Harga BBM Naik, Kemana Duit Penghematan Rp 140 Triliun Mengalir?

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Dana tersebut akan dialokasikan untuk merealisasikan sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

 

Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengasumsikan, harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tahun depan di bawah US$ 100 atau di bawah US$ 105 per barel, ditambah kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi, pemerintah bisa mendapatkan penghematan ratusan triliun rupiah. 

 

"Dengan menggunakan kemungkinan tadi, besaran penghematan dari kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 110 triliun sampai Rp 140 triliun tahun depan," ungkap dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

 

Lebih jauh mantan Wakil Menteri Keuangan itu menyebut beberapa program infrastruktur dasar yang akan fokus didanai anggaran negara tersebut sepanjang 2015.  

 

Pertama, sambung Bambang, pemerintah memprioritaskan pembangunan beberapa irigasi atau waduk di tahun depan dengan kebutuhan investasi Rp 16 triliun. 

 

"Irigasi bakal dibikin dalam jumlah banyak, cukup masif baik sekunder maupun tersier. Kondisi 40 persen jaringan irigasi kita rusak, Pak Presiden petani, ketahanan pangan, swasembada, memperbaiki jenis subsidi pupuk, benih dan sebagainya," jelasnya. 

 

Bambang bilang, fokus kedua di sektor kelautan dan perikanan, seperti membeli mesin kapan ikan, mesin pendingin (cold storage). Ketiga, program pelebaran pita lebar (bandwith) untuk mendukung perkembangan teknologi informasi. 

 

Keempat, ketahanan energi diantaranya ekstensifikasi dari jaringan gas baik dalam kota, perumahan dan transportasi. "Menteri ESDM sangat setuju dengan diversifikasi ini ke sektor transportasi karena gas yang paling potensial," ujar dia.  

 

Sayangnya, sambungnya, harga gas di Indonesia bagi produsen kurang menarik karena dibanderol sangat murah Rp 3.100 per liter setara minyak. Padahal harga solar sebelum kenaikan Rp 5.500 per liter sehingga orang lebih memilih membeli solar ketimbang bahan bakar gas (BBG).  

 

Menggunakan BBG, dinilai Bambang kurang efisien karena harus melengkapinya dengan pengadaan konverter kit dan masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan konverter kita. "Jadi perbedaan harga antara BBM dan BBG yang terlalu tipis membuat pasar tidak tertarik," paparnya.

 

Kelima, menurut dia, di sektor kesehatan seperti penambahan tenaga dokter, memberikan atau meningkatkan bantuan iuran dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan mempeluas penerima dari saat ini 86 juta orang. 

 

"Dan keenam mendorong transfer dana ke desa, mendorong Dana Alokasi Khusus di mana pengalihan utamanya untuk kelompok miskin. Jadi penggunaan kartu ini supaya lebih tepat sasaran," pungkas Bambang mengakhiri komentarnya tentang BBM naik.

Sumber: Liputan6.

Baca selengkapnya »

DPR: Pemerintah Harus Jelaskan Alasan BBM Naik ke Rakyat

Senin (17/11/2014), SPBU Kuningan, Jakarta, tampak dipadati ratusan kendaraan yang mengantre untuk mengisi BBM. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

 Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menghimbau kepada pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan utama menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Penjelasan perlu diberikan agar masyarakat tidak bingung. 

Kardaya mengatakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait keputusan menaikan harga BBM subsidi yang berlaku sejak 18 November 2014, pukul 00.00 WIB.

Menurut Kardaya, pemerintah juga harus membeberkan alasan penetapan besaran kenaikan harga tersebut sekaligus juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata niaga harga BBM. 

"Pemerintah harus menjelaskan kerakyat kenapa naik, kenapa Rp 2.000, berapa biayanya, artinya kalau bisa dijelaskan ke rakyat maka mereka tidak akan bingung," kata Kardaya, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (17/11/2014).

Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai oleh Karyada sebagai sebuah ironi. Pasalnya negara lain sedang menikmati penurunan harga minyak, dan melakukan penurunan harga BBM. Sedangkan Indonesia justru malah menaikan harga. 

"Saya tidak mengomtari kenaikan itu, tetapi lebih mengomentari pantas atau tidak, yang pertama di seluruh dunia lagi menikmati penurunan harga BBM, Malaysia menurunkan, China sudah tujuh kali menurunkan," pungkas Kardaya.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutusakn kenaikan harga BBM bersubsidi  sebesar 30,7 persen untuk Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan 36,3 persen untuk solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Batalkan Kenaikan

Sementara itu, Politikus PDIP Effendi Simbolon menuding kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesarp Rp 2.000 tak terlepas dari 'dorongan' tiga menteri yang disebutnya menjadi antek neoliberalisme.

Ketiga menteri tersebut antara lain, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan juga Menteri ESDM Sudirman Said.

"Rini Soemarno, Sofyan Djalil, Sudirman Said dan kroninya biang keladi,"cetus Effendi di komplek Parlemen.

Effendi turut menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang notabene sama-sama berasal dari PDIP memutuskan untuk menaikan harga BBM.

Senada dengan Effendi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nasional menyebut tiga menteri tersebut merupakan aktor dibalik kenaikan BBM, sehingga ketiganya didesak agar dicopot.

"KAMMI mendesak Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Ini menambah miskin rakyat saja. Lalu KAMMI juga minta supaya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri ESDM Sudirman dicopot," ujar Koordinator KAMMI, Rino saat berdemonstrasi di Kantor ESDM, siang ini.

Tak hanya itu, dalam orasinya KAMMI juga meminta agar harga sembako diturunkan, karena sebelum harga BBM naik, harga sembako sudah melambung.

Sumber: Liputan6.

Baca selengkapnya »

Alasan Amien Sunaryadi Ditunjuk Sebagai Kepala SKK Migas

• Share
• Comment (0)

Ilustrasi Amien Sunaryadi (Liputan6.com/Johan Fatzry)

 Jakarta - Amien Sunaryadi telah ditunjuk sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) yang baru. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah berhasil menyingkirkan lima pesaingnya yang diusulkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk menjadi orang nomor satu di SKK Migas.

Lalu apa yang alasan Amien dipilih sebagai SKK Migas?

Sudirman Said menilai sosok Amien Sunaryadi seabgai sosok yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi di bidangnya. Pengalaman Amien memimpin KPK menjadi modal kuat untuk membawa SKK Migas menjadi lembaga yang lebih baik.

Amien sebagai salah satu pimpinan KPK jilid pertama adalah tokoh yang mendesain sistem kerja KPK. Dengan kemampuannya sebagai orang yang sangat concern pada sistem kelembagaan sangat dibutuhkan SKK Migas.

Hal ini sangat penting, lanjut Sudirman, mengingat citra lembaga ini sempat tercoreng akibat kasus korupsi yang melibatkan mantan pimpinannya yaitu Rudi Rubiandini. Tugas Amien adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada SKK Migas.

"Maka dari itu, kita butuh figur beliau untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada SKK Migas dan jajaran kementerian ESDM," terang Sudirman di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Jokowi: Aksi Protes Itu Reaksi Biasa dari Sebuah Keputusan

Ilustrasi Jokowi (Liputan6.com/Johan Fatzry)

 Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan aksi protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan suatu reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Jokowi sebelumnya telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada Senin, 17 November 2014. Harga BBM jenis premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Sedangkan solar naik Rp 7.500 per liter mulai Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.

"Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan," kata Jokowi di Istana Merdeka dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Jokowi, setelah semuanya mengetahui manfaat dari kebijakan tersebut, maka diyakini berbagai kalangan masyarakat juga dapat memaklumi.

Dia juga mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah keputusan yang sulit yang harus diambil oleh jajaran pemerintahannya.

"Ini keputusan sulit tapi harus dilakukan," kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Presiden kembali menerangkan bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif.

Jokowi juga mengemukakan bahwa efek dari pengalihan subsidi tersebut baru akan kelihatan tahun depan.

"Kami ingin manfaat APBN itu benar-benar kelihatan dan kita tidak ingin boros," katanya. 

Sumber : Liputan6

Baca selengkapnya »