Begini Cara Jepang Jaga Ketahanan Energi

Pemerintah sudah mengirim tim renegosiasi harga gas tangguh.

 Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan,Jepang telah membuat penampungan gas di bawah bukit untuk memperkuat cadangan energinya. Hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Anggota DEN, Tumiran mengungkapkan, pasokan gas alam cair (Liquid Natural Gas /LNG) yang disimpan tersebut berasal dari Indonesia.

"Saya pernah ke Jepang, ada tunel di bawah bukit panjang untuk mengisi dia beli LNG indonesia dia simpan di dalam tanah," kata Tumiran, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Tumiran menambahkan, hal tersebut dilakukan Jepang untuk menjaga ketahanan energi. Sehingga, jika tidak mendapat pasokan sumber energi negeri matahari terbit ini bisa bertahan sampai setahun.

"Artinya dia punya energy security artinya dalam satu tahun tidak dapat pasokan energi dia bisa bertahan," ungkapnya.

Bagaimana dengan ketahanan energi Indonesia? Menurut Tumiran,ketahanan energi Indonesia saat ini masih tertatih. Pasalnya cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia saat ini hanya 20 hari, sehingga sangat rentan jika terjadi gangguan.

"Jadi kita sekarang belum punya cadangan penyangga dan strategis, yang ada cadangan operasional 20 hari," pungkasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

9 PLTU Mulai Beroperasi

• 

(foto: PLN)

, Jakarta - Sembilan proyek Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebagian besar tercantum dalam program percepatan ketenagalistrikan atau Fast Track Program (FTP) tahap I berkapasitas total 2.093 Mega Watt (MW) telah diresmikan.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Ad Intrim), Chairul Tanjung mengatakan, penambahan kapasitas listrik dari pembangkit baru dalamfast track program tahap I tersebut akan mendorong investasi masuk ke berbagai wilayah.

"Saya berharap sekarang listrik harus menjadi daya tarik investasi. Untuk itu, diperlukan kapasitas listrik yang besar dan kita perlu banyak pembangkit yang baru," kata Chairul, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Proyek-proyek PLTU tersebut, kecuali PLTU Mataram, termasuk dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap I 10.000 MW yang tersebar di berbagai wilayah.

Proyek-proyek ini dibangun untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mahal. 

Hingga saat ini status proyek pembangkit FTP 1 yang telah beroperasi mencapai 73 persen dan sisanya akan terus diselesaikan.

Pemerintah juga telah mencanangkan FTP tahap 2 dengan total kapasitas sebesar 17.918 MW yang sebagian akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. 

Proyek-proyek FTP tahap 2 dibangun oleh PLN dan juga swasta dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan angka rasio elektrifikasi.

Berikut rincian 9 PLTU yang akan diresmikan Menko Perekonomian di Bojonegoro :
1. PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 (2 x 110 MW)di Aceh
PLTU Nagan Raya terletak di Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Selain meningkatkan pasokan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, PLTU Nagan Raya berpotensi menghemat BBM sekitar 195 ribu kilo liter atau setara  Rp 1,67 triliun per tahun.

2. PLTU Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) di Kepulauan Riau
PLTU Tanjung. Balai Karimun terletak di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 24 ribu kilo liter atau setara Rp 212 milyar per tahun.

3. PLTU Teluk Sirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat
PLTU Teluk Sirih terletak di Desa Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 397 ribu kilo liter atau setara Rp 3,4 triliun per tahun.

4. PLTU Tarahan Baru #1 (100 MW) di Lampung

PLTU Tarahan Baru terletak di Kecamatan Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.

5. PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Jawa Barat

PLTU Pelabuhan Ratu di Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, PLTU ini berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan sistem Jawa Bali pada umumnya.

6. PLTU Tanjung Awar-Awar 1 (350 MW) di Jawa Timur

PLTU Tanjung Awar-Awar berlokasi di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pembangkit ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di Jawa Timur dan sistem Jawa Bali pada umumnya.

7. PLTU Barru (2 x 50 MW) di Sulawesi Selatan

PLTU Barru terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selain berkontribusi bagi peningkatan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan, PLTU seluas 40 ha ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.

8. PLTU Kendari 1 (10 MW) di Sulawesi Tenggara

PLTU Kendari terletak di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. PLTU ini berpotensi menghemat pemakaian BBM sekitar 17 ribu kilo liter atau setara Rp 151 milyar per tahun.

9.  PLTU Mataram 3 (25 MW) di Nusa Tenggara Barat

PLTU Mataram terletak di Desa Kebon Ayu Jeranjang Kecamatan Gerung Kabupaten  Lombok,  Nusa Tenggara Barat. PLTU  ini berpotensi menghemat BBM sekitar 44 ribu kilo liter atau setara Rp 379 milyar per tahun.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Stok Tumbuh di Atas Perkiraan, Harga Minyak Melandai

• 

(Foto: Reuters)

 New York - Harga minyak pada Rabu (Kamis pagi waktu Jakarta) mengalami penurunan setelah data mingguan persediaan minyak di Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan pada pekan lalu. Kenaikan stok tersebut karena impor mengalami kenaikan.

Mengutip dari Wall Street Journal, Kamis (9/10/2014), harga minyak di AS mengalami penurunan sebesar 21 persen dari harga puncak atau harga rekor yang ditorehkan pada September 2013. 

Minyak mentah jenis Lihgts Sweet untuk pengiriman November turun US$ 1,54 atau 1,7 persen ke level US$ 87,31 per barel di New York Mercantile Exchange. Level tersebut merupakan level terendah sejak April 2013.

Sedangkan minyak jenis Brent turun 73 sen atau 0,8 persen menetap di level US$ 91,38 per barel di ICE Futures Europe. Harga tersebut merupakan harga terendah sejak 28 Juni 2012.

Berdasarkan data dari Departemen Energi AS, cadangan minyak mentah AS mengalami kenaikan sebesar 5 juta barel menjadi 361,65 juta barel dalam pekan yang berakhir pada 3 Oktober.

"Persediaan yang ada menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan permintaan," jelas Analis Price Futures Group, Chicago, AS, Phil Flynn. 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menyebutkan hahwa harga minyak rata-rata akan berada di level US$ 89,37 per barel. Mereka tidak akan menurunkan harga meskipun persediaan melimpah. 

umber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Dua Klasifikasi Mafia Menurut Ahli Geologi

• 

(Ilustrasi)

 Jakarta - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyebutkan ada dua klasifikasi mafia minyak dan gas (migas) dan mafia tambang yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Ketua Umum Ikatan Ahli GeoIogi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, mafia pertama biasanya melakukan kegiatan kriminal.

"Mafia pertama benar-benar kriminal, nyolong mencuri artinya secara legalpun salah. Contoh mencuri dengan melubangi pipa ada bekinganitu kriminal terogranisir," kata Roficky, di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Mafia kedua biasanya bermanuver dalam sebuah perusahaan atau badan legal. Mafia tersebut mencari keuntungan dengan bertindak sebagai pihak ketiga.

"Mafia dipahami mencari keuntungan dari transaksi legal melalui perusahaan," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan mafia migas sudah termasuk tindak pidana kriminal, karena itu untuk menjerat mafia harus melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Mafia sifatnya kriminal, siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab mafia adalah kepolisian, kejaksaan atau KPK. Jadi utamanya karena masalah kriminal, tanggung jawabnya jangan dialihkan ke non kriminal," pungkasnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Bangun Pipa Gas Gresem, Pertagas Gelontorkan US$ 515,7 juta

• 

(FOTO:Antara)

 Jakarta - PT Pertamina Gas (Pertagas) mulai membangun pipa gas Gresik-Semarang (Gresem) sepanjang  271 kilometer (km). Proyek ini  bertujuan untuk menjamin pasokan gas di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Presiden Direktur Pertagas Hendra Jaya mengatakan, pembangunan pipa dengan konsep open access tersebut bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur gas terintegrasi di Pulau Jawa. 

"Pipanisasi ini akan melewati empat kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan tiga kabupaten di Jawa Timur. Pipanisasi Gresem ini  dimulai darimetering stasiun Gresik Pertagas dan berakhir di Tambak Lorok," kata Hendera di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Menurut Hendra, pembangunan ruas pipa baru ini menelan biaya US$ 515,7 juta. Proyek tersebut memiliki kapasitas 500 million standard cubic feet per day (MMSCFD).  

Proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan PT Kelsri ini memakan waktu 18 bulan dan ditargetkan on stream pada kuartal pertama 2016.

Selain itu, Pertagas  telah mendapat alokasi gas excess dari Jawa Timur yang berasal dari Kangean sebesar 30 MMSCFD di tahun 2016 dan pada 2019 Pertagas juga mendapat suplai gas Cepu Lapangan Tiung Biru dan Cendana sebesar 100 MMSCFD dan potensi gas Cepu lapangan Alas Tua sebesar 110 MMSCFD mulai tahun 2022.

Hendra yakin proses pengerjaan pipa gas Gresem bisa selesai sesuai waktu yang telah direncanakan, dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah yang dilewati jalur pipa telah selesai dilaksanakan.

 “Pembangunan proyek ini memiliki arti strategis, tidak saja dalam mendukung program pemerintah  dalam konversi BBM ke gas  untuk bahan bakar industri, juga mewujudkan  infrastruktur  gas yang terintegrasi di Pulau Jawa  sebagai penopang  perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Proyek Tanggul Raksasa Bisa Ancam Pasokan Listrik Jakarta?

Untuk teknik pengerjaan tanggul, Ahok merasa yang paling bisa ditiru untuk ibukota adalah Rotterdam, Belanda.

 Jakarta - Pembangunan Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) di Teluk Jakarta ternyata bersinggungan dengan fasilitas pembangkit yang memasok listrik ke wilayah Jakarta. Bila tak berjalan dengan hati-hati dipastikan proyek ini akan mengganggu pasokan listrik Ibu Kota.

Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (persero) Murtaqi Syamsuddin mengatakan, ada dua fasilitas Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) yaitu PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok berkpasitas total 4.000 Mega Watt yang dekat dengan proyek Giant Sea Wall.

Kedua pembangkit tersebut merupakan tulang punggung kelistrikan Jakarta. "Itu tulang punggung pasokan listrik Jakarta," kata Murtaqi, di kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Murtaqi mengungkapkan, kedua pembangkit tersebut sangat bergantung pada pasokan air laut sebagai media pendinginan. Artinya bila proses pendinginan tersebut terganggu akan menimbulkan dampak penurunan kinerja pembangkit.

"Itu yang perlu diperhatikan. Harapannya perencanaan Giant Sea Wall itu bekerjasama dengan PLN . Ini dalam proses," ungkap dia.

Murtaqi menambahkan, pembangunan Tanggul Raksasa Laut untuk mencegah banjir rob tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya akan berakibat fatal jika kinerja kedua pembangit ini terganggu.

"Kalau pembangkit itu, pada DKI kehilangan 4 ribu mw apa gunanya pembangunan kalau tidak punya listrik. Ini perlu hati-hati," tutur dia.

Karena itu, menurut Murtaqi, pembangunan  tersebut harus berkordinasi dengan PLN, agar tidak mengganggu aktifitas pembangkitan.

"Harapannya dala desain dalam pelaksnaanya hati-hati karena itu desainnya kordinasi dengan PLN jangan sampai kedua pembangkit itu terganggu," tutupnya.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Di Sektor Tambang, Pemerintah Justru Dukung Asing Dibanding Lokal

Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

 Jakarta - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengkritisi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ekspor mineral olahan (konsentrat) oleh pemerintah dan dua perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Perjanjian ini dianggap melanggar Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 

Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang menilai pemerintah membunuh para pengusaha lokal dan tunduk pada pemegang Kontrak Karya (KK) dengan melanggar UU Minerba. 

"Kenapa melanggar? karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengusaha lokal yang berumur 10 tahun kalah dengan investasi besar seperti Freeport dan Newmont," keluhnya dalam Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Jakarta, Rabu (8/10/2014). 

Menurut dia, UU yang menjadi produk konstitusi dapat terkalahkan dengan selembar surat perjanjian antara pemerintah dengan dua perusahaan tersebut. Ini akan berdampak negatif bagi kepercayaan investor asing terhadap pengusaha lokal. 

"Kepercayaan asing bisa hilang kepada kami, karena mereka menganggap UU saja bisa diganggu lalu bagaimana kalau mereka masuk ke Indonesia. Iklim investasi bisa terganggu, tidak nyaman lagi," sambung Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu. 

Di samping itu, lanjut Poltak, izin ekspor dan Kontrak Karya dalam bentuk MoU mampu mengalahkan UU Minerba dan pemegang KK wajib melakukan pemurnian. Dia menilai, Freeport dan Newmont masih mengekspor mineral mentah. 

"Freeport dan Newmont ekspor raw material, tapi dikemas dengan bahasa konsentrat. Sejak kapan ore sama dengan konsentrat. Ini pembodohan massal, kebohongan publik dan melanggar konstitusi cuma karena alasan negara tidak punya uang," tutur dia.

Dirinya berharap, pemerintah konsentrasi dalam penyusunan regulasi ke depan yang lebih baik dalam pengelolaan industri pertambangan, termasuk menciptakan stabilisasi kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri. 

"Kami imbau kepada politisi di Senayan supaya memiliki sense of crisis, sense of belonging terhadap negara ini. Jangan sampai mempertontonkan akrobat politik yang bisa mengganggu investasi pertambangan," tandas Poltak.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Kisruh Politik Bikin Investor Tambang Angkat Kaki dari RI

Jakarta - Pertarungan politik di kursi parlemen dalam beberapa hari terakhir ini telah menimbulkan kekacauan investasi di Indonesia. Investor ramai-ramai menyingkirkan modalnya hingga triliunan rupiah dari negara ini, termasuk di sektor pertambangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang mengungkapkan, pihaknya terpaksa menunda hajatan akbar konsolidasi pengusaha tambang dan mineral di Bali yang direncanakan 13-14 Oktober 2014 karena gejolak politik di Tanah Air.

"Kami sudah persiapkan acara tersebut, tapi kami tunda. Karena saat persiapan, negara juga punya agenda pelantikan anggota DPR, pemilihan Ketua DPR dan MPR dan ternyata dalam proses itu kami mendapatkan berita sedih," keluh dia saat ditemui di Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Lebih jauh Poltak mengatakan, pelaku usaha pertambangan berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi dunia saat ini dengan menciptakan investasi baru guna membuka lapangan kerja. Namun di saat niat ini berjalan mulus, pelaku usaha justru harus menyaksikan akrobat politik yang menarik perhatian dari kalangan internasional.

"Akrobat politik yang dipertontonkan menarik perhatian lembaga keuangan, pengusaha dari dalam dan luar negeri sehingga menunda dan menarik investasinya dari Indonesia. Ini sangat menyedihkan," terang Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Lanjutnya, sejak aturan larangan ekspor mineral mentah terbit, sedikitnya sudah menelan tiga juta pengangguran yang semula bekerja sebagai karyawan tambang.

"Kami mau bangun lagi menciptakan lapangan kerja, tapi justru terganggu aktivitas politik yang tidak menguntungkan," tegas Poltak. 

Sementara Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) sekaligus Analis Politik di Indo Survey and Strategy (ISS) Karyono Wibowo mengaku, dalam panggung politik parlemen, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan arogansi politik. Ini memberikan persepsi negatif bagi kalangan dunia usaha.

"Kegaduhan politik memicu sentimen negatif ke pasar. Paska pemilihan Ketua DPR saja, dana asing yang lari dari Indonesia mencapai Rp 1,4 triliun," ujarnya.

Dijelaskan dia, pelaku pasar sangat optimistis terhadap terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dengan borong pembelian bersih dari investor asing mencapai Rp 57,26 triliun.

Namun mendadak berbalik arah paska pemilihan Ketua DPR. Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,59 triliun sejak UU Pilkada ditetapkan. "Kisruh politik berkepanjangan di parlemen memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia," pungkas Karyono.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »