertamina atas harga avtur yang lebih mahal. Pihak Pertamina sudah menjelaskan segala detailnya. "Sudah kami sampaikan seluruh harga ke KPPU," pungkasnya.

Sumber :Liputan6

Baca selengkapnya »

Pertamina Bantah Monopoli Penjualan Avtur

• 

Pembelian bahan bakar avtur memakai mata uang dolar dipastikan melonjak seiring pelemahan rupiah dan menambah beban operasional maskapai.

 Jakarta - PT Pertamina (Persero) membantah tuduhan dari berbagai pihak terutama tuduhan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia.

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menyatakan, Pertamina tidak menjadi pemain tunggal dalam bisnis penjualan avtur di Tanah Air. 

Saat ini ada lima perusahaan yang sudah memegang izin dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjual avtur di Indonesia.

"Perkara Pertamina monopoli dari segi regulasi coba di cek BPH Migas sudah ada lima badan usaha yang megang izin," kata Ali, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Namun menurut Ali, lima perusahaan tersebut tidak melakukan tugasnya berbisnis avtur di Indonesia. Sehingga saat ini hanya Pertamina saja yang menjual avtur.

"Lho mereka yang tidak jualan kenapa Pertamina yang disalahkan juga?" ungkap Ali.

Ali juga menginginkan, pemerintah ikut andil dalam mengembangkan vasilitas bahan bakar untuk peswat di bandara perintis.

"Jangan hanya Jakarta saja yang dilirik, di daerah harus beri pemerataan, negara berkewajiban melayani bandara perintis," pungkasnya.

Sebelumnya,  KPPU tengah menyelidiki kemungkinan adanya praktik monopoli penjualan bahan bakar pesawat atau avtur oleh Pertamina kepada para maskapai penerbangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pencegahan KPPU, Taufik Ahmad mengatakan, pengkajian ini dilakukan karena selama ini harga avtur yang jual oleh Pertamina selaku pemain tunggal di Indonesia lebih mahal 15 persen jika dibandingkan dengan harga avtur yang dijual di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau harga avtur, kita mengikuti di surat kabar tentang berkembangnya keluhan-keluhan terkait mahalnya harga avtur. Apakah harga avtur karena monopoli atau lainnya. Nah itu kami sedang cari indikasinya," ujarnya di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Sebagai tindak lanjut dari dugaan praktik monopoli ini, KPPU menyatakan telah memanggil beberapa pihak terkait antara lain perwakilan dari Indonesian National Air Carriers Association (INACA) dari pihak maskapai dan PT Pertamina (Persero) sekalu penjual avtur. 

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Pengamat: Kredit Macet Bisa Kena Pidana di Kasus Bioremediasi

Alexiat sendiri sejak berstatus tersangka belum pernah diperiksa.

Liputan6.com, Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan tuntutan jaksa terkait kasus korupsi dalam proyekbioremediasi Chevron masih mengundang reaksi pendapat berbagai kalangan.

Pemerhati hukum kontrak PSC, Najib Ali Gisymar menilkai putusan MA di tingkat kasasi untuk Ricksy Prematuri, Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) dan Herland Bin Ompo, Direktur PT Sumi Gita Jaya (SGJ) yang merupakan rekanan Chevron, bakal jadi yurisprudensi baru yang berbahaya.

“Apabila putusan MA ini dibiarkan menjadi yurisprudensi baru maka akan terjadi kekacauan luar biasa dalam penerapan hukum di Indonesia. Siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang meskipun diatur jelas oleh undang-undang tertentu namun jika tindakannya dianggap berpotensi merugikan negara, maka dapat dipidana korupsi, misalnya kredit macet di bank BUMN atau BUMD pun bisa dipidana korupsi. Bahkan orang yang telat bayar tagihan hutang ke bank pemerintah bisa diancam pidana korupsi karena tindakan itu dianggap bisa berpotensi merugikan negara,” jelas Najib di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Menurut dia, jika tidak ada upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali (PK) maka kasus lain seperti pencurian uang di ATM bank milik pemerintah, pencurian motor, bak sampah milik Pemkot bisa masuk kategori tindak pidana korupsi dan bukan kriminal murni semata.

Dia pun meminta pemerintah dinilai harus turun tangan karena ini bukan sekedar kasus hukum tapi persoalan kepastian dan kejelasan hukum dalam sebuah negara.

Najib menyatakan bahwa kedua kontraktor Chevron ini hanyalah berkontrak secara perdata dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pemerintah.

Dia menilai keduanya tidak bisa dituduh berbuat kriminal apalagi korupsi sementara CPI tidak pernah mengeluh atas kinerja kedua kontraktornya tersebut.

“Urusan kontrak keduanya dengan CPI baik-baik saja, kok malah orang lain yang ribut. Ini tidak sejalan dengan prinsip yang diatur hukum perdata,” tegas Najib.

Menurut Najib dirinya sangat sependapat dengan dissenting opinionHakim Agung Leopold dalam kasus Ricksy yang menyatakan bahwa telah terjadi lompatan-lompatan logika yang menyimpang dari asas-asas hukum perdata sebagai acuan dalam memeriksa perkara proyek bioremediasi ini.

“Selain itu, sesuai fakta sidang Edison Effendi sebagai ahli pun sangat patut diduga memiliki konflik kepentingan karena dia saksi fakta dan sekaligus saksi ahli, plus pihak yang pernah kalah tender,” lanjutnya.

Pakar hukum lingkungan Linda Yanti Sulistiawati, menilai bahwa UU lingkungan mestinya yang dipakai untuk mendakwa karena subyek yang didakwakan terkait peraturan di bidang lingkungan.

“Dakwaan terhadap keduanya dalam kasus ini terkait izin pengolahan limbah dan teknis pengerjaan bioremediasi serta dipakainya hasil pengujian atas sampel tanah yang dilakukan oleh jaksa yang semuanya terkait dengan peraturan dan undang-undang di bidang lingkungan. Jadi semestinya kasus ini diselesaikan dengan hukum yang diatur dalam UU Lingkungan tersebut,” ujarnya.

Jika sebuah tindakan dianggap melanggar suatu Undang-Undang apalagi yang bersifat khusus seperti UU Lingkungan, maka penegak hukum semestinya secara konsisten menggunakan UU tersebut untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Apabila kemudian perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan UU lain maka menurut Linda, perlu dipastikan juga apakah UU lain tadi memang menjadi dominan untuk mengadilinya.

“Jika penegak hukum berkesimpulan bahwa proyek bioremediasi tidak perlu dilakukan sehingga dianggap “proyek fiktif” atas dalih telah melanggar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup soal teknikbioremediasi dan Peraturan Pemerintah di bidang lingkungan terkait izin pengolahan limbah. Maka mengingat kedua aturan itu berada di wilayah UU Lingkungan maka semestinya UU lingkungan yang dipakai,” tandas dia.

Baca selengkapnya »

Catatan

PT.Samudra Energi Lestari Alam, beralamat di JL.Lingkar Selatan RT.24 Kel.Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Kota Jambi. Sesuai dengan SKD yang di sah kan oleh kelurahan Paal Merah :

Jika ada pengakuan dari pihak lain mengenai PT.SELA harap di beritahukan kepada kami, agar tidak ada kesalah pahaman antara PT.SELA dan calon client.

Atas kerjasamanya PT.SELA mengucapkan terimakasih

           TERTANDA

  Direktur Utama PT.SELA

SYAMSUL KOMAR,S.KOM

web resmi PT.SELA : www.samudraenergilestarialam.blogspot.com

Baca selengkapnya »

BI Desak Pemerintah Lakukan Ini Supaya Rupiah Perkasa

(Foto: Liputan6.com)

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan negara ini harus segera memperbaiki kondisi fundamental ekonomi supaya tahan terhadap serangan yang dapat mengancam pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah. Salah satu perbaikan yang wajib dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) supaya mata uang Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan.

Gubernur BI, Agus Martowardojo menilai perbaikan ekonomi dan rencana menaikkan suku bunga di Amerika Serikat (AS) masih membayangi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Kondisi ini akan membuat ancaman capital outflow bagi negara-negara yang kurang kuat secara fundamental," sambungnya kepada wartawan di Kompleks Perumahan Karyawan Bank Mandiri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Pemerintah, kata Agus, harus membenahi indikator penguatan fundamental ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi fiskal. Selama ini, dia bilang, fiskal Indonesia tertekan hebat dengan pembengkakkan anggaran subsidi BBM yang justru salah sasaran.

"Fiskal ini bisa membaik kalau masalah subsidi BBM dapat ditangani secara bijaksana. Kalau fundamental ekonomi kita membaik dan kita bisa menjaga kepercayaan publik kepada reformasi di Indonesia tentu rupiah akan membaik," tegas Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Pengamat Valas Farial Anwar membantah anggapan banyak kalangan yang mengatakan kenaikan harga BBM subsidi mampu mengangkat rupiah ke level lebih baik. Menurutnya, penyesuaian harga BBM dapat berdampak negatif nilai tukar rupiah. 

"Saya nggak percaya kenaikan harga BBM akan menguatkan rupiah. Buktinya usai penyesuian harga BBM tahun lalu, rupiah malah melorot dari Rp 9.600 dan sekarang menembus Rp 12.100 per dolar AS," ucap dia.

Lebih jauh dijelaskan Farial, imbas kenaikan harga BBM subsidi akan melambungkan inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa. Penyebab inflasi karena ketidakseimbangan antara suplai  dan permintaan. Kondisi ini kerap terjadi saat momen puasa dan Lebaran sehingga mengakibatkan tren inflasi cukup tinggi.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Bekas Perusahaan Tambang Bakal Garap Rel Kereta Api di Kalimantan

(Foto: Antara)

 Jakarta - Bekas perusahaan tambang berencana membangun jalur kereta api di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pembangunan jalur kereta api ini untuk memudahkan transportasi tambang.

Direktur Mineral dan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM), R. Sukhyar mengatakan, perusahaan tersebut adalah Mec Coal yang sekarang bernama PT Trans Kuta Kencana. Perusahaan tersebut melihat salah satu permasalahan tambang saat ini adalah transportasi.

"Mec Coal, tadinya tambang, tapi sekarang sudah PT Trans Kutai Kencana, dulu tambang masih punya, karena mereka tahu masalah paling utama transportasi maka mereka berinisiatif membangun double track kereta api," kata Sukhyar, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Sukhyar menambahkan, pembangunan rel kereta diperkirakan menggunakan lahan tambang. Namun, pihak pengembang belum  memastikan hal tersebut.

"Perkebunan ataupun pertambangan, tentu kehadiran saya berkaitan pertambangan, itu kan bisa mengenaui IUP, PKP2B ini yang  dilihat, kami masih identifikasi saja. Nanti kami akan lanjutkan lagi pertemuannya, mana yang dikenai itu," ungkapnya.

Sukhyar tidak ingin jalur kereta tersebut mengganggu lokasi pertambangan yang sudah aktif beroperasi dan lokasi tambang yang dikembangkan.

"Bagi kita adalah jangan sampai itu mengenai open pit, misalnya, sayang kan. Sudah ada penambangan, atau kena sesuatu yang akan dikembangkan. Ya kalaupun sesuatu yang akan dikembangkan," tambahnya.

Namun menurut Sukhyar, bukan berarti jalur kereta api tersebut tidak bisa melewati lokasi tambang. Pasalnya ada teknologi yang bisa dijadikan solusi. "Itu teknologilah nanti yang memecahkannya, bisa ada kereta apinya di atas, atau di bawah.
Tapi kita belum sampai detil, masih wacana nanti akan lewati ini itu," tutur Sukhyar.

Sukhyar pun belum mengetahui, nantinya jalur kereta api tersebut untuk mengangkut batu bara dan penumpang. Pasalnya, dalam rencana tersebut, dirinya hanya bertugas memfasilitasi  antara pengembang dan pemilik tambang.

"Tugas saya fasilitasi mempertemukan pengembang dan pemilik tambang, pemilik tambangnya saja kami belum tahu kok,"  pungkasnya. 

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

PP Divestasi Terbit, Kontrak Perusahaan Tambang Tak Diperpanjang

(Foto: Antara)

Jakarta - Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang divestasi perusahaan tambang. Salah satu isi peraturan tersebut tidak ada lagi kontrak pertambangan yang diperpanjang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral R Sukhyar mengatakan, peraturan tersebut salah satunya mengatur kelanjutan operasi perusahaan tambang yang masa kontraknya sudah habis.

"Masalah kelanjutan operasi, bentuk izinnya apa kan gitu," kata Sukhyar di kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Dia mengungkapkan, dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang ke depan tidak dalam berbentuk kontrak, tetapi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kalau kontrak sudah habis ya sudah, nggak ada rezim kontrak yang ada rezim izin, kalau diperpanjang operasinya maka tidak ada istilah perpanjangan kontrak yang ada perpanjangan atau kelanjutan operasi, bentuknya adalah izin," ungkapnya.

Selain mengatur perpanjangan operasi Peraturan tersebut mengatur soal pembagian saham (disvestasi) perusahaan ke pemerintah. Besaran pembagian saham tersebut diatur berdasarkan kegiatan pertambangan.

Kegiatan tambang tersebut yaitu jika perusahaan hanya menambang harus memberikan sahamnya 51 persen, jika perusahaan melakukan penambangan dan pemurnian hanya membagai sahamnya 40 persen, dan jika perusahaan tambang melakukan penambangan bawah tanah (underground) pembagian sahamnya hanya 30 persen.

"Kedua adalah masalah divestasi, divestasi kan dimulai dari 51 (persen), 40 (persen,30 (persen)," pungkasnya.

sumber :Liputan6

Baca selengkapnya »