harga HSD periode 15-30 oktober 2014

HARGA BBM SOLAR INDUSTRI PT.PERTAMINA

Periode 15-30 Oktober 2014

Berikut kami sampaikan informasi harga keekonomian HSD Solar Industri dan MFO (Marine Fuel Oil) PT.Pertamina, periode (15-31 Oktober 2014)

HARGA DASAR HSD Solar Industri (wilayah I & wilayah II) = Rp11.250,-
HARGA KEEKONOMIAN PERTAMINA (HARGA TEBUS HSD) 

(harga diatas sudah termasuk PPN, PPH, dan PBBKB)



HARGA DASAR MFO (wilayah I & wilayah II) = Rp9.350,-
HARGA KEEKONOMIAN PERTAMINA (HARGA TEBUS MFO) - seluruh wilayah, sbb:

(harga diatas sudah termasuk PPN dan PPH)



Dapatkan Penawaran HARGA TERBAIK kami dengan Discount Khusus.
Kirimkan LOI anda ke alamat email: jalinan.group@gmail.com

_____________________________________________________________________
Keterangan:
Area I    : Sumatera, Jawa, Bali, Madura
Area II   : Kalimantan
Area III  : Sulawesi, NTB
Area IV : Maluku, NTT, Irian Jaya
________________________________________________________________

Baca selengkapnya »

5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, RI Kantongi Rp 126 Triliun

---

Foto: Liputan6.com

 Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta, Jumat (17/10/2014) dengan nilai Rp 126 triliun untuk pendapatan negara.

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko mengatakan, Seluruh kontrak jual beli gas tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 10,5 miliar atau Rp 126 triliun.

“Ini penandatangan kesepakatan jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan domestik terbesar sepanjang sejarah,” kata Widjonarko, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat (17/10/2014),


Widjonarko menyebutkan, PJBG yang ditandatangani yakni, perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) jangka panjang antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tangguh dengan PT PLN (Persero) dengan jangka waktu perjanjian selama 19 tahun.

“Diproyeksikan sejumlah 400 kargo akan dikirimkan selama jangka waktu perjanjian,” tuturnya.

Gas itu diperuntukan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia dan akan menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak sebagai energi primer.

PHE Simenggaris dan Medco E&P Simenggaris menandatanganiperjanjian jual beli gas dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung, dengan jangka waktu selama lima tahun dan volume pasokan gas 0,5 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Kabupaten Tana Tidung yang berada pada wilayah perbatasaan di Indonesia Timur adalah kabupaten tempat fasilitas produksi kegiatanminyak dan gas Wilayah Kerja (WK) Simenggaris berada, sehingga pasokan gas 0,5 mmscfd ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar daerah operasi migas.

Kemudian, amandemen pertama PJBG antara PC Ketapang II Ltd, Petronas Carigali (Ketapang) Ltd dengan PT Petrogas Jatim Utama untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Jawa Timur, dengan jangka waktu selama lima tahun dan dengan indikasi pasokan 12-50 mmscfd.

"Pasokan gas yang berasal dari WK Ketapang ini adalah gas ikutan dari produksi minyak Lapangan Bukit Tua yang diperkirakan akan mulai produksi perdana pada Maret 2015 yang akan menyumbang produksi sebesar 20 ribu barel minyak per hari," tuturnya.

Selain itu, amandemen pertama PJBG antara Pertamina dengan Kaltim Pasific Amoniak untuk kebutuhan Pabrik Amonia di Kalimantan Timur, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019 dan pasokan 65 miliar british thermal unit per hari (bbtud).

Pada amandemen PJBG ini, Negara mendapat tambahan pendapatan sebesar US$ 370 juta sebagai dampak kenaikan harga gas. Terakhir, perjanjian antara Medco E&P Indonesia dengan Meppo-Gen untuk PLTG Gunung Megang Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan, dengan jangka waktu 21 bulan dan pasokan 10 bbtud.

Widjonarko mengatakan, langkah ini menunjukkan perhatian dan komitmen sektor hulu migas terhadap pemenuhan kebutuhan industri pupuk dalam rangka menjaga ketahanan pangan Nasional.

“Termasuk pemenuhan kebutuhan di sektor kelistrikan sejalan dengan program pemerintah untuk subsitusi BBM dalam kerangka penghematan keuangan negara,” pungkasnya.

Sumber :Liputan6

Baca selengkapnya »

Pertamina Resmi Jadi Anggota Pemain Gas Dunia

 Jakarta ,PT Pertamina (Persero) resmi diterima sebagai associate member pada International Gas Union (IGU) sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menjalin jaringan di kalangan pemain gas global.

 Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan, diterimanya Pertamina bersama Indonesian Gas Society associate member IGU diresmikan dalam ajang council meeting IGU di Berlin, Jerman pada Kamis (16/10/2014).

“Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Pertamina dan juga Indonesian Gas Society untuk mengembangkan network di kalangan pemain gas global," kata Hari di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Menurut Hari, diterimanya Pertamina sebagai associate member IGU  menumbuhkan komitmen perusahaan untuk memegang peranan penting dan berkontribusi nyata dalam membangun infrastruktur dan industri gas di Indonesia. 

IGU merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 1931 dan telah menghimpun lebih dari 142 anggota, baik asosiasi maupun perusahaan yang bergerak di industri gas dan menguasai sekitar 95 persen pasar gas global.

IGU mendorong perdagangan gas internasional yang menjunjung tinggi kebijakan dan prinsip-prinsip kontrak non diskriminatif, mendorong pengembangan teknologi gas yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan meningkatkan keamanan proses produksi, transmisi, distribusi dan utilisasi gas.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Medco Jual Gas ke PLN dan Meppogen

(Foto: Liputan6.com)

 Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk, melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia telah menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT PLN Persero dan dengan PT Meppogen.  

Presiden Direktur & CEO Medco Energi, Lukman Mahfoedz mengatakan, pasokan gas tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangkitan listrik, masing-masing di wilayah Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan.

"Di Sumatera Selatan, Medco Energi akan memasok gas untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gunung Megang di Kabupaten Muara Enim milik Meppogen," kata Lukman, seperti yang dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Jumlah pasokan gas sebesar 6,6 Triliun British Thermal Unit (TBTU) selama periode 21 bulan yang berasal dari blok South Sumatra PSC. Harga jual gas adalah US$ 7,32 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) untuk tahun 2014, dengan peningkatan sebesar 3 persen per tahun.

"Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah dan Kontraktor PSC sebesar AS$ 43 juta," tuturnya.

Sedangkan, di Kallimantan Utara, Medco Energi, melalui Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Simenggaris (JOB-PMEPS), telah menandatangani PJBG dengan PLN untuk memasok gas sejumlah 805 BBTU selama  periode  lima tahun dengan harga gas US$ 5,52 per MMBTU.

Gas akan dipasok dari lapangan gas South Sembakung, Blok Simenggaris untuk pembangkitan listrik di Kabupaten Tana Tidung. Kontrak ini diperkirakan akan memberikan pendapatan bagi Pemerintah dan Kontraktor PSC sekitar AS$ 3 juta.

“Perseroan akan terus aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan minyak dan gas serta memasok lebih banyak gas ke pasar domestik. Dalam dua tahun terakhir, Perseroan berhasil menemukan cadangan gas baru dari kegiatan eksplorasi, seperti di Matang (Block A PSC, Aceh), Bajul Besar (Simenggaris PSC, Kalimantan Utara) dan yang terakhir Hijau (South Sumatra PSC, Sumatera Selatan),” pungkasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Produsen Minyak Tak Yakin Bisa Sedot 900 Ribu Bph Tahun Depan

Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

 Jakarta - Indonesian Petroleum Association (IPA) mengaku tak yakin bisa mencapai target lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari (bph) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.

Pasalnya, angka lifting minyak saat ini masih di bawah 800 ribu bph, masih terlalu jauh untuk mendekati target tersebut.

"Sulit tercapai, sekarang 800 bph saja tidak tersampai," kata Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz seperti yang ditulis, Jumat (17/10/2014).

