Kilang RI Bisa Produksi BBM Oktan Tinggi

---

(Foto: presstv.ir)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan sebenarnya Indonesia mampu memproduksibahan bakar minyak (BBM) dengan oktan lebih tinggi dari premium.

Hasto mengungkapkan, saat ini pengolahan minyak mentah di dalam negeri belum maksimal karena itu Tim Transisi Jokowi-JK menginginkan adanya perbaikan pada fasilitas pengahan minyak mentah (kilang).

"Utilisasi kilang ditingkatkan, kami melihat belum maksimal," kata Hasto seperti yang ditulis Kamis (25/9/2014).

Hasto mengungkapkan, sebenarnya jika dilakukan perbaikan, kilang Indonesia bisa memproduksi BBM dengan oktan yang lebih tinggi. "Jika bisa diolah, diekspor. Kalau kita proses secara baik, bisa high octan," ungkanya.

Jika perbaikan kilang bisa dilakukan, maka akan memberikan manfaat seperti penghematan biaya transportasi dan mengurangi impor minyak. "Menghasilkan  ekonomi lebih karena akan menghemat tranporasi, di Dumai ada, di Balongan ada," pungkasnya.

Indonesia diprediksi bisa mengimpor BBM hingga 1,5 juta barel per hari pada 2025. Hal itu terjadi bila jumlah konsumsi BBM tidak diimbangi dengan produksi. Tak hanya itu, masalah kurangnya kapasitas kilang pengolahan BBM di dalam negeri juga menjadi penyebab membengkaknya impor BBM.

Baca selengkapnya »

Harga Minyak Naik Akibat Terkikisnya Stok di AS

---

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Liputan6.com, New York - Harga minyak mentah meningkat merespons adanya laporan penarikan yang tak terduga dalam persediaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS),  konsumen minyak terbesar di dunia.

Dilansir dari Reuters, Kamis (25/9/2014), meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan harapan kuat dari perkiraan pertumbuhan China juga membantu mengangkat patokan harga jenis Brent dari level terendah dalam dua tahun.

Data ekonomi yang lemah di Eropa dan kenaikan ekspor minyak dari Irak, Libya dan Nigeria telah mengikis harga jenis Brent selama beberapa bulan terakhir. Hal ini telah menarik turun sekitar 14 persen pada kuartal ini, penurunan kuartalan terbesar sejak kuartal kedua tahun 2012.

Harga minyak mentah AS membalikkan kerugian awal dengan mencetak keuntungan US$ 1 pada hari Rabu menyusul laporan Energy Information Administration yang mengatakan stok minyak AS turun 4,3 juta barel pekan lalu menjadi 358 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk kenaikan 386 ribu barel, meskipun stok minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pengiriman di hub itu naik 191 ribu barel.

Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman November naik US$ 10 sen menjadi US$ 96,95 per barel, lebih dari US$ 1 lebih tinggi dari sesi rendah sebesar $ 95,60, terendah sejak Juli 2012 itu turun lebih dari 6 persen untuk bulan sejauh ini, penurunan bulanan terbesar sejak April 2013.

Minyak mentah AS jenis West Texas Intermediat (WTI)  naik US$ 1,24 $ 92,80 per barel sebagai penarikan tak terduga stok AS mingguan mengimbangi kerugian sebelumnya yang telah menyeretnya ke $ 91,12.

Sebagai keuntungan minyak mentah AS melampaui Brent, selisih antara dua tolok ukur menyempit menjadi kurang dari US$ 4 selama sesi Minyak mentah AS telah diperdagangkan rata-rata sekitar US$ 90 per barel dan US$ 96 per barel untuk satu bulan terakhir.

Produksi minyak nasional Libya saat ini di 900 ribu barel per hari (bph), dengan kontribusi terbesar berasal dari ladang minyak El Sharara sebanyak 200 ribu bph. Sedangkan ekspor dari terminal selatan Irak rata-rata sekitar  2,58 juta bph. Kemudian ekspor minyak Nigeria diperkirakan akan mencapai tertinggi dalam 14 bulan pada bulan November.

Baca selengkapnya »

Ini Bocoran Kenaikan Harga BBM dari Tim Transisi

---

Ilustrasi Minyak Pertamina (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) masih menggodok dua skema kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ada dua model yang sedang disimulasikan.

Anggota Kelompok Kerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Jokowi-JK Arif Budimanta mengatakan, saat ini tim transisi masih melakukan simulasi model pengalihan subsidi BBM untuk mengetahui besaran kenaikan dan model kenaikannya.

"Persoalan pengalihan subsidi khususnya BBM sampai saat ini memang kita masih lakukan simulasi, karena dampak proses pengalihan harus dilakukan persis berapa kenaikan harga dipilih," kata Arif, di rumah Cemara, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Arif menyebutkan dua model kenaikan harga BBM yang saat ini sedang disimulasikan, yaitu dengan subsidi tetap dan kenaikan harga secara bertahap.

"Model subsidi tetap atau kenaikan gradual rendah menimbulkan dampak inflasi rendah pula," tuturnya.

Subsidi tersebut dipatok dengan angka tertentu sehingga harga BBM bersubsidi akan berubah-ubah, jika ada perubahan kurs dan kenaikan harga minyak. Sedangkan kenaikan bertahap diharapkan agar dampak terhadap inflasinya terbilang kecil sehingga dapat menghindari peningkatan kemiskinan.

"Karena ini terkait setiap kenaikan inflasi kemiskinan akan timbul," pungkasnya. 

Baca selengkapnya »

Dinilai Tak Transparan Soal Minyak, RI Mesti Contoh Negara Ini

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Liputan6.com, Jakarta - Para pengamat ekonomi melihat penentuan harga jual minyak di Indonesia dinilai tak transparan. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara lain.

Bahkan, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Norrsy mengatakan, penentuan harga minyak ini jauh berbeda dengan Amerika Serikat.

"Amerika seperti yang saya kasih data kelihatan, terbuka , tapi bukan berarti tidak punya kebijakan pada migas," katanya, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Bahkan Menurut Ichsanuddin, perincian soal harga minyak di Amerika sangat transparan karena sampai kepada nominal harga minyak, kilang, pajak, sampai harga jualnya.

"Kenapa Indonesia tidak bisa untuk tunjukan keterbukaan." Lanjut dia.

Sementara , pembelian minyak harus dilakukan secara goverment to goverment (G to G) melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut supaya memangkas biaya rantai distribus. Juga supaya harga minyak terkontrol.

Dia menambahkan, pembentukan ini seperti yang diterapkan di negara seperi China.

"China punya CNPC, CNOOC, punya Sinopec, punya tiga dia" tandasnya. 

Baca selengkapnya »

Pertamina Klaim Bisa Bangun 150 SPBG Dalam Setahun

(Foto:Antara)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengklaim dapat membuat 150 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dalam waktu satu tahun.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budaya mengatakan, pembangunan SPBG tersebut untuk mendukung program pemerintah mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan program konversi BBM ke BBG.

"Kami siap sebagai pelaksana program konversi BBM ke BBG," di SPBU 31.12902, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Untuk investasi pembangunan 150 unit SPBG diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. SPBG tersebut dibangun satu lokasi dengan SPBU, sehingga tidak memerlukan lahan dan hanya investasi peralatan sekitar Rp 10 miliar per unit atau untuk 150 unit berarti Rp 1,5 triliun. Rencananya pembanguan SPBG ini dilakukan di Pulau Jawa.

"Ke depan untuk bangun infrastruktur BBG, Pertamina siap. Karena Pertamina punya 5.000 SPBU, khusus di Jawa-Bali 3000. Pertamina bisa siapkan 5 persen dari SPBU Jawa Bali ditambah fasilitas pengisian BBG. Jadi 150 SPBU bisa dikonversi dalam satu tahun," ungkapnya.

Menurut Hanung, sumber pendanaan pembangunan SPBG berasal dari pemotongan dividen ke negara dan sebagian lagi kas internal.

"Dividen tahun lalu Rp 9 triliun dan bisa dipotong sebagian untuk SPBG.Pemanfaatan BBG ini akan menekan impor sekaligus subsidi BBM, selain juga mengurangi polusi" pungkasnya.

Menurut Hanung, untuk membangun SPBG membutuhkan proses yang rumit, seperti perizianan dan pembebasan lahan. "Kami bisa lakukan itu sehingga serentak satu tahun jawa punya 150 SPBG. Saya rasa tidak ada BUMN lain melakukan ini," ungkapnya.

Baca selengkapnya »

Harga Minyak Terkendali Jika Rantai Distribusi Dipangkas

(Foto: Reuters)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat berpendapat untuk menurunkan harga minyak, maka pemerintah harus berani memotong jalur distribusi agar efisien. 

Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, salah satu hal yang membuat harga bahan bakar minyak (BBM) mahal karena distribusi yang bertingkat-tingkat sehingga membuat biaya operasional membengkak. 

"Kalau bicara supply chains turunkan biaya distribusi, logistik. Selama biayanya di atas, mahal dia" kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Ichsanuddin  menjelaskan, untuk memperoleh minyak di Indonesia mesti melewati beberapa tahap. Salah satunya dengan adanya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Tak hanya itu, adanya distribusi minyak melalui Pertamina Energy Trading Limited (Petral) juga menjadi salah satu bentuk tak adanya efisiensi. Selain itu, dengan adanya sistem melalui Petral juga menimbulkan rawan kecurangan.

"Kalau ada pola Petral terbuka mafia hidup. Anda tidak boleh pergimarket, anda bermain nilai," lanjutnya.

Maka dari itu, menurutnya jalan terbaik pembelian minyak adalah secaragoverment to goverment (G to G). Caranya, dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya harga minyak bisa terkontrol.

"Saya tidak setuju Pertamina, lakukan pengganti SKK Migas perlu BUMN baru. G to G dilakukan pelaksana BUMN baru, termasuk trading," tukas dia.

Baca selengkapnya »

Tak Jadi Menteri, Dahlan Bakal Bangun PLN Tandingan

Tak Jadi Menteri, Dahlan Bakal Bangun PLN Tandingan

Dahlan Iskan (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku telah mempersiapkan diri jika dirinya tidak masuk dalam jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Ingin menjadi Sosiopreneur, Dahlan mengaku akan membuat perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan layaknya PT PLN (Persero). Hanya saja PLN tandingan ini akan lebih berkonsentrasi di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

Wacana ini sebelumnya pernah dilontarkan Dahlan saat dirinya menjadi salah satu calon presiden (capres) dari Konvensi Partai Demokrat).

‎"Harus menguntungkan dan bergerak secara korporasi. Keuntungannya tidak saya ambil tetapi saya putar lagi," kata Dahlan di kantornya, Kamis (25/9/2014).

Dijelaskan oleh mantan Direktur Utama PLN itu, lahan yang akan dijadikan wilayah pemasaran perusahaan itu nantinya‎ adalah daerah-daerah di Indonesia yang diperkirakan dalam 10 tahun ke depan belum dapat dialiri listrik oleh PLN.

Dari sisi bahan bakar pembangkit, Dahlan mengaku akan menggunakan teknologi biomassa yang berasal dari tanaman Kaliandra Merah yang diakuinya memiliki energi yang tidak kalah dari batu bara.

‎"Pohon Kaliandra itu pohon energi, kalorinya 4.000 kilokalori (kcal) sehingga seperti batu bara. ‎Nanti pohon Kaliandra ditebang dan dibakar, sehingga kalorinya sama dengan batu bara yang high coal dan pohonnya dalam satu tahun sudah bisa ditebang," paparnya.

Nanti di wilayah-wilayah yang akan dialiri listrik, lanjut Dahlan, akan diwajibkan untuk menanam pohon Kaliandra tersebut demi menjaga kelangsungan listrik di wilayah tersebut.

‎"Saya sudah menyiapkan 30 anak didik untuk biomassa di Sukabumi. Mereka belajar bagaimana menanam Kaliandra Merah‎," pungkasnya. 

Baca selengkapnya »

Tiga BUMN Ini Keroyokan Bangun Penampung LNG di Bali

Pemerintah sudah mengirim tim renegosiasi harga gas tangguh.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memutuskan tiga perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk bekerjasama membangun terminal penampungan gas cair di Bali.

Proyek ini di‎fungsikan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada  sebagian besar pembangkit listrik di pulau Bali dan sekitarnya.

"Kami membicarakan LNG untuk listrik di Bali. Kami memutuskan bahwa PLN, Pertamina, dan Pelindo III membangun receiving LNG di Tanjung Benoa, Bali,‎" kata Dahlan di kantornya, Kamis (25/9/2014).

Terminal penampungan LNG ini nantinya akan mendapat pasokan dari Blok Tangguh dan Blok Bontang. Dalam pembangunannya, nantinya akan dilakukan di lahan milik PT Pelindo III.

Pembangunan terminal LNG ini ditargetkan akan rampung dalam waktu dua tahun. Sementara itu terminal LNG itu akan‎ dapat menampung gas cair mencapai 50 mmbtu.

Tidak hanya itu, untuk mewujudkan komitmen dalam berpartisipasi mengurangi BBM, untuk sementara, saat terminal LNG dibangun juga akan menyewa terminal LNG terapung kurang lebih 1 tahun.

‎"Kami menyewa sementara receiving LNG terapung. Sewanya hanya setahun saja sambil menunggu pembangunan receiving LNG darat selesai. Lebih baik tidak terlalu lama menggunakan BBM dan beralih ke BBM, ya sudah sewa dulu satu tahun," ujar mantan Direktur Utama PLN itu.
‎

Dalam proses pembangunannya, Pertamina akan memerintahkan anak usahanya PT Pertagas sebagai pengembangnya.

Baca selengkapnya »

Kapan Waktu yang Paling Pas Naikkan Harga BBM?

Ilustrasi Minyak Pertamina (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan waktu yang tepat untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah saat inflasi rendah.

Deputy Coutry Director Indonesia Residen Mission ADB Edimon Ginting, mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan mengakibatkan inflasi meningkat, jika kenaikannya harga dilakukan saat inflasi rendah makan kenaikan inflasi tidak terlalu tinggi, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa.

"Saya katakan ada timing-nya juga, kalau dilakukan saat inflasi naik dampaknya terasa, kalau inflasi lagi biasa dampaknya kecil," kata Edimon dalam pemaparan ADB Outlook, di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Edimon menuturkan, jika kenaikan harga BBM bersubsidi dinaikkan sekitar 30-50 persen dari harga saat ini akan meningkatkan inflasi 2-2,5 persen.

ADB memperkirakan inflasi tahunan 2014 sebesar 5,8 persen. Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, angka inflasi tersebut akan meningkat 6,9 persen pada 2015.

"Tentunya bicara dampak inflasi dari kenaikan harga BBM masih asumsi, tuturnya.

Kenaikan inflasi tersebut juga tidak sebesar saat harga BBM subsidi naik pada pertengahan 2013. Pasalnya, saat itu ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan inflasi tinggi.

"Ada debat panjang baru dinaikkan. Kedua,$ makanan sekarang lagi di bawah, dulukan di atas. UMR (Upah Minimum Regional) juga baru naik," pungkasnya. (Pew/Ndw)

Baca selengkapnya »

Pengurangan Jatah Solar Subsidi 20% untuk Nelayan Batal

Para nelayan terpaksa berhenti melaut akibat pasokan bbm jenis solar bersubsidi itu langka.

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (persero) menyatakan rencana pengurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan sebanyak 20 persen dibatalkan.

Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian BBM bersubsidi. Salah satu isi dari surat tersebut adalah pengurangan BBM bersubsidi untuk nelayan telah dianulir.

Hal tersebut merupakan hasil kordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan PT Pertamina dan BPH Migas.

"Untuk mengatasi kuota yang kurang, duduklah BPH Migas, Pertamina dan KKP," kata Suhatorko, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Suhartoko menambahkan, dengan bagitu jatan solar untuk nelayan kembali ditambah oleh Pertamina sebesar 670 ribu kiloliter (kl) dari sebelumnya saat pengendalian diberlakukan hanya 180 ribu kl.

"Jadi Agustus sampai Desember sudah ada kuantiatasnya 670 ribu kl sementara surat edaran BPH  Migas per Agustus dipotong 20 persen," ungkapnya.

Namun Pertamina tidak sembarangan  menyalurkan solar dengan jumlah sebesar 670 ribu kl tersebut. Menurut Suhartoko, Kementerian KKP harus mengajukan surat rekomendasi terlebih dahulu ke Pertamina.

"Bagaimana dia boleh mengambil dengan rekomendasi KKP. Untuk nelayan ini jatahnya sekian," pungkasnya. (Pew/Gdn)

Baca selengkapnya »