Jokowi Resmi Mundur dari Gubernur DKI Senin Depan

Para anggota dewan terpilih melakukan pengambilan sumpah di Gedung DPRD DKI Jakarta, (26/9/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah membacakan surat pengunduran dirinya melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Namun, pria bernama lengkap Joko Widodo ini belum secara final mundur dari Gubernur DKI Jakarta sebab dia masih harus mendengarkan pendapat fraksi DPRD terkait kinerja selama menjadi Gubernur.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Jokowi baru akan resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI pada Senin 6 Oktober 2014 setelah mengikuti sidang paripurna DPRD DKI.

"Ya, Senin secara resmi mundur. Tapi kan surat ini harus dilempar ke Mendagri. (Surat) Mendagri keluar, baru keluar dari DPRD," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Politisi PDIP pun memastikan seluruh fraksi DPRD DKI pada sidang selanjutnya akan hadir seluruhnya. Ia berharap pengunduran Jokowi sebagai Gubernur dapat selesai secepatnya.

"Menghadiri semua kok. Dari 1 Oktober kemarin semua clear. Pak Taufik dan Pak Lulung teman saya. Semua teman saya. Tinggal kita buka komunikasi yang baik. Alhamdulillah, ada jalan keluarnya," ucap Prasetyo.

Joko Widodo atau Jokowi membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai gubernur DKI pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi membacakan teks tertulis dalam pidatonya.

Ia mengatakan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, seperti manusia lain yang tidak luput dari kekurangan, ia pun atas nama pribadi dan keluarga sampaikan minta maaf pada masyarakat dan anggota Dewan.

"Saya minta maaf bila ada tutur kata atau sikap selama jadi Gubernur yang tidak berkenan di hati bapak-ibu," imbuh Jokowi.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Jokowi Diamanatkan Rampungkan Amandemen Kontrak Tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menyamakan harga batu bara dengan harga Internasional.

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung menyerahkan amandemen kontrak tambangyang belum selesai ke pemerintah baru.

Chairul mengaku tidak bisa memaksa amandemen kontrak perusahaan tambang yang belum menyelesaikan syarat-syarat yang diwajibkan.

"Kami tidak memaksakan perusahaan tambang untuk melakukan amandemen kontrak. Yang kami bisa tandatangani ya ditandatangani," kata Chairul, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Chairul menambahkan, jika masih ada perusahaan tambang yang belum menyelesaikan amandemen kontrak sampai masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berakhir, maka hal tersebut akan dilimpahkan ke pemerintah baru.

"Kami serahkan ke pemerintah akan datang. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa ditandatangani," tuturnya.

Pemerintah menargetkan 105 perusahaan tambang yang terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK) dan  perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menyelesaikan renegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman amandemen kontrak, sampai akhir masa pemerintahan.

Saat ini ada 78 perusahaan terdiri dari  13 pemegang KK dan 65 PKP2B telah menyelesaikan telah menyelesaikan renegosiasi dan  menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amandemen kontrak.

Chairul mengaku telah mengarahkan bawahannya untuk mempercepat proses tersebut, sehingga sampai akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jili II pada 20 Oktober 2014, ada 105 perusahaan tambang yang melakukan renegosiasi dan penandatangan amandemen kontrak tambang.

"Tadi saya beri guidance untuk bisa dituntaskan sampai akhir 20 Oktober semaksimal mungkin. Mungkin totalnya bisa 105 perusahaan, kalau mendekati 100 perusahaan sudah bagus," tutupnya.

sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

SBY Bakal Teken PP Divestasi Perusahaan Tambang Pekan Ini

Pemandu menunjukkan dinding-dinding berbahan batubara asli di Lubang Mbah Suro, Kota Sawahlunto, Sumbar. Ini merupakan lubang pertama yang dibuka oleh Kolonial Belanda pada tahun 1898.(Antara)

 Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menandatangani Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010 terkait Kegiatan Usaha Penambangan yang mengatur divestasi perusahaan asing.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim, Chairul Tanjung mengatakan, draf revisi Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditangan Presiden. Rencananya presiden akan menandatangani draf tersebut pada minggu ini.

"Revisi PP sudah ada di tangan Presiden SBY, Insya Allah dalam minggu ini bisa ditandatangani," kata Chairul di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Terkait dengan penyelesaian amandemen kontrak tambang. Chairul mengaku sedang melakukan percepatan untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun ia tak yakin seluruhnya dapat diselesaikan.

"Kami tidak akan memaksakan. Artinya amandemen Kontrak itu yang sudah selesaikan aturan, yang bisa kami tanda tangan, kami tanda tangani. Yang tidak, kami tidak akan dipaksakan," tuturnya.

Menurutnya, amandemen kontrak tambang yang belum selesai ditangan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, akan dilanjutkan oleh pemerintah baru.

"Kami serahkan ke pemerintah  baru. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa ditandatangani," ungkapnya.

Saat ini ada 78 perusahaan terdiri dari 13 pemegang kontrak karya dan 65 PKP2B telah menyelesaikan telah menyelesaikan renegosiasi dan  menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga BBM Bersubsidi Naik Tekan Aksi Penyelundupan

BBM bersubsidi sejatinya ditujukan bagi rakyat menengah kebawah namun pada kenyataanya tak sedikit kalangan berduit yang tanpa rasa malu memilih BBM bersubsidi.

 Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyetujui keputusan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)/ BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000. Langkah tersebut dapat menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Susilo mengatakan, semua pihak sepakat mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga, pasalnya saat ini subsidi untuk BBM sudah terbilang besar.

"Subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 300 triliun atau hampir Rp 1 triliun per hari," kata Susilo, dikantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Susilo menambahkan, saat ini harga BBM sesuai keekonomian mencapai Rp 12.500 per liter, sedangkan dijual Rp 6.500 dan Rp 5.500. Artinya kekurangan harga tersebut ditomboki negara.

"Subsidi perbedaan antara harga keekonomian dengan harga jual. Saat ini subsidi BBM per liter premium itu berkisar antara 5-6 ribu rupiah per liter. Solar lebih tinggi, kalau harga rata-rata Rp 12.500 per liter terus harga keekonomiannya, sedangkan BBM subsidi dijual Rp 5.500 sehingga yang itu subsidinya Rp 7 ribu dan itu besar sekali," paparnya.

Menurut Susilo, subsidi BBM yang besar tersebut sangat rawan untuk disalah gunakan, seperti penyelundupan. Karena itu keputusan Presiden Jokowi untuk menaikan harga BBM bersubsidi Rp 3.000 dinilai tepat untuk menekan aksi penyelundupan.

"Tapi bahwa sebetulnya semua sepakat untuk dikurangi. Caranya ngurangi itu macam-macam, ada yang Rp 2.000 saja, ada yang Rp 1.000 saja, atau selama 5 bulan ya monggo-monggo saja. Tentunya itu hak prerogatif presiden baru beserta kabinetnya. Dan saya yakin kalau Rakyat pasti semuanya mendukung," pungkasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

BPH Migas: Mau Tidak Mau Kuota BBM Subsidi Harus Cukup Tahun Ini

Namun menurut Pertamina hal itu bukan karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melainkan pengaturan kuota yang mulai diberlakukan Pertamina, Jakarta, Rabu (27/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas  Bumi (BPH Migas) kukuh kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46 Juta kilo liter (kl) harus cukup sampai akhir tahun ini.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, saat ini belum ada cara pengendalian BBM bersubsidi baru untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi selain empat cara yang tertuang dalam Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

"Belum ada, masih yang itu aja," kata Andy," di Jakarta, seperti yang dikutip Kamis (2/10/2014).

Ada empat cara yang ditempuh dalam surat edaran tersebut, sebagai langkah pengendalian yaitu, peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus.

Pembatasan waktu penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali mulai  tanggal 4 Agustus 2014, akan dibatasi dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Tidak hanya solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.

Andy mengungkapkan, dengan pengendalian tersebut, jatah BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar 46 juta kl harus cukup sampai akhir tahun.

"Pokoknya sampai akhir tahun harus tersedia sampai akhir tahun," tegas Andy.

Namun, cara tersebut dipandang tidak efektif oleh PT Pertamina (Persero) salah satunya peniadaan premium bersubsidi di jalan tol,  berdasarkan realisasinya tidak ada penurunan konsumsi premium. Pasalnya, kendaraan membeli premium diluar tol.

"Tapi faktanya ketentuan premium tidak ada di jalan tol itu hanya  2-3 hari, tapi kembali normal efek balon pada akhirnya premium tidak ada dampak sama sekali, di sisi efektifitasnya tidak muncul," kata Senior Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko.

Dia menuturkan kuota BBM bersubsidi tak cukup sampai akhir tahun 2014. "Kalau hitungan sekarang itu premium akan habis, jadi ada 6-7 hari tanpa premium subsidi," tutupnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »