Hello.

(PT.SELA)PT.Samudra Energi Lestari Alam, agen resmi bbm solar industri yang berdomisili di kota Jambi.JL.Lingkar Selatan RT.24 Kel.Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Kota Jambi, Telepon/FAX : (0741) - 5918631.

Perang Tarif Bikin Harga Minyak Terus Tertekan

Jumat, 07 November 2014

Perang Tarif Bikin Harga Minyak Terus Tertekan


Harga Minyak Dunia Tertekan Dipicu Kekhawatiran Ekonomi Global
Harga minyak dunia kembali tertekan seiring permintaan melambat, sedangkan produksi minyak melimpah dan kekhawatiran ekonomi global.

 Houston - Harga minyak terus mengalami tekanan karena adanya anggapan dari pelaku pasar bahwa telah terjadi perang harga antara sesama negara-negara pengekpor minyak (OPEC) dan juga perang harga antara negara-negara OPEC dengan non pengekspor minyak (non OPEC). 

Mengutip New York Times, Kamis (6/11/2014), West Texas Intermediate, patokan harga minyak di Amerika Serikat (AS), turun dua persen menjadi US$ 77,19 per barel. Minyak Brent yang merupakan patokan harga minyak global juga mengalami penurunan sebesar 2,3 persen menjadi US$ 82,82 per barel. 

Penurunan yang cukup besar atau penurunan yang hingga mencapai 2 persen tersebut merupakan reaksi yang berlebih akibat pemotongan harga jual Arab Saudi kepada pasar Amerika yang mencapai 45 sen per barel. 

Upaya tersebut ditafsirkan oleh banyak pelaku pasar sebagai langkah negara tersebut agar bisa tetap bisa mempertahankan pasar mereka dari negara-negara produsen minyak lainnya.

Di sisi lain produksi minyak di Amerika Sendiri pada enam tahun terakhir terus meningkat hingga mencapai 70 persen. Peningkatan tersebut membuat impor minyak dari negara-negara OPEC terus berkurang hingga setengahnya. 

Sebagian besar analis percaya bahwa produksi minyak yang cukup tinggi di Amerika tersebut membuat harga minyak kembali mengalami tekanan hingga US$ 70 per barel, karena produsen-produsen kecil mencoba untuk mempertahankan pasar dengan mengurangi harga jual. 

Namun memang, harga minyak ke depannya akan sangat tergantung kepada hasil dari pertemuan OPEC yang akan berlangsung pada 27 November nanti. 

Beberapa negara anggota OPEC seperti Venezuela telah merekomendasikan untuk menurunkan produksi sehingga bisa mempertahankan harga jual. Namun beberapa negara lainnya seperti Arab Saudi memandang bahwa penurunan produksi tersebut belum terlalu penting.


Sumber: Liputan6.com,

Ingin Bangun Kilang, Pemerintah Iran Kembali Dekati RI

Ingin Bangun Kilang, Pemerintah Iran Kembali Dekati RI


Kilang Minyak
(Foto: presstv.ir)

Jakarta - Pemerintah Iran kembali melakukan pendekatan dengan Indonesia untuk berinvestasi membangun kilang dan memasok minyak mentah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto wagimin mengatakan, Kementerian Energi Iran telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia melalui kementerian ESDM.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak memembicarakan beberapa hal terkairt dengan energi khususnya pembangunan kilang.

"Soal peluang Iran terus berinvestasi, di Indonesia banyak kilang pertokimia dan gas alam cair (LNG)," kata Naryanto, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/11/2014).

Menurutnya, saat ini kedua belah pihak masih melakukan penjajakan. Namun pemerintah menginginkan secepatnya kerjasama tersebut direalisasikan.

"Terkait dengan perencanaan pembangunan kilang sangat dinantikan. artinya begini. Bukan hanya semacam retorika, kita akan pertemuanworking group," tuturnya.

Selain membangun kilang, Iran juga ingin memasok minyak mentahnya ke Indonesia. Menurut Naryanto minyak mentah Iran cocok untuk dikelola kilang Cilacap Jawa Tengah.
"Terkait dengan karena kilang untuk domestik dia menawarkan joint venture dalam rangkan BBM. Kalau dia sifatnya. Kalau crudenya emang dari dia," pungkasnya.

Sebelumnya, Iran pernah memastikan untuk membangun sebuah kilang minyak besar dengan kapasitas produksi sebanyak 150 ribu barel per hari di Indonesia. Tak hanya itu, Iran juga bermaksud membangun lima kilang berukuran lebih kecil dengan kapasitas produksi 30 ribu hingga 50 ribu barel gas kondensat.

Seperti dikutip dari Press TV Iran, Senin (14/4/2014), Kepala Serikat Eksportir Produk Petrokimia, Minyak dan Gas Iran Hassan Khosrojerdi mengatakan, konsorsium gabungan Indonesia-Iran akan bertanggung jawab membangun seluruh kilang tersebut. Seluruh kilang berpotensi menyuling 300 ribu barel minyak per hari.

Pejabat energi senior di Iran juga menyatakan akan menyediakan bahan baku untuk enam kilang minyak di Indonesia.
Ingin Bangun Kilang, Pemerintah Iran Kembali Dekati RI.

Pada 11 Februari, perusahaan minyak Iran, Nakhle Barani Pardis dan PT Kreasindo Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama senilai US$ 3 miliar untuk pembangunan kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel per hari di Tanah Air.

Nakhle Barani Pardis dilaporkan akan mendanai 30% dari total biaya pembangunan enam kilang tersebut. Rencananya, proyek bernilai ratusan miiar itu akan dibangun di Banten atau lokasi lain di Jawa Barat.

Proyek tersebut akan mulai dilancarkan pada 2015. Butuh waktu sekitar tiga tahun untuk merampungkan proyek tersebut. "Seluruh produk dari proyek itu akan diekspor," ungkap Presiden Kreasindo Rudy Radjab. 


Sumber: Liputan6.com, 

Dirut Pertamina DI uji KPK

Dirut Pertamina Harus Lulus Uji Integritas KPK

pertamina-ep--121122c.jpg
Hingga kini, pemerintah belum juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina (persero) yang baru.
 
Sebagai bahan masukan, banyak pihak menyampaikan kriteria yang tepat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi tersebut.
 
Seperti Direktur eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan hal utamanya, Dirut Pertamina yang ditunjuk pemerintah harus sosok bersih dan terbukti layak melalui uji integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Dari apa yang ditandatangani Jokowi-JK yang berkomitmen dengan KPK bahwa sampai dalam penunjukan pejabat harus melalui tes integritas. Kami lihat sendiri suratnya ketika berkunjung ke KPK kemarin," jelas dia, Kamis (6/11/2014).
 
Dia mengingatkan komitmen Presiden dan KPK yang menyebutkan tidak akan memperkenankan pengangkatan pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.
 
"Jadi kalau ditanya apakah harus bebas dari kooptasi keluarga, jelas di situ tidak diperkenankan,BUMN harus bebas dari vested interest kelompok, apalagi keluarga" ucapnya.
 
Lebih lanjut, Ferdinand mengkritisi langkah Kementerian BUMN yang mencoba untuk memutus rantai dengan Tim Penilai Akhir terkait pencalonan direksi BUMN.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)  menolak mantan direksi perusahaan tersebut menjabat sebagai direktur utama menggantikan Karen Agustiawan.

Presiden FSPPB, Ugan Gandar menilai, selama ini direksi Pertamina telah gagal memimpin perusahaan energi plat merah tersebut menjadi perusahaan yang berkinerja baik.
Oleh karena itu, para pekerja tidak ingin kegagalan terulang kembali dengan adanya mantan direksi yang kembali bergabung.

"Mantan-mantan direksi kami menolak. Karena saya menganggap mereka tidak berhasil," kata Ugan.

Ugan juga mengungkapkan, pemilihan Direktur Utama baru harus melibatkan komisi Pemberantas Korupsi dan (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa telebih dahulu rekam jejak dari calon.

"Biar KPK dan PPATK yang bersih. Kalau dia layak, kami sangat mendukung." ungkapnya.

Pekerja pertamina tidak mempermasalahkan pemimpin Pertamina ke depan berasal dari luar Pertamina. Menurutnya yang terpenting adalah memiliki integritas, agar Pertamina bisa bersaing dengan perusahaan asing seperti Petronas dan lainnya, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Dari kabar yang beredar,  muncul dua nama kandidat kuat PT Pertamina yakni Ahmad Faisal dan Karyuliano. Faisal merupakan mantan Direktur Niaga Pertamina.
Sedangkan Hari Karyuliano merupakan Direktur Gas Pertamina dan nama yang santer Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas. 


Sumber : liputan 6

harga HSD periode 15-30 oktober 2014

Selasa, 21 Oktober 2014

HARGA BBM SOLAR INDUSTRI PT.PERTAMINA
Periode 15-30 Oktober 2014


Berikut kami sampaikan informasi harga keekonomian HSD Solar Industri dan MFO (Marine Fuel Oil) PT.Pertamina, periode (15-31 Oktober 2014)

HARGA DASAR HSD Solar Industri (wilayah I & wilayah II) = Rp11.250,-
HARGA KEEKONOMIAN PERTAMINA (HARGA TEBUS HSD) 










(harga diatas sudah termasuk PPN, PPH, dan PBBKB)



HARGA DASAR MFO (wilayah I & wilayah II) = Rp9.350,-
HARGA KEEKONOMIAN PERTAMINA (HARGA TEBUS MFO) - seluruh wilayah, sbb:






(harga diatas sudah termasuk PPN dan PPH)




Dapatkan Penawaran HARGA TERBAIK kami dengan Discount Khusus.
Kirimkan LOI anda ke alamat email: jalinan.group@gmail.com

_____________________________________________________________________
Keterangan:
Area I    : Sumatera, Jawa, Bali, Madura
Area II   : Kalimantan
Area III  : Sulawesi, NTB
Area IV : Maluku, NTT, Irian Jaya
________________________________________________________________

5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, RI Kantongi Rp 126 Triliun

Senin, 20 Oktober 2014

5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, RI Kantongi Rp 126 Triliun


SKK Migas
Foto: Liputan6.com

 Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta, Jumat (17/10/2014) dengan nilai Rp 126 triliun untuk pendapatan negara.

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko mengatakan, Seluruh kontrak jual beli gas tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 10,5 miliar atau Rp 126 triliun.

“Ini penandatangan kesepakatan jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan domestik terbesar sepanjang sejarah,” kata Widjonarko, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat (17/10/2014),


Widjonarko menyebutkan, PJBG yang ditandatangani yakni, perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) jangka panjang antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tangguh dengan PT PLN (Persero) dengan jangka waktu perjanjian selama 19 tahun.

“Diproyeksikan sejumlah 400 kargo akan dikirimkan selama jangka waktu perjanjian,” tuturnya.

Gas itu diperuntukan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia dan akan menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak sebagai energi primer.

PHE Simenggaris dan Medco E&P Simenggaris menandatanganiperjanjian jual beli gas dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung, dengan jangka waktu selama lima tahun dan volume pasokan gas 0,5 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Kabupaten Tana Tidung yang berada pada wilayah perbatasaan di Indonesia Timur adalah kabupaten tempat fasilitas produksi kegiatanminyak dan gas Wilayah Kerja (WK) Simenggaris berada, sehingga pasokan gas 0,5 mmscfd ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar daerah operasi migas.

Kemudian, amandemen pertama PJBG antara PC Ketapang II Ltd, Petronas Carigali (Ketapang) Ltd dengan PT Petrogas Jatim Utama untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Jawa Timur, dengan jangka waktu selama lima tahun dan dengan indikasi pasokan 12-50 mmscfd.

"Pasokan gas yang berasal dari WK Ketapang ini adalah gas ikutan dari produksi minyak Lapangan Bukit Tua yang diperkirakan akan mulai produksi perdana pada Maret 2015 yang akan menyumbang produksi sebesar 20 ribu barel minyak per hari," tuturnya.

Selain itu, amandemen pertama PJBG antara Pertamina dengan Kaltim Pasific Amoniak untuk kebutuhan Pabrik Amonia di Kalimantan Timur, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019 dan pasokan 65 miliar british thermal unit per hari (bbtud).

Pada amandemen PJBG ini, Negara mendapat tambahan pendapatan sebesar US$ 370 juta sebagai dampak kenaikan harga gas. Terakhir, perjanjian antara Medco E&P Indonesia dengan Meppo-Gen untuk PLTG Gunung Megang Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan, dengan jangka waktu 21 bulan dan pasokan 10 bbtud.

Widjonarko mengatakan, langkah ini menunjukkan perhatian dan komitmen sektor hulu migas terhadap pemenuhan kebutuhan industri pupuk dalam rangka menjaga ketahanan pangan Nasional.

“Termasuk pemenuhan kebutuhan di sektor kelistrikan sejalan dengan program pemerintah untuk subsitusi BBM dalam kerangka penghematan keuangan negara,” pungkasnya.


Sumber :Liputan6

Pertamina Resmi Jadi Anggota Pemain Gas Dunia

Pertamina Resmi Jadi Anggota Pemain Gas Dunia

pertamina-ep--121122c.jpg
 Jakarta ,PT Pertamina (Persero) resmi diterima sebagai associate member pada International Gas Union (IGU) sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menjalin jaringan di kalangan pemain gas global.

 Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan, diterimanya Pertamina bersama Indonesian Gas Society associate member IGU diresmikan dalam ajang council meeting IGU di Berlin, Jerman pada Kamis (16/10/2014).

“Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Pertamina dan juga Indonesian Gas Society untuk mengembangkan network di kalangan pemain gas global," kata Hari di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Menurut Hari, diterimanya Pertamina sebagai associate member IGU  menumbuhkan komitmen perusahaan untuk memegang peranan penting dan berkontribusi nyata dalam membangun infrastruktur dan industri gas di Indonesia. 

IGU merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 1931 dan telah menghimpun lebih dari 142 anggota, baik asosiasi maupun perusahaan yang bergerak di industri gas dan menguasai sekitar 95 persen pasar gas global.

IGU mendorong perdagangan gas internasional yang menjunjung tinggi kebijakan dan prinsip-prinsip kontrak non diskriminatif, mendorong pengembangan teknologi gas yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan meningkatkan keamanan proses produksi, transmisi, distribusi dan utilisasi gas.


Sumber: Liputan6

Medco Jual Gas ke PLN dan Meppogen

Medco Jual Gas ke PLN dan Meppogen

Medco Energi
(Foto: Liputan6.com)

 Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk, melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia telah menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT PLN Persero dan dengan PT Meppogen.  

Presiden Direktur & CEO Medco Energi, Lukman Mahfoedz mengatakan, pasokan gas tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangkitan listrik, masing-masing di wilayah Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan.

"Di Sumatera Selatan, Medco Energi akan memasok gas untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gunung Megang di Kabupaten Muara Enim milik Meppogen," kata Lukman, seperti yang dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Jumlah pasokan gas sebesar 6,6 Triliun British Thermal Unit (TBTU) selama periode 21 bulan yang berasal dari blok South Sumatra PSC. Harga jual gas adalah US$ 7,32 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) untuk tahun 2014, dengan peningkatan sebesar 3 persen per tahun.

"Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah dan Kontraktor PSC sebesar AS$ 43 juta," tuturnya.

Sedangkan, di Kallimantan Utara, Medco Energi, melalui Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Simenggaris (JOB-PMEPS), telah menandatangani PJBG dengan PLN untuk memasok gas sejumlah 805 BBTU selama  periode  lima tahun dengan harga gas US$ 5,52 per MMBTU.

Gas akan dipasok dari lapangan gas South Sembakung, Blok Simenggaris untuk pembangkitan listrik di Kabupaten Tana Tidung. Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan bagi Pemerintah dan Kontraktor PSC sekitar AS$ 3 juta.

“Perseroan akan terus aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan minyak dan gas serta memasok lebih banyak gas ke pasar domestik. Dalam dua tahun terakhir, Perseroan berhasil menemukan cadangan gas baru dari kegiatan eksplorasi, seperti di Matang (Block A PSC, Aceh), Bajul Besar (Simenggaris PSC, Kalimantan Utara) dan yang terakhir Hijau (South Sumatra PSC, Sumatera Selatan),” pungkasnya.


Sumber: Liputan6

Produsen Minyak Tak Yakin Bisa Sedot 900 Ribu Bph Tahun Depan

Produsen Minyak Tak Yakin Bisa Sedot 900 Ribu Bph Tahun Depan

Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

 Jakarta - Indonesian Petroleum Association (IPA) mengaku tak yakin bisa mencapai target lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari (bph) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Pasalnya, angka lifting minyak saat ini masih di bawah 800 ribu bph, masih terlalu jauh untuk mendekati target tersebut.

"Sulit tercapai, sekarang 800 bph saja tidak tersampai," kata Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz seperti yang ditulis, Jumat (17/10/2014).
Tak hanya itu, masalah lain yang membuat para pencari minyak tersebut pesimistis adalah perkiraan terjadinya penurunan lifting minyak pada tahun depan.

"Terus kemudian akan turun tahun depan ada penurunan," tuturnya.

Meski diperkiraan ada produksi minyak tambahan dari Blok Cepu sebesar 165 ribu bph pada kuarta III 2015. Namun pencapaian target 900 ribu bph tetap dianggap mustahil.

"Harapannya dari Cepu, apakah bisa mencapi 900 ribu bph? Saya kira akan sulit," pungkasnya.

Dalam APBN 2015 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp 11.900, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6 persen, Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 105 per barel.

Sedangkan produksi (lifting) minyak bumi 900 ribu bph, lifting gas bumi 1.248 ribu setara barel minyak per hari. Kuota BBM bersubsidi di 2015 disepakati sebesar 46 juta kiloliter (Kl).

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap Product Domestik Bruto (PDB).



Sumber: Liputan6

Kenaikan Harga BBM di November Disebut Tak Tepat

Jumat, 17 Oktober 2014

Kenaikan Harga BBM di November Disebut Tak Tepat


Premium Langka, SPBU Ini Diserbu Pengendara
Namun menurut Pertamina hal itu bukan karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melainkan pengaturan kuota yang mulai diberlakukan Pertamina, Jakarta, Rabu (27/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

 Jakarta - Kenaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi permasalahan yang ditunggu oleh masyarakat dan kalangan pengusaha. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk berani menaikan harga BBM demi mengurangi beban keuangan negera.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, BBM merupakan salah satu masalah besar yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Namun kenaikan harga BBM subsidi ini bukan menjadi satu-satu solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

"Akumulasi defisit transaksi berjalan kita disebabkan oleh 2 hal besar, salah satunya persoalan migas yang kalau dibereskan pun belum tentu akan selesai. Persoalan defisit transaksi berjalan solusinya tidak hanya dari itu, karena dia hanya salah satu sumber persoalan. BBM ini kita tidak ada ruang untuk menghindari," ujarnya dalam diskusi Bedah Tuntas Solusi Defisit Transaksi Berjalan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Dia bahkan menilai saat ini bukan menjadi momen yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Alasanya karena saat ini ekonomi sedang bergerak turun dan banyak tekanan global.

"Mencari harus mencari titik optimum melakukan kenaikan harga  BBM. Tapi jangan terlalu besar karena akan memukul balik dia," lanjutnya.

Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi harus mencari moment yang tepat untuk menaikkan harga BBM ini. Pemilihan waktu yang cocok dapat mencontoh menaikkan harga BBM pada masa orde baru.

"Saat orde baru, itu naiknya pada april waktu panen raya saat harga-harga bagus jadi kenaikan tidak besar dampaknya. Atau saat Oktober waktu panen berikutnya. Masalah BBM ini tidak hanya sekedar naik atau turun, harus ada rancangan yang cerdas," tandasnya.


Sumber: Liputan6

Ini Cara Kerja Sistem Satelit Pemantau Ekspor Batu Bara

Ini Cara Kerja Sistem Satelit Pemantau Ekspor Batu Bara


Batu Bara
(FOTO:Antara)

Jakarta - Pemerintah berencana mengaplikasikan teknologi satelit untuk memantau kegiatan tambang batu bara dan menekan angka penyelundupan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), R. Sukhyar menuturkan, teknologi satelit yang akan dikembangkan tersebut mencontek dari China. Sistem yang akan digunakan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang diletakkan pada truk dan kapal pengangkut batu bara.

"Jadi secara teknis kami bisa mengetahui pergerakan truk," kata Sukhyar, dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pamantauan Batu Bara di Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sukyar menambahkan, selain bisa mematau pergerakan angkutan batu bara, penimbangan batu bara juga akan dipantau secara online. Dengan begitu, jumlah batu bara yang diekspor akan dikirim oleh sistem ke Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara dan Bea  Cukai.

"Menimbang batu bara itu terdeteksi. Angkanya terdeteksi secara onlineke sistem. Baik dari pelabuhan ke minerba ataupun ke instansi lain seperti bea cukai atau kementerian Keuangan," ungkapnya.

Namun, menurut Sukhyar, sistem tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu. Pasalnya, kondisi China berbeda dengan Indonesia.

"Kementerian Riset dan Teknologi dan kementrian ESDM sudah berkunjung melihat praktik ini di Mongolia dan hari ini tentu kami belum secara resmi memutuskan teknologi itu. Kami lihat dulu dengan kondisi alam, kepulauan dengan kondisi di Indonesia yang begitu kompleks. Biarkan dulu kondisi ini melihat format yang feasible," pungkasnya. 


Sumber:Liputan6

Berantas Penyelundupan Batu Bara, Pemerintah Gunakan Satelit

Berantas Penyelundupan Batu Bara, Pemerintah Gunakan Satelit


Batu Bara
(FOTO:Antara)

Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana menggunakan teknologi satelit untuk mengawasi tata kelola batu bara sekaligus memberantas ekspor batu bara ilegal.

Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, Agus R Hotman mengatakan, sistem pengawasan batu bara dengan menggunakan teknologi satelit sudah diaplikasikan oleh pemerintah China. 

"Dengan teknologi satelit, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhasil menekan angka kehilangan batu bara di negerinya," kata Agus, dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pamantauan Batu Bara di Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pun ingin mengaplikasikan teknologi tersebut. Diharapkan, dengan diterapkannya di Indonesia, pencatatan angka produksi dan eskpor batu bara dapat berjalan dengan efektif sehingga mendapatkan hasil memuaskan sekaligus bisa menekan penyelundupan.

"Sistem ini diharapkan mewujudkan pencatatan angka produksi dan ekspor yang efektif," tuturnya.

Untuk memastikan sietem ini cocok diterapkan di Indonesia, Agus melanjutkan, maka harus ada kajian yang mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan.


sumber:Liputan6

RI Kehilangan Rp 18,3 Triliun Akibat Aksi Penyelundupan Batu Bara

RI Kehilangan Rp 18,3 Triliun Akibat Aksi Penyelundupan Batu Bara


Batu Bara
(Foto: Antara)

 Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setiap tahun Indonesia kehilangan US$ 1,5 milar atau setara Rp 18,3 triliun (kurs: Rp 12.232/US$) akibat aksi penyelundupanbatu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, jumlah batu bara ilegal yang diselundupkan ke luar negeri mencapai 30 juta-40 juta ton.

"Ini angkanya bermacam-macam ada sektiar 40-30 juta ton," kata Sukhyar dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan Batu Bara di Indonesia', di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sukhyar mengungkapkan, jika jumlah tersebut diuangkan maka negara kehilangan potensi penerimaan sebanyak US$ 1,2 miliar sampai US$ 1,5 milar

Menurut Sukhyar, biasanya penyelundupan batu bara dilakukan oleh perusahaan tambang kecil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

"Dari 10 ribu IUP, ada 50 persen dari jumlah total dari batu bara ini tidak terawasi dengan baik. Mereka lewat sungai dimasukkan di tengah laut," tuturnya.

Sedangkan penyelundupan batu bara oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) kemungkinannya sangat kecil.

 "kalau perusahaan yang memang kontrak tidak masalah dia punya rencana kerja tahunan. Kami pantau terus produksinya, pengapalannya kita pantau. Apalagi ada ET (Ekspotir Terdaftar) semua bayar royalti di depan," ungkapnya.

Demi menekan angka penyelundupan, pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi satelit. Dengan begitu seluruh kegiatan tambang batu bara akan terpantau.

"Kami  ingin memperbaiki sitem pengawasan dengan lebih baik pakai teknologi satelit, titik pelabuhan pengembangan online sistem, kita inginkan sehingga produks kita bisa deteksi dengan baik," pungkasnya. 


sumber:Liputan6

Kelebihan Pasokan, Harga Minyak Hampir Jatuh ke US$ 80 per Barel

Kelebihan Pasokan, Harga Minyak Hampir Jatuh ke US$ 80 per Barel


Ilustrasi Tambang Minyak 5 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Ilustrasi Tambang Minyak 5 (Liputan6.com/M.Iqbal)

New York - Harga minyak mentah terus mengalami penurunan dan terus-menerus menyentuh level terendah namun akhirnya mampu naik kembali. Penurunan tersebut karena lemahnya permintaan sehingga menyebabkan pasokan berlebih. 

Mengutip CNBC, Kamis (16/10/2014), harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh level US$ 41 per barel, namun mampu naik kembali ke level US$ 84 per barel. 

Pada perdagangan sebelumnya atau pada Selasa, (14/10/2014), harga minyak mengalami penurunan harian terbesar dalam tiga tahun terakhir setelah  The West's Energy Watchdog memangkas perkiraan permintaan minyak dunia untuk tahun ini dan tahun depan. 

Harga minyak sempat menyentuh penurunan sebesar US$ 4 per barel pada perdagangan Selasa lalu. Penurunan terbesar selama lebih dari dua tahun karena kurangnya permintaan telah terbukti. 

Salah satu penyebab penurunan harga minyak mentah ini karena keengganan dari anggota OPEC untuk memangkas produksinya. Para produsen minyak terutama Arab ngotot untuk mempertahankan pangsa pasar sehingga tidak mendukung harga untuk terus bertahan di level atas. 

"Saya rasa para anggota OPEC akan melihat realisasi harga minyak saat ini sehingga bisa mengelola produksi mereka. Namun saya kira OPEC sendiri tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah terjadi saat ini," jelas Peneliti Senior Energy Management Institute, New York, Amerika Serikat, Dominick Chirichella.



Sumber:Liputan6

Harga Pertamax Naik Rp 200 per Liter di Pertengahan Oktober

Harga Pertamax Naik Rp 200 per Liter di Pertengahan Oktober

SPBU Pertamina
(Foto: Pebrianto Wicaksono/Liputan6.com

 Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax 92 sebesar Rp 200 per liter menjadi Rp 11.100 per liter di pertengahan Oktober ini.

"Pertamax naik tadi pagi, kalau pertamax plusnya tetap tetap Rp12.200 per liter," kata seorang petugas SPBU 34-12902 Nur Fitriyana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-12902, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Hal tersebut ternyata tidak dilakukan oleh operator asing yang berbisnis ritel BBM. Berdasarkan pantauan Liputan6.com, di SPBU Total kawasan Warung Buncit belum melakukan penyesuaian harga di pertengahan Oktober ini. 
SPBU milik perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis itu masih membanderol BBM non subsidi bermerek Performance 92 atau setara Pertamax seharga Rp 11.775 per liter dan Performance 95 Rp 12.100 per liter.

"Belum ada perubahan harga, masih sama saja," tutur Mustakim

Sedangkan perusahaan migas asal Belanda  Shell Indonesia masih dibanderol  BBM non subsidi bermerek Shell Super seharga Rp 10.700 per liter dan V-Power Rp 12.200 per liter. Namun saat ditanya soal perubahan harga, seorang petugas SPBU Shell Sadikin tidak mau berkomentar.

"Maaf kalau mau nanya perubahan langsung saja ke perusahaan. Kami tidak bisa kasih (keterangan)," tegas Sadikin.



sumber:Liputan6

Energi Nuklir di Bangka Bisa Hasilkan Listrik 10 Ribu MW

Energi Nuklir di Bangka Bisa Hasilkan Listrik 10 Ribu MW


PLTN
Ilusrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. (Foto: batan.go.id)

Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan) menyebutkan calon tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)di Bangka Selatan dan Bangka Barat diperkirakan dapat menghasilkan listrik 10 gigawatt (GW) atau setara 10 ribu megawatt (MW)

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Batan, Eko Madi Parmanto mengatakan, Indonesia dalam hal ini Batan telah menguasai teknologi pengolahan pemisahan Uranium dan Thorium terutama dari monasit hasil aktivitas pertambangan timah di Bangka, sehingga didapatkan Logam Tanah Jarang oksida yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
"Logam tanah jarang sangat dibutuhkan sebagai magnet untuk industri elektronik dan mesin," kata Eko di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Eko mengungkapkan, saat ini sedang terjadi penurunan pasokan logam tanah jarang akibat perlindungan ekspor dari negara pemasok logam tanah jarang terbesar di dunia, yaitu China. 
Untuk itu di tahun depan, Batan bekerjasama dengan PT Timah Tbk (TINS) akan mendirikan Pilot Plant Pengolahan Monasit di Bangka untuk meningkatkan nilai keekonomian dan mengurangi pencemaran lingkungan radioaktif di sekitar wilayah pertambangan.

Menurut Eko, kegiatan penelitian dan pengembangan pada eksplorasi, penambangan, dan pengolahan uranium dan thorium merupakan bagian dukungan program PLTN di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Berdasarkan statisik 2013, kapasitas pembangkit listrik hanya 47 GW yang menghasilkan 17 miliar kWh, untuk melayani 250 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014, kebutuhan listrik tersebut pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 115 GW.

"Sehingga walaupun energi baru lainnya, seperti solar, mikro-hidro, angin, panas bumi telah dioptimalkan, penggunaan energi nuklir tidak dapat dihindari," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini sedang dibangun calon tapak PLTN Bangka Selatan dan Bangka Barat diperkirakan dapat menghasilkan listrik 10 GWe. "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang mempersiapkan sebuah Buku Putih untuk mempercepat pembangunan PLTN berkapasitas 5.000 MW di Bangka Belitung pada 2014- 2024," pungkasnya.



sumber:Liputan6

Dua Keuntungan Jokowi Jika Naikkan Harga BBM Tahun Ini

Rabu, 15 Oktober 2014


Dua Keuntungan Jokowi Jika Naikkan Harga BBM Tahun Ini


SPBU
(Fotografer: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)
 Jakarta - Pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014.

Pengamat Ekonomi Aviliani memandang kenaikan harga BBM pada November tersebut adalah keputusan yang pas. Kenaikan di November setidaknya memiliki dua keuntungan selain akan mengamankan fiskal negara.

"Pertama, dari segi inflasi saya pikir itu kan masih rendah, sekarang saja di 4,4 persen. Kalau dinaikkan di November paling di Desember itu inflasi hanya sekitar 7 persen, aman itu," kata Aviliani di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Keuntungan Jokowi kedua yaitu sudah diberi ruang kepada Kabinet Indoensia Bersatu Jilid II untuk menaikkan harga BBM sehingga tidak perlu lapor ke DPR RI.

Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 juga sudah memberikan opsi dengan menganggarkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun.

"‎Tapi kalau masuk 2015 harus izin lagi, itu harus masuk dalam Rancangan APBN-P dan RAPBNP itu baru bisa diajukan Juni 2015. Jadi selama enam bulan tidak mungkin menahan subsidi, artinya tidak mungkin dinaikkan harganya," papar dia.

Dikatakan Aviliani, menaikkan harga BBM secara segera itu menjadi hal yang sangat penting mengingat volume subsidi BBM yang tersisa saat ini hanya tinggal 11 juta kiloliter.‎
"Berarti bisa-bisa tidak sampai Desember, ini akan terjadi kesulitan BBM, itu akan lebih berbahaya bagi ekonomi," terang Aviliani.

sumber:Liputan6

AS Tekan Bank Dunia Agar Tak Biayai PLTU Batu Bara


AS Tekan Bank Dunia Agar Tak Biayai PLTU Batu Bara


PLTU Tarahan
(foto: PLN)
 Jakarta - Bank Dunia dan Asian Develoment Bank (ADB)  tidak lagi mau memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia atau lembaga di Indonesia untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kedua lembaga tersebut melakukan hal tersebut atas dorongan Amerika Serikat.

"Bank Dunia dan ADB tidak lagi membiayai PLTU batu bara karena tekanan AS," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (14/10/2014)

Nur melanjutkan, Amerika Serikat melakukan tekanan tersebut karena saat ini sedang memasarkan teknologi gas turbin. Jika Bank Dunia dan ADB tetap memberikan pinjaman untuk pembangunan PLTU dengan tenaga batu bara, maka teknologi yang sedang mereka pasarkan tidak kompetitif.

Oleh karena itu, Menurut Nur, tekanan yang dilakukan oleh Amerika ini membuktikan bahwa faktor geo politik ikut menjadi faktor eksternal yang menjadi persoalan energi di Tanah Air ini selain permasalahan-permasalahan internal yang telah ada. 

"Tekanan environmentalis yang seringkali ditunggangi untuk pemakaian teknologi," pungkasnya.


sumber:Liputan6

 
Agen Resmi BBM Solar Industri © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions