Pembangunan PLTN Tunggu Arahan Presiden Baru

---

Ilusrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. (Foto: batan.go.id)

  Jakarta - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sudah membuat pembangunan dasar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), namun pembangunan tersebut masih menunggu arahan presiden baru.

Satf Ahli Menteri Riset Teknologi Bidang Energi dan Material Maju, Fredi Zen mengatakan, pembangunan dasar tersebut dilakukan di Pulau Bangka Belitung. "Kalau kapan ini baru studi saja di Bangka. Tapak sudah selesai SDM sudah siap," kata Fredi, seperti yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Fredi menambahkan, selain persiapan dasar yang sifatnya  teknis, bahan baku energi PLTN yaitu uranium pun sudah siap dipasok dan menyiapkan dampak lingkungan.

"Batan di bawah Kemenristek sudah menyiapkan bangun 1 Mw, kemenristek menyiapkan tapaknya persiapan teknisnya. Uranium sudah siap," urainya.

Menurut Fredi, pembangunan PLTN tersebut belum bisa terlaksana karena belum mendapatkan restu pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan saat ini, pembangunan PLTN dapat dimulai pada 2018.

"Tergantung pemerintah. Kemenristek siap bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN). 2016 sudah siap dengan menyiapkan SDM terlebih dahulu. Baru tahun 2018 bisa jalan dengan catatan pemerintah telah mengizinkan," kata Fredi.


Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Ini Daftar Persoalan Energi di RI Versi Bos PLN

---

Pertambahan kebutuhan listrik di pulau Jawa yang cukup pesat, tidak dapat diimbangi pembangunan infrastruktur pembangkit oleh PLN. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

   
Jakarta - Permasalahan energi di Indonesia cukup berjibun. Mulai dari sumber yang tidak bisa diperbaharui hingga pasokan yang tidak merata. Jika permasalahan tersebut tak segera diselesaikan, target-target pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji mengungkapkan, jika ditelusuri, persoalan energi di Tanah Air tak bisa dihitung dengan tangan alias sangat banyak.

Ia pun mencontohkan mengenai masalah pemerataan. Penyebaran energi di Indonesia tak merata. Bahkan tak usah melihat jauhh-jauh ke luar Jawa, di Pulau Jawa pun pasokan energi belum merata.

"Utility, tidak usah bicara Alor, tapi kita bahas saja  kampung di Pacitan Pulau Jawa. Jadi masih banyak daerah yang belum mendapatkan energi," kata Pamudji, dalam acara peluncuran skenario Bandung, di kantor pusat PLN Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Nur melanjutkan, permasalahan berikutnya ada pilihan energi yang digunakan, antara fosil atau terbarukan.

"Pilihan teknologi yang digunakan supaya jadi energi modern, banyak yang menyangka bahwa geothermal potensinya sangat besar dan tidak terbatas, tapi sebenarnya permasalah geothermal banyak, di daerah tropis energi surya baik, tapi efektifnya cuma 3,5 sampai 5 jam," paparnya.

Persoalan energi berikutnya adalah pendanaan, menurut Pamudji harus ada cara untuk mendanai pertumbuhan dan menyertaan modal.

"Diserahkan swasta selesai banyak konsesi diserahkan swasta gagal, harus ada kombinasi yang tepat apakah BUMN, APBN dan Swasta," tuturnya.

Selain itu, harga energi juga menjadi masalah, saat ini harga energi seperti listrik masih murah, sehingga harus ditomboki dengan utang. Eksekusi proyek energi juga menjadi permasalahan, saat ini perizinan menghambat pengembangan energi di tanah air.

"Bagaiaman kita esksekusi pengembangan energi modern tersebut ada perizinan, sosial kordinasi lembagan kewenangan," pungkasnya.


sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Pemerintah Bakal Percepat Perizinan Migas Lewat Layanan 9 Pintu

---

(Liputan6.com)

Jakarta - Perizinan menjadi salah satu kendala utama pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan perizinan sembilan pintu untuk memangkas proses perizinan sehingga lebih mudah.

Plt. Kepala Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas), Johanes Widjonarko mengatakan, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas. Setelah dilakukan pembahasan, perizinan tersebut diperkecil menjadi hanya 69 perizinan yang nantinya dikelompokkan menjadi sembilan pintu.

"Ini yang kami harapkan cepat diselesaikan, mensinkronisasi 69 peraturan itu," kata Widjonarko seperti yang dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, di Jakarta Minggu (12/10/2014).

Salah satu penyebab berjibunnya izin tersebut merupakan dampak dari partisipasi daerah yang sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan komunikasi antara seluruh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

Proses pengelompokan perizinan ini, lanjut Widjonarko, akan dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian, dengan mengundang instansi terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk meneliti apakah ada yang saling tumpang tindih karena ini dari berbagai sektor," ungkap Widjonarko.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kendala-kendala yang dalam pengembangan migas di Indonesia dapat diatasi.

Pemerintah wajib meningkatkan kapasitas produksi sumber energi, baik minyak dan gas, batubara dan listrik untuk meningkatkan ketahanan energi.



Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »