Dua Keuntungan Jokowi Jika Naikkan Harga BBM Tahun Ini
(Fotografer: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)
Jakarta - Pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014.
Pengamat Ekonomi Aviliani memandang kenaikan harga BBM pada November tersebut adalah keputusan yang pas. Kenaikan di November setidaknya memiliki dua keuntungan selain akan mengamankan fiskal negara.
"Pertama, dari segi inflasi saya pikir itu kan masih rendah, sekarang saja di 4,4 persen. Kalau dinaikkan di November paling di Desember itu inflasi hanya sekitar 7 persen, aman itu," kata Aviliani di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Keuntungan Jokowi kedua yaitu sudah diberi ruang kepada Kabinet Indoensia Bersatu Jilid II untuk menaikkan harga BBM sehingga tidak perlu lapor ke DPR RI.
Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 juga sudah memberikan opsi dengan menganggarkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun.
"Tapi kalau masuk 2015 harus izin lagi, itu harus masuk dalam Rancangan APBN-P dan RAPBNP itu baru bisa diajukan Juni 2015. Jadi selama enam bulan tidak mungkin menahan subsidi, artinya tidak mungkin dinaikkan harganya," papar dia.
Dikatakan Aviliani, menaikkan harga BBM secara segera itu menjadi hal yang sangat penting mengingat volume subsidi BBM yang tersisa saat ini hanya tinggal 11 juta kiloliter.
Pengamat Ekonomi Aviliani memandang kenaikan harga BBM pada November tersebut adalah keputusan yang pas. Kenaikan di November setidaknya memiliki dua keuntungan selain akan mengamankan fiskal negara.
"Pertama, dari segi inflasi saya pikir itu kan masih rendah, sekarang saja di 4,4 persen. Kalau dinaikkan di November paling di Desember itu inflasi hanya sekitar 7 persen, aman itu," kata Aviliani di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Keuntungan Jokowi kedua yaitu sudah diberi ruang kepada Kabinet Indoensia Bersatu Jilid II untuk menaikkan harga BBM sehingga tidak perlu lapor ke DPR RI.
Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 juga sudah memberikan opsi dengan menganggarkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun.
"Tapi kalau masuk 2015 harus izin lagi, itu harus masuk dalam Rancangan APBN-P dan RAPBNP itu baru bisa diajukan Juni 2015. Jadi selama enam bulan tidak mungkin menahan subsidi, artinya tidak mungkin dinaikkan harganya," papar dia.
Dikatakan Aviliani, menaikkan harga BBM secara segera itu menjadi hal yang sangat penting mengingat volume subsidi BBM yang tersisa saat ini hanya tinggal 11 juta kiloliter.
"Berarti bisa-bisa tidak sampai Desember, ini akan terjadi kesulitan BBM, itu akan lebih berbahaya bagi ekonomi," terang Aviliani.
sumber:Liputan6
%2BNV.jpg)
%2BNV.jpg)
Postingan