Tak hanya itu, masalah lain yang membuat para pencari minyak tersebut pesimistis adalah perkiraan terjadinya penurunan lifting minyak pada tahun depan.

"Terus kemudian akan turun tahun depan ada penurunan," tuturnya.

Meski diperkiraan ada produksi minyak tambahan dari Blok Cepu sebesar 165 ribu bph pada kuarta III 2015. Namun pencapaian target 900 ribu bph tetap dianggap mustahil.

"Harapannya dari Cepu, apakah bisa mencapi 900 ribu bph? Saya kira akan sulit," pungkasnya.

Dalam APBN 2015 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp 11.900, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6 persen, Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 105 per barel.

Sedangkan produksi (lifting) minyak bumi 900 ribu bph, lifting gas bumi 1.248 ribu setara barel minyak per hari. Kuota BBM bersubsidi di 2015 disepakati sebesar 46 juta kiloliter (Kl).

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap Product Domestik Bruto (PDB).

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Kenaikan Harga BBM di November Disebut Tak Tepat

---

Namun menurut Pertamina hal itu bukan karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melainkan pengaturan kuota yang mulai diberlakukan Pertamina, Jakarta, Rabu (27/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

 Jakarta - Kenaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi permasalahan yang ditunggu oleh masyarakat dan kalangan pengusaha. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk berani menaikan harga BBM demi mengurangi beban keuangan negera.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, BBM merupakan salah satu masalah besar yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Namun kenaikan harga BBM subsidi ini bukan menjadi satu-satu solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

"Akumulasi defisit transaksi berjalan kita disebabkan oleh 2 hal besar, salah satunya persoalan migas yang kalau dibereskan pun belum tentu akan selesai. Persoalan defisit transaksi berjalan solusinya tidak hanya dari itu, karena dia hanya salah satu sumber persoalan. BBM ini kita tidak ada ruang untuk menghindari," ujarnya dalam diskusi Bedah Tuntas Solusi Defisit Transaksi Berjalan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Dia bahkan menilai saat ini bukan menjadi momen yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Alasanya karena saat ini ekonomi sedang bergerak turun dan banyak tekanan global.

"Mencari harus mencari titik optimum melakukan kenaikan harga  BBM. Tapi jangan terlalu besar karena akan memukul balik dia," lanjutnya.

Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi harus mencari moment yang tepat untuk menaikkan harga BBM ini. Pemilihan waktu yang cocok dapat mencontoh menaikkan harga BBM pada masa orde baru.

"Saat orde baru, itu naiknya pada april waktu panen raya saat harga-harga bagus jadi kenaikan tidak besar dampaknya. Atau saat Oktober waktu panen berikutnya. Masalah BBM ini tidak hanya sekedar naik atau turun, harus ada rancangan yang cerdas," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Ini Cara Kerja Sistem Satelit Pemantau Ekspor Batu Bara

---

(FOTO:Antara)

Jakarta - Pemerintah berencana mengaplikasikan teknologi satelit untuk memantau kegiatan tambang batu bara dan menekan angka penyelundupan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), R. Sukhyar menuturkan, teknologi satelit yang akan dikembangkan tersebut mencontek dari China. Sistem yang akan digunakan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang diletakkan pada truk dan kapal pengangkut batu bara.

"Jadi secara teknis kami bisa mengetahui pergerakan truk," kata Sukhyar, dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pamantauan Batu Bara di Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sukyar menambahkan, selain bisa mematau pergerakan angkutan batu bara, penimbangan batu bara juga akan dipantau secara online. Dengan begitu, jumlah batu bara yang diekspor akan dikirim oleh sistem ke Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara dan Bea  Cukai.

"Menimbang batu bara itu terdeteksi. Angkanya terdeteksi secara onlineke sistem. Baik dari pelabuhan ke minerba ataupun ke instansi lain seperti bea cukai atau kementerian Keuangan," ungkapnya.

Namun, menurut Sukhyar, sistem tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu. Pasalnya, kondisi China berbeda dengan Indonesia.

"Kementerian Riset dan Teknologi dan kementrian ESDM sudah berkunjung melihat praktik ini di Mongolia dan hari ini tentu kami belum secara resmi memutuskan teknologi itu. Kami lihat dulu dengan kondisi alam, kepulauan dengan kondisi di Indonesia yang begitu kompleks. Biarkan dulu kondisi ini melihat format yang feasible," pungkasnya. 

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Berantas Penyelundupan Batu Bara, Pemerintah Gunakan Satelit

---

(FOTO:Antara)

Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana menggunakan teknologi satelit untuk mengawasi tata kelola batu bara sekaligus memberantas ekspor batu bara ilegal.

Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, Agus R Hotman mengatakan, sistem pengawasan batu bara dengan menggunakan teknologi satelit sudah diaplikasikan oleh pemerintah China. 

"Dengan teknologi satelit, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhasil menekan angka kehilangan batu bara di negerinya," kata Agus, dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pamantauan Batu Bara di Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pun ingin mengaplikasikan teknologi tersebut. Diharapkan, dengan diterapkannya di Indonesia, pencatatan angka produksi dan eskpor batu bara dapat berjalan dengan efektif sehingga mendapatkan hasil memuaskan sekaligus bisa menekan penyelundupan.

"Sistem ini diharapkan mewujudkan pencatatan angka produksi dan ekspor yang efektif," tuturnya.

Untuk memastikan sietem ini cocok diterapkan di Indonesia, Agus melanjutkan, maka harus ada kajian yang mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

RI Kehilangan Rp 18,3 Triliun Akibat Aksi Penyelundupan Batu Bara

---

(Foto: Antara)

 Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setiap tahun Indonesia kehilangan US$ 1,5 milar atau setara Rp 18,3 triliun (kurs: Rp 12.232/US$) akibat aksi penyelundupanbatu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, jumlah batu bara ilegal yang diselundupkan ke luar negeri mencapai 30 juta-40 juta ton.

"Ini angkanya bermacam-macam ada sektiar 40-30 juta ton," kata Sukhyar dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan Batu Bara di Indonesia', di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sukhyar mengungkapkan, jika jumlah tersebut diuangkan maka negara kehilangan potensi penerimaan sebanyak US$ 1,2 miliar sampai US$ 1,5 milar

Menurut Sukhyar, biasanya penyelundupan batu bara dilakukan oleh perusahaan tambang kecil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

"Dari 10 ribu IUP, ada 50 persen dari jumlah total dari batu bara ini tidak terawasi dengan baik. Mereka lewat sungai dimasukkan di tengah laut," tuturnya.

Sedangkan penyelundupan batu bara oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) kemungkinannya sangat kecil.

 "kalau perusahaan yang memang kontrak tidak masalah dia punya rencana kerja tahunan. Kami pantau terus produksinya, pengapalannya kita pantau. Apalagi ada ET (Ekspotir Terdaftar) semua bayar royalti di depan," ungkapnya.

Demi menekan angka penyelundupan, pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi satelit. Dengan begitu seluruh kegiatan tambang batu bara akan terpantau.

"Kami  ingin memperbaiki sitem pengawasan dengan lebih baik pakai teknologi satelit, titik pelabuhan pengembangan online sistem, kita inginkan sehingga produks kita bisa deteksi dengan baik," pungkasnya. 

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Kelebihan Pasokan, Harga Minyak Hampir Jatuh ke US$ 80 per Barel

---

Ilustrasi Tambang Minyak 5 (Liputan6.com/M.Iqbal)

New York - Harga minyak mentah terus mengalami penurunan dan terus-menerus menyentuh level terendah namun akhirnya mampu naik kembali. Penurunan tersebut karena lemahnya permintaan sehingga menyebabkan pasokan berlebih. 

Mengutip CNBC, Kamis (16/10/2014), harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh level US$ 41 per barel, namun mampu naik kembali ke level US$ 84 per barel. 

Pada perdagangan sebelumnya atau pada Selasa, (14/10/2014), harga minyak mengalami penurunan harian terbesar dalam tiga tahun terakhir setelah  The West's Energy Watchdog memangkas perkiraan permintaan minyak dunia untuk tahun ini dan tahun depan. 

Harga minyak sempat menyentuh penurunan sebesar US$ 4 per barel pada perdagangan Selasa lalu. Penurunan terbesar selama lebih dari dua tahun karena kurangnya permintaan telah terbukti. 

Salah satu penyebab penurunan harga minyak mentah ini karena keengganan dari anggota OPEC untuk memangkas produksinya. Para produsen minyak terutama Arab ngotot untuk mempertahankan pangsa pasar sehingga tidak mendukung harga untuk terus bertahan di level atas. 

"Saya rasa para anggota OPEC akan melihat realisasi harga minyak saat ini sehingga bisa mengelola produksi mereka. Namun saya kira OPEC sendiri tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah terjadi saat ini," jelas Peneliti Senior Energy Management Institute, New York, Amerika Serikat, Dominick Chirichella.

Sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Harga Pertamax Naik Rp 200 per Liter di Pertengahan Oktober

(Foto: Pebrianto Wicaksono/Liputan6.com

 Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax 92 sebesar Rp 200 per liter menjadi Rp 11.100 per liter di pertengahan Oktober ini.

"Pertamax naik tadi pagi, kalau pertamax plusnya tetap tetap Rp12.200 per liter," kata seorang petugas SPBU 34-12902 Nur Fitriyana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-12902, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Hal tersebut ternyata tidak dilakukan oleh operator asing yang berbisnis ritel BBM. Berdasarkan pantauan Liputan6.com, di SPBU Total kawasan Warung Buncit belum melakukan penyesuaian harga di pertengahan Oktober ini. 

SPBU milik perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis itu masih membanderol BBM non subsidi bermerek Performance 92 atau setara Pertamax seharga Rp 11.775 per liter dan Performance 95 Rp 12.100 per liter.

"Belum ada perubahan harga, masih sama saja," tutur Mustakim

Sedangkan perusahaan migas asal Belanda  Shell Indonesia masih dibanderol  BBM non subsidi bermerek Shell Super seharga Rp 10.700 per liter dan V-Power Rp 12.200 per liter. Namun saat ditanya soal perubahan harga, seorang petugas SPBU Shell Sadikin tidak mau berkomentar.

"Maaf kalau mau nanya perubahan langsung saja ke perusahaan. Kami tidak bisa kasih (keterangan)," tegas Sadikin.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Energi Nuklir di Bangka Bisa Hasilkan Listrik 10 Ribu MW

---

Ilusrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. (Foto: batan.go.id)

Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan) menyebutkan calon tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)di Bangka Selatan dan Bangka Barat diperkirakan dapat menghasilkan listrik 10 gigawatt (GW) atau setara 10 ribu megawatt (MW)

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Batan, Eko Madi Parmanto mengatakan, Indonesia dalam hal ini Batan telah menguasai teknologi pengolahan pemisahan Uranium dan Thorium terutama dari monasit hasil aktivitas pertambangan timah di Bangka, sehingga didapatkan Logam Tanah Jarang oksida yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

"Logam tanah jarang sangat dibutuhkan sebagai magnet untuk industri elektronik dan mesin," kata Eko di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Eko mengungkapkan, saat ini sedang terjadi penurunan pasokan logam tanah jarang akibat perlindungan ekspor dari negara pemasok logam tanah jarang terbesar di dunia, yaitu China. 

Untuk itu di tahun depan, Batan bekerjasama dengan PT Timah Tbk (TINS) akan mendirikan Pilot Plant Pengolahan Monasit di Bangka untuk meningkatkan nilai keekonomian dan mengurangi pencemaran lingkungan radioaktif di sekitar wilayah pertambangan.

Menurut Eko, kegiatan penelitian dan pengembangan pada eksplorasi, penambangan, dan pengolahan uranium dan thorium merupakan bagian dukungan program PLTN di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Berdasarkan statisik 2013, kapasitas pembangkit listrik hanya 47 GW yang menghasilkan 17 miliar kWh, untuk melayani 250 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014, kebutuhan listrik tersebut pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 115 GW.

"Sehingga walaupun energi baru lainnya, seperti solar, mikro-hidro, angin, panas bumi telah dioptimalkan, penggunaan energi nuklir tidak dapat dihindari," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini sedang dibangun calon tapak PLTN Bangka Selatan dan Bangka Barat diperkirakan dapat menghasilkan listrik 10 GWe. "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang mempersiapkan sebuah Buku Putih untuk mempercepat pembangunan PLTN berkapasitas 5.000 MW di Bangka Belitung pada 2014- 2024," pungkasnya.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Dua Keuntungan Jokowi Jika Naikkan Harga BBM Tahun Ini

---

(Fotografer: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)

 Jakarta - Pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014.

Pengamat Ekonomi Aviliani memandang kenaikan harga BBM pada November tersebut adalah keputusan yang pas. Kenaikan di November setidaknya memiliki dua keuntungan selain akan mengamankan fiskal negara.

"Pertama, dari segi inflasi saya pikir itu kan masih rendah, sekarang saja di 4,4 persen. Kalau dinaikkan di November paling di Desember itu inflasi hanya sekitar 7 persen, aman itu," kata Aviliani di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Keuntungan Jokowi kedua yaitu sudah diberi ruang kepada Kabinet Indoensia Bersatu Jilid II untuk menaikkan harga BBM sehingga tidak perlu lapor ke DPR RI.

Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 juga sudah memberikan opsi dengan menganggarkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun.

"‎Tapi kalau masuk 2015 harus izin lagi, itu harus masuk dalam Rancangan APBN-P dan RAPBNP itu baru bisa diajukan Juni 2015. Jadi selama enam bulan tidak mungkin menahan subsidi, artinya tidak mungkin dinaikkan harganya," papar dia.

Dikatakan Aviliani, menaikkan harga BBM secara segera itu menjadi hal yang sangat penting mengingat volume subsidi BBM yang tersisa saat ini hanya tinggal 11 juta kiloliter.‎

"Berarti bisa-bisa tidak sampai Desember, ini akan terjadi kesulitan BBM, itu akan lebih berbahaya bagi ekonomi," terang Aviliani.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

AS Tekan Bank Dunia Agar Tak Biayai PLTU Batu Bara

---

(foto: PLN)

 Jakarta - Bank Dunia dan Asian Develoment Bank (ADB)  tidak lagi mau memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia atau lembaga di Indonesia untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kedua lembaga tersebut melakukan hal tersebut atas dorongan Amerika Serikat.

"Bank Dunia dan ADB tidak lagi membiayai PLTU batu bara karena tekanan AS," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (14/10/2014)

Nur melanjutkan, Amerika Serikat melakukan tekanan tersebut karena saat ini sedang memasarkan teknologi gas turbin. Jika Bank Dunia dan ADB tetap memberikan pinjaman untuk pembangunan PLTU dengan tenaga batu bara, maka teknologi yang sedang mereka pasarkan tidak kompetitif.

Oleh karena itu, Menurut Nur, tekanan yang dilakukan oleh Amerika ini membuktikan bahwa faktor geo politik ikut menjadi faktor eksternal yang menjadi persoalan energi di Tanah Air ini selain permasalahan-permasalahan internal yang telah ada. 

"Tekanan environmentalis yang seringkali ditunggangi untuk pemakaian teknologi," pungkasnya.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

82 Perusahaan Tambang Sudah Teken Amandemen Kontrak

---

Sebuah bulldozer sedang bekerja di antara timbunan batubara yang asapnya mengepul (Liputan6.com/ Panji Diksana)

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sampai dengan 10 Oktober 2014, terdapat  82 perusahaan tambang yang telah menandatangani nota kesepahaman amandemen kontrak pertambangan (renegosiasi).

Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM, R. Sukyar mengatakan, 82 perusahaan tersebut terdiri dari 24 pemegang kontrak karya (KK) dan 58 pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

"Renegosiasi ini amanat Undang-Undang Minerba Pasal 169," kata Sukhyar, di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Sukhyar menambahkan, pihaknya terus mendorong perusahaan tambang yang belum melakukan amandemen kontrak, dari total 107 perusahaan tambang pemegan KK dan PKP2B.

"Pemerintah saat ini dalam proses renegosiasi dengan 34 Perusahaan KK untuