Isi Surat Terbuka Karyawan Chevron kepada SBY dan Jokowi

Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Chevron

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan pekerja dan mitra kerja Chevron menandatangani surat terbuka yang memberi dukungan kepada rekan-rekan mereka yang tersangkut kasus hukum dalam proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Surat terbuka tersebut dikirim ke kantor Mahkamah Agung (MA), Istana Presiden dan Kantor Transisi Jokowi-JK.  Berikut ini isi suratnya:

Kepada yang terhormat:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia
Presiden Terpilih Republik Indonesia

Bebaskan Rekan Kami
Kasus Proyek Bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia

Kami, keluarga besar pekerja Chevron beserta mitra kerja, menyampaikan pernyataan terbuka mengenai ketidakadilan yang menimpa rekan-rekan kami pada proses hukum kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Kami meyakini bahwa tidak ada tindak pidana oleh rekan-rekan kami dalam kasus Proyek Bioremediasi PT CPI:
Rekan-rekan kami telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, taat peraturan serta tidak melanggar hukum.
Tidak ada keuntungan pribadi maupun tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Tidak ada kerugian negara terkait proyek ini karena PT CPI menanggung seluruh biaya operasi proyek bioremediasi dan tidak ada penggantian dari pemerintah sampai saat ini.

Proyek bioremediasi termasuk salah satu bagian dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract/PSC) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Chevron Pacific Indonesia, dimana mekanisme penyelesaian perselisihan mengacu pada hukum acara perdata.

Kami mengenal rekan-rekan kami tersebut sebagai warga negara Indonesia yang baik di masyarakat dan memiliki integritas tinggi. Kami tidak dapat berdiam diri melihat ketidakadilan dan kesusahan yang mereka alami. Kami berharap keadilan segera ditegakkan sehingga kami juga dapat bekerja dengan tenang.

Kami meminta Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Presiden, Bapak Presiden Terpilih dan Pihak Berwenang untuk membebaskan rekan-rekan kami yang tidak bersalah dari proses hukum yang saat ini sedang menjerat.

29 September 2014

Ttd
Keluarga Besar pekerja Chevron dan Mitra Kerja

Lampiran:
Lembar dukungan Keluarga Besar pekerja Chevron beserta mitra kerjanya
Informasi penting terkait kasus proyek Bioremediasi

Baca selengkapnya »

Ribuan Pekerja dan Mitra Kerja Chevron Tuntut Keadilan

Ilustrasi Migas chevron (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Sekitar lima belas pekerja dan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dari seluruh wilayah operasi di Sumatera, Kalimantan Timur dan Jakarta mendatangi kantor Mahkamah Agung (MA), Istana Presiden dan Kantor Transisi Jokowi-JK untuk mengadukan ketidakadilan yang menimpa rekan-rekan mereka dalam proses hukum kasus bioremediasi. Mereka mewakili lebih dari lima ribu pekerja dan mitra kerja Chevron yang telah menandatangani surat terbuka.

“Kami mewakili ribuan pekerja dan mitra kerja Chevron, membawa surat terbuka untuk mengadukan nasib rekan-rekan kami. Kami datang dari seluruh wilayah Chevron di Riau, Jakarta dan Kalimantan,” ujar Julyus Wardiyan, wakil pekerja dari Sumatera di Gedung MA, Senin (29/9/2014).

“Kasus yang menjerat rekan-rekan kami bukan kasus hukum apalagi korupsi. Justru ini adalah tragedi hukum dan kemanusiaan yang bisa saja menimpa siapapun di negara tercinta ini maka kami ingin agar kasus hukum ini menjadi perhatian bersama. Karenanya surat ini terbuka bagi siapa saja yang peduli hak asasi manusia,” tambah Julyus.

Dalam surat terbuka yang dikirimkan ke MA, Presiden dan Presiden terpilih, ribuan pekerja dan mitra kerja Chevron menuntut pihak berwenang bertindak adil pada kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Para pekerja yakin bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka dalam kasus Proyek Bioremediasi PT CPI dengan tiga alasan utama.

Pertama, rekan-rekan mereka telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, taat peraturan serta tidak melanggar hukum. Kedua,tidak ada keuntungan pribadi maupun tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketiga tidak ada kerugian negara terkait proyek ini karena PT CPI menanggung seluruh biaya operasi proyek bioremediasi dan tidak ada penggantian dari pemerintah sampai saat ini.

Dalam surat tersebut para pekerja menilai bahwa proyek bioremediasi termasuk salah satu bagian dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Chevron Pacific Indonesia, dimana mekanisme penyelesaian perselisihan mengacu pada hukum acara perdata.

Para pekerja ini pun mengaku bahwa rekan-rekan mereka adalah warga negara Indonesia dan anggota masyarakat yang baik dan memiliki integritas tinggi. Ribuan pekerja Chevron ini mengaku tidak dapat berdiam diri melihat ketidakadilan dialami rekan-rekan mereka.

Surat tersebut ditutup dengan tuntutan agar Ketua Mahkamah Agung, Presiden, Presiden Terpilih serta pihak berwenang untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang tidak bersalah dari proses hukum yang saat ini sedang menjerat.

“Ketua MA, Bapak Presiden dan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih punya kewenangan untuk menegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya. Tolong dilihat dan dipelajari betul fakta-fakta kasus ini. Rekan-rekan kami adalah warga negara Indonesia yang jelas tidak bersalah dan harus segera dibebaskan dari musibah dan kedzaliman ini,” tutup Julyus.

Baca selengkapnya »

Agen BBM solar industri

PT.SAMUDRA ENERGI LESTARI ALAM -PT.SELA merupakan perusahaan yang bergeak dalam bidang transportir dan pengadaan bbm solar industri dengan sistem loco penjualan.
PT.SELA dapat berdiri secara mandiri karena memiliki staf/tenaga kerja profesional, oleh karena itu kepuasan client menjadi komitmen utama kami PT.Samudra Energi Lestari Alam, dengan menjamin kuantias dan keamanan sampai tempat tujuan dan kualitas langsung dari depo pengisian PT.Nusantara Sumber Energi-NSE Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Baca selengkapnya »

Kenaikan BBM subsidi hingga Rp3000,-

Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memutuskan waktu dan besaran kenaikan BBM bersubsidi. 

Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Panjaitan menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada November 2014 dengan sebesar Rp 3 ribu per liter.

Pembicaraan kenaikan BBM bersubsidi sudah dilakukan tiga bulan yang lalu. Tapi baru diputuskan Jumat (26/9/2014), kemarin," kata Luhut, dalam acara peluncuran buku Outlook Energi Indonesia 2014, di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (29/9/2014).

"Kemarin Pak JK menanyakan Kajiannya berapa? Rp 3.000. Kapan? November. Lalu Beliau bilang, kenapa tidak kenaikan sekalian? Jangan lah nanti inflasinya tinggi," jelas Luhut.

Menurut Luhut, pengalihan subsidi  energi ini memang harus dilakukan secepat mungkin. Pasalnya, selama ini presentasi subsidi yang diberikan untuk energi sudah terlalu besar. Dengan kenaikan BBM bersubsiditersebut dana yang semula digunakan untuk subsidi energi bisa dipindahkan untuk subsidi infrastruktur. 

"Kalau dilihat, selama 5 tahun terakhir subsidi BBM kita 35 persen, artinya kita bakar uang. Kalau infrasturktur kita 6 persen, subsidi kita 25 persen (dari APBN), menurut saya ini harus ada perbaikan, kalau dinaiki Rp 3.000, tahun depan kita hemat US$ 13 hingga US$ 15 miliar," pungkasnya.

Baca selengkapnya »

Tanda Nomor Legalitas Perusahaan

samudraenergilestarialam.blogspot.com - PT.SAMUDRA ENERGI LESTARI ALAM - PT.SELA adalah agen resmi bbm solar non subsidi (solar industri) yang baru berdiri tahun 2014, berdomisili di kota jambi alamat lengkap  JL.Lingkar Selatan RT.24 Kel.Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Kota Jambi, Telepon/FAX : (0741) - 5918631. Dengan Suplayer Master PT.NUSANTARA SUMBER ENERGY - PT.NSE.


Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas  : 050536303281

Pemda kota jambi BPMPPT                    

Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri : 

Nomor : 530.08/1624/BPMPPT/1571002001/2014

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil :

Nomor : 530 - 1269 -BPMPPT - 1571002001

Izin Tempat Usaha (SITU) 

Nomor : 517/1260/K/BPMPPT/1571002001/2014

Kementrian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jendral Pajak :

Nomor : S-6343KT/WPJ.27/KP.0103/2014

NPWP : 70.272.203.4-331.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan (KEMENKUMHAM) 

Nomor : AHU-02910.40.10.2014

Hormat Kami

MARKETING

Ahmad maulana S.        : 0853-6835-3559
Legi Hartono                : 0852-6621-4426 

Baca selengkapnya »

LAMPIRAN DOCUMENT LEGALITAS

..

Baca selengkapnya »

Perincian Harga BBM HSD

Perincian Harga BBM HSD :

Periode Tgl 15-30 September 2014.

                                  Harga Dasar                 : Rp11.600

                                  PPN   (10%)                : Rp  1.160

                                  PBBKB 5% (0,3%)     : Rp      149,408

                                  TOTAL                       : Rp12.909,408

Keterangan   :

> Harga belum termasuk ongkos angkut

> Harga di atas dalam satuan LITER

> Sistem penjualan adalah loco penjualan

> Harga di atas dapat berubah per dua minggu sesuai peraturan yang berlaku

Legi Hartono (Marketing)               : 0852-6621-4426

Ahmad Maulana S. (Marketing)      : 0853-6835-3559

PT.SAMUDRA ENERGI LESTARI ALAM (PT.SELA) KOTA JAMBI

Baca selengkapnya »

Jokowi Bubarkan Petral, Biaya Pengadaan BBM Naik

---

Pembangunan kilang mini minyak blok Cepu di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur. Kilang ini mampu mengolah minyak mentah blok Cepu, 6.000 barel per hari.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina yaitu PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Pembubaran Petral ini justru akan merugikan negara karena bisa meningkatkan biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto,  keberadaan Petral di Singapura jika dilihat dari sisi transaksi akan menguntungkan negara karena membantu diperolehnya pembebasan pajak saat melakukan pembelian minyak. Sedangkan jika di dalam negeri akan dikenai pajak.

"Ya dari segi transaksi dari PPN dan ada pajak. Kalau di Singapura kan bebas pajak ," kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurut Airlangga, jika Petral dibubarkan dan badan penggantinya berada di Indonesia maka dipastikan akan berpengaruh pada biaya pengadaan BBM. Pasalnya, akan dikenakan pajak.

"Akan berpengaruh pada pengadaan subsidi BBM. akan biaya-biaya perpajakan bakal meningkat," tuturnya.

Meski begitu, Airlangga mengungkapkan, sejak lama keberadaan Petral dipertanyakan DPR. Untuk itu, lembaga parlemen tersebut setuju jika Petral dibubarkan.

"DPR kan dari dulu mempertanyakan Petral. DPR sih setuju (dibubarkan-red)," pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR Efendi Simbolon sebelumnya mengungkapkan, pemerintah baru berencana melebur Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Petral menjadi perusahaan  BUMN.

"Terus Petral kita tarik dan kita lebur. Pertamina jalan terus meski Petraldilikuidasi. Tidak ada lagi fungsi Petral, jadi bisa di bawah Pertamina. Kan fungsinya ekspor dan impor. Untuk apa ada entitas di luar negeri yang uncontrol," ungkapnya.

Efendi mengatakan, rencananya penyatuan kedua lembaga tersebut akan dilakukan 1 Januari 2014. "Semangatnya pada 1 Januari 2015," pungkasnya.

Baca selengkapnya »

Kementerian ESDM Kirim Tim Investigasi ke PLTU Cirebon

(Liputan 6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki ledakan yang mengakibatkan kebakaran  di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kanci, Cirebon, Jawa Barat.

Seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/9/2014). Tim investigasi tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM.

"Direktorat Jenderal Ketengalistrikan, kemarin pagi  memberangkatkan Tim Inspeksi Ketenagalistrikan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian ledakan tersebut," tulis situs tersebut.

Tim inspeksi yang diberangkatkan sebanyak tiga orang inspektur ketengalistrikan. Tim akan langsung menuju lokasi PLTU untuk melakukan inspeksi menyeluruh terkait dengan ledakan melakukan pertemuan dengan operator PLTU tersebut.

PLTU Cirebon berkapasitas 1 x 660 MW di atas lahan seluas 150 ha, terletak 10 km sebelah timur Kota Cirebon, Jawa Barat.  PLTU itu meledak dan terbakar  Jumat 26 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB.

PLTU berinvestasi mencapai US$ 877 juta tersebut diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Jero Wacik pada 18 Oktober 2012. PLTU Cirebon dibangun dengan skema Independent Power Producer (IPP) oleh konsorsium Indika Energy Tbk, Marubeni Corporation, Korea Midland Power Company, dan Santan Co. Ltd.

Dari sisi teknologi, proyek ini merupakan pioner dalam penggunaan supercritical boiler technology yang mampu mengolah batu bara dengan kalori rendah yang banyak tersebar di Indonesia secara efisien.

Emisi buang yang dihasilkan  PLTU Cirebon juga jauh di bawah ambang batas. Dengan teknologi sistem pendingin cooling tower, sistem sirkulasi airnya juga lebih ramah lingkungan.

Baca selengkapnya »

PLN: PLTU Cirebon yang Meledak Milik Swasta

---

(Liputan 6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan,Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon, yang meledak adalah milik perusahaan swasta. Kejadian itu terjadi pada Jumat (27/9/2014) pukul 13.19 WIB.

Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera PLN, Ngurah Adnyana mengatakan, terbakarnya pembangkit tersebut menggunakan bahan bakar batu bara tersebut akibat gangguan boiler.

 "Kapasitas pembangkit 660 megawatt (MW)," kata Adyana, di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Adnyana memastikan pasokan listrik di wilayah Jawa-Bali tetap aman meski terjadi kebakaran PLTU Cirebon.

 Pasalnya, cadangan listrik di sistem Jawa-Bali cukup tinggi.  Saat ini total kapasitas pembangkit di sistem Jawa-Bali sekitar 31 ribu megawatt (MW), sedangkan beban puncak berada di level 23 ribu MW.

"Sistem aman, tidak ada yang padam," tegasnya.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi di kawasan  PLTU Cirebon pada hari ini. Akibat kebakaran ini terjadi beberapa ledakan di lokasi kejadian.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan kejadian kebakaran sendiri terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Diduga pernyebab kebakaran akibat bocornya pipa boiler.

"Betul hingga saat ini masih (terbakar). Ada ledakan di lokasi. Diduga akibat kebocoran pipa boiler," katanya saat dihubungi Liputan6.com.

Dari hasil pemeriksaan dan identifikasi sementara di lokasi kejadian, belum ditemukan adanya korban dalam kejadian ini. "Belum ada korban jiwa. Pekerja sendiri sedang dievakuasi," pungkasnya.

Baca selengkapnya »

Medco Temukan Cadangan Minyak di Libya dan Sumatera Selatan

(foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) dan Medco International Venture Limited (MIVL) anak usaha PT MedcoEnergi Internasional Tbk (MEDC) menemukan cadangan minyak dan gas (Migas) pada Sumur Hijau-2, Blok South Sumatera, Indonesia dan Sumur O2, Area 47, Libya.

Presiden Direktur Medco Energy, Lukman Mahfoedz mengatakan, Sumur O2 ditajak sejak 23 Mei 2014, pada kedalaman 10.780 feet. Hasil pengujian sumur menunjukkan Sumur O2 dapat mengalirkan minyaksebesar 3.300 barel per hari dan gas sebanyak 140.000 standar kaki kubik per hari pada choke 48/64 inci di formasi Top Lower Akakus.

"Lokasi sumur O2 yang terletak di luar cekungan cadangan ini membuktikan adanya elemen stratigrafi yang bisa menghubungkan cekungan ini dengan cekungan-cekungan lainnya di area tersebut," kata Lukman, di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Keberhasilan Sumur O2 dan Sumur P2 pada Juli 2014, kembali membuktikan Blok Area 47 berada pada area hidrokarbon yang produktif, yaitu di cekungan Ghadames Basin dengan temuan minyak dan gas yang besar dan tingkat keberhasilan eksplorasi mencapai 90% (18 dari 20 sumur eksplorasi berhasil ditemukan cadangan minyak dan gas).

Pemerintah Libya telah mengumumkan deklarasi persetujuan komersialisasi untuk struktur B, C dan J pada 17 September 2014. Dengan persetujuan ini, MedcoEnergi bersama mitra kerjanya, yaitu National Oil Corporation (NOC) Libya dan Libyan Investment Authority (LIA), dapat memulai pengembangan struktur B, C dan J dengan total perkiraan cadangan migas sebesar 250 MMBOE, termasuk struktur A, D dan F yang persetujuan komersialisasinya telah didapat terlebih dahulu di akhir tahun 2011.

“Suksesnya kedua penemuan ini membuktikan kemampuan Medco di area eksplorasi yang terus berhasil dalam menemukan sumber-sumber baru Migas di area operasinya, baik di Indonesia maupun di luar negeri," ujar Lukman.

Baca selengkapnya »

Dibanding Premium, Solar Lebih Rawan Diselewengkan

---

Sejumlah kapal nelayan ditambatkan di Dermaga Kamal Muara, Jakarta Utara. (ANTARA FOTO/Teresia May)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar lebih riskan disalahgunakan ketimbang BBM bersubsidi jenis premium.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, solar lebih berpotensi disalahgunakan karena Pemerintah telah melakukan pelarangan penggunaan solar untuk industri dan kapal laut.

"Solar kami sinyalir ada potensi penyimpangan, solar bisa digunakan oleh mesin industri," kata Hanung, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Selain itu, kuota solar saat ini juga telah mengalami pengurangan. Dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014, kuota solar sebesar  43.207  kiloliter (kl) per hari, sedangkan dalam APBN Perubahan sebesar 41.452 kl per hari.

Sedangkan untuk premium tidak terlalu mengkhawatirkan. Pasalnya, tidak ada mesin yang menggunakan premium kecuali mesin pompa yang digunakan untuk budidaya perikanan.

Namun untuk mesin tersebut, pembeli BBM bersubsidi harus terdaftar dan menyerahkan izin dari Pemerintah Daerah.

"Kebutuhan premium ini rill bisa dibilang tidak ada penyimpangan, kalau ada itu adalah untuk kebutuhan budidaya perikanan, pada saat kemarau banyak tambak menggunakan pompa air yang bahan bakarnya menggunakan premium," pungkasnya

Baca selengkapnya »

Kilang RI Bisa Produksi BBM Oktan Tinggi

---

(Foto: presstv.ir)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan sebenarnya Indonesia mampu memproduksibahan bakar minyak (BBM) dengan oktan lebih tinggi dari premium.

Hasto mengungkapkan, saat ini pengolahan minyak mentah di dalam negeri belum maksimal karena itu Tim Transisi Jokowi-JK menginginkan adanya perbaikan pada fasilitas pengahan minyak mentah (kilang).

"Utilisasi kilang ditingkatkan, kami melihat belum maksimal," kata Hasto seperti yang ditulis Kamis (25/9/2014).

Hasto mengungkapkan, sebenarnya jika dilakukan perbaikan, kilang Indonesia bisa memproduksi BBM dengan oktan yang lebih tinggi. "Jika bisa diolah, diekspor. Kalau kita proses secara baik, bisa high octan," ungkanya.

Jika perbaikan kilang bisa dilakukan, maka akan memberikan manfaat seperti penghematan biaya transportasi dan mengurangi impor minyak. "Menghasilkan  ekonomi lebih karena akan menghemat tranporasi, di Dumai ada, di Balongan ada," pungkasnya.

Indonesia diprediksi bisa mengimpor BBM hingga 1,5 juta barel per hari pada 2025. Hal itu terjadi bila jumlah konsumsi BBM tidak diimbangi dengan produksi. Tak hanya itu, masalah kurangnya kapasitas kilang pengolahan BBM di dalam negeri juga menjadi penyebab membengkaknya impor BBM.

Baca selengkapnya »

Harga Minyak Naik Akibat Terkikisnya Stok di AS

---

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Liputan6.com, New York - Harga minyak mentah meningkat merespons adanya laporan penarikan yang tak terduga dalam persediaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS),  konsumen minyak terbesar di dunia.

Dilansir dari Reuters, Kamis (25/9/2014), meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan harapan kuat dari perkiraan pertumbuhan China juga membantu mengangkat patokan harga jenis Brent dari level terendah dalam dua tahun.

Data ekonomi yang lemah di Eropa dan kenaikan ekspor minyak dari Irak, Libya dan Nigeria telah mengikis harga jenis Brent selama beberapa bulan terakhir. Hal ini telah menarik turun sekitar 14 persen pada kuartal ini, penurunan kuartalan terbesar sejak kuartal kedua tahun 2012.

Harga minyak mentah AS membalikkan kerugian awal dengan mencetak keuntungan US$ 1 pada hari Rabu menyusul laporan Energy Information Administration yang mengatakan stok minyak AS turun 4,3 juta barel pekan lalu menjadi 358 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk kenaikan 386 ribu barel, meskipun stok minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pengiriman di hub itu naik 191 ribu barel.

Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman November naik US$ 10 sen menjadi US$ 96,95 per barel, lebih dari US$ 1 lebih tinggi dari sesi rendah sebesar $ 95,60, terendah sejak Juli 2012 itu turun lebih dari 6 persen untuk bulan sejauh ini, penurunan bulanan terbesar sejak April 2013.

Minyak mentah AS jenis West Texas Intermediat (WTI)  naik US$ 1,24 $ 92,80 per barel sebagai penarikan tak terduga stok AS mingguan mengimbangi kerugian sebelumnya yang telah menyeretnya ke $ 91,12.

Sebagai keuntungan minyak mentah AS melampaui Brent, selisih antara dua tolok ukur menyempit menjadi kurang dari US$ 4 selama sesi Minyak mentah AS telah diperdagangkan rata-rata sekitar US$ 90 per barel dan US$ 96 per barel untuk satu bulan terakhir.

Produksi minyak nasional Libya saat ini di 900 ribu barel per hari (bph), dengan kontribusi terbesar berasal dari ladang minyak El Sharara sebanyak 200 ribu bph. Sedangkan ekspor dari terminal selatan Irak rata-rata sekitar  2,58 juta bph. Kemudian ekspor minyak Nigeria diperkirakan akan mencapai tertinggi dalam 14 bulan pada bulan November.

Baca selengkapnya »

Ini Bocoran Kenaikan Harga BBM dari Tim Transisi

---

Ilustrasi Minyak Pertamina (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) masih menggodok dua skema kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ada dua model yang sedang disimulasikan.

Anggota Kelompok Kerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Jokowi-JK Arif Budimanta mengatakan, saat ini tim transisi masih melakukan simulasi model pengalihan subsidi BBM untuk mengetahui besaran kenaikan dan model kenaikannya.

"Persoalan pengalihan subsidi khususnya BBM sampai saat ini memang kita masih lakukan simulasi, karena dampak proses pengalihan harus dilakukan persis berapa kenaikan harga dipilih," kata Arif, di rumah Cemara, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Arif menyebutkan dua model kenaikan harga BBM yang saat ini sedang disimulasikan, yaitu dengan subsidi tetap dan kenaikan harga secara bertahap.

"Model subsidi tetap atau kenaikan gradual rendah menimbulkan dampak inflasi rendah pula," tuturnya.

Subsidi tersebut dipatok dengan angka tertentu sehingga harga BBM bersubsidi akan berubah-ubah, jika ada perubahan kurs dan kenaikan harga minyak. Sedangkan kenaikan bertahap diharapkan agar dampak terhadap inflasinya terbilang kecil sehingga dapat menghindari peningkatan kemiskinan.

"Karena ini terkait setiap kenaikan inflasi kemiskinan akan timbul," pungkasnya. 

Baca selengkapnya »

Dinilai Tak Transparan Soal Minyak, RI Mesti Contoh Negara Ini

Ilustrasi Harga Minyak Naik (Liputan6.com/Sangaji)

Liputan6.com, Jakarta - Para pengamat ekonomi melihat penentuan harga jual minyak di Indonesia dinilai tak transparan. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara lain.

Bahkan, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Norrsy mengatakan, penentuan harga minyak ini jauh berbeda dengan Amerika Serikat.

"Amerika seperti yang saya kasih data kelihatan, terbuka , tapi bukan berarti tidak punya kebijakan pada migas," katanya, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Bahkan Menurut Ichsanuddin, perincian soal harga minyak di Amerika sangat transparan karena sampai kepada nominal harga minyak, kilang, pajak, sampai harga jualnya.

"Kenapa Indonesia tidak bisa untuk tunjukan keterbukaan." Lanjut dia.

Sementara , pembelian minyak harus dilakukan secara goverment to goverment (G to G) melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut supaya memangkas biaya rantai distribus. Juga supaya harga minyak terkontrol.

Dia menambahkan, pembentukan ini seperti yang diterapkan di negara seperi China.

"China punya CNPC, CNOOC, punya Sinopec, punya tiga dia" tandasnya. 

Baca selengkapnya »

Pertamina Klaim Bisa Bangun 150 SPBG Dalam Setahun

(Foto:Antara)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengklaim dapat membuat 150 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dalam waktu satu tahun.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budaya mengatakan, pembangunan SPBG tersebut untuk mendukung program pemerintah mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan program konversi BBM ke BBG.

"Kami siap sebagai pelaksana program konversi BBM ke BBG," di SPBU 31.12902, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Untuk investasi pembangunan 150 unit SPBG diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. SPBG tersebut dibangun satu lokasi dengan SPBU, sehingga tidak memerlukan lahan dan hanya investasi peralatan sekitar Rp 10 miliar per unit atau untuk 150 unit berarti Rp 1,5 triliun. Rencananya pembanguan SPBG ini dilakukan di Pulau Jawa.

"Ke depan untuk bangun infrastruktur BBG, Pertamina siap. Karena Pertamina punya 5.000 SPBU, khusus di Jawa-Bali 3000. Pertamina bisa siapkan 5 persen dari SPBU Jawa Bali ditambah fasilitas pengisian BBG. Jadi 150 SPBU bisa dikonversi dalam satu tahun," ungkapnya.

Menurut Hanung, sumber pendanaan pembangunan SPBG berasal dari pemotongan dividen ke negara dan sebagian lagi kas internal.

"Dividen tahun lalu Rp 9 triliun dan bisa dipotong sebagian untuk SPBG.Pemanfaatan BBG ini akan menekan impor sekaligus subsidi BBM, selain juga mengurangi polusi" pungkasnya.

Menurut Hanung, untuk membangun SPBG membutuhkan proses yang rumit, seperti perizianan dan pembebasan lahan. "Kami bisa lakukan itu sehingga serentak satu tahun jawa punya 150 SPBG. Saya rasa tidak ada BUMN lain melakukan ini," ungkapnya.

Baca selengkapnya »

Harga Minyak Terkendali Jika Rantai Distribusi Dipangkas

(Foto: Reuters)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat berpendapat untuk menurunkan harga minyak, maka pemerintah harus berani memotong jalur distribusi agar efisien. 

Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, salah satu hal yang membuat harga bahan bakar minyak (BBM) mahal karena distribusi yang bertingkat-tingkat sehingga membuat biaya operasional membengkak. 

"Kalau bicara supply chains turunkan biaya distribusi, logistik. Selama biayanya di atas, mahal dia" kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Ichsanuddin  menjelaskan, untuk memperoleh minyak di Indonesia mesti melewati beberapa tahap. Salah satunya dengan adanya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Tak hanya itu, adanya distribusi minyak melalui Pertamina Energy Trading Limited (Petral) juga menjadi salah satu bentuk tak adanya efisiensi. Selain itu, dengan adanya sistem melalui Petral juga menimbulkan rawan kecurangan.

"Kalau ada pola Petral terbuka mafia hidup. Anda tidak boleh pergimarket, anda bermain nilai," lanjutnya.

Maka dari itu, menurutnya jalan terbaik pembelian minyak adalah secaragoverment to goverment (G to G). Caranya, dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya harga minyak bisa terkontrol.

"Saya tidak setuju Pertamina, lakukan pengganti SKK Migas perlu BUMN baru. G to G dilakukan pelaksana BUMN baru, termasuk trading," tukas dia.

Baca selengkapnya »

Tak Jadi Menteri, Dahlan Bakal Bangun PLN Tandingan

Tak Jadi Menteri, Dahlan Bakal Bangun PLN Tandingan

Dahlan Iskan (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku telah mempersiapkan diri jika dirinya tidak masuk dalam jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Ingin menjadi Sosiopreneur, Dahlan mengaku akan membuat perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan layaknya PT PLN (Persero). Hanya saja PLN tandingan ini akan lebih berkonsentrasi di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

Wacana ini sebelumnya pernah dilontarkan Dahlan saat dirinya menjadi salah satu calon presiden (capres) dari Konvensi Partai Demokrat).

‎"Harus menguntungkan dan bergerak secara korporasi. Keuntungannya tidak saya ambil tetapi saya putar lagi," kata Dahlan di kantornya, Kamis (25/9/2014).

Dijelaskan oleh mantan Direktur Utama PLN itu, lahan yang akan dijadikan wilayah pemasaran perusahaan itu nantinya‎ adalah daerah-daerah di Indonesia yang diperkirakan dalam 10 tahun ke depan belum dapat dialiri listrik oleh PLN.

Dari sisi bahan bakar pembangkit, Dahlan mengaku akan menggunakan teknologi biomassa yang berasal dari tanaman Kaliandra Merah yang diakuinya memiliki energi yang tidak kalah dari batu bara.

‎"Pohon Kaliandra itu pohon energi, kalorinya 4.000 kilokalori (kcal) sehingga seperti batu bara. ‎Nanti pohon Kaliandra ditebang dan dibakar, sehingga kalorinya sama dengan batu bara yang high coal dan pohonnya dalam satu tahun sudah bisa ditebang," paparnya.

Nanti di wilayah-wilayah yang akan dialiri listrik, lanjut Dahlan, akan diwajibkan untuk menanam pohon Kaliandra tersebut demi menjaga kelangsungan listrik di wilayah tersebut.

‎"Saya sudah menyiapkan 30 anak didik untuk biomassa di Sukabumi. Mereka belajar bagaimana menanam Kaliandra Merah‎," pungkasnya. 

Baca selengkapnya »

Tiga BUMN Ini Keroyokan Bangun Penampung LNG di Bali

Pemerintah sudah mengirim tim renegosiasi harga gas tangguh.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memutuskan tiga perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk bekerjasama membangun terminal penampungan gas cair di Bali.

Proyek ini di‎fungsikan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada  sebagian besar pembangkit listrik di pulau Bali dan sekitarnya.

"Kami membicarakan LNG untuk listrik di Bali. Kami memutuskan bahwa PLN, Pertamina, dan Pelindo III membangun receiving LNG di Tanjung Benoa, Bali,‎" kata Dahlan di kantornya, Kamis (25/9/2014).

Terminal penampungan LNG ini nantinya akan mendapat pasokan dari Blok Tangguh dan Blok Bontang. Dalam pembangunannya, nantinya akan dilakukan di lahan milik PT Pelindo III.

Pembangunan terminal LNG ini ditargetkan akan rampung dalam waktu dua tahun. Sementara itu terminal LNG itu akan‎ dapat menampung gas cair mencapai 50 mmbtu.

Tidak hanya itu, untuk mewujudkan komitmen dalam berpartisipasi mengurangi BBM, untuk sementara, saat terminal LNG dibangun juga akan menyewa terminal LNG terapung kurang lebih 1 tahun.

‎"Kami menyewa sementara receiving LNG terapung. Sewanya hanya setahun saja sambil menunggu pembangunan receiving LNG darat selesai. Lebih baik tidak terlalu lama menggunakan BBM dan beralih ke BBM, ya sudah sewa dulu satu tahun," ujar mantan Direktur Utama PLN itu.
‎

Dalam proses pembangunannya, Pertamina akan memerintahkan anak usahanya PT Pertagas sebagai pengembangnya.

Baca selengkapnya »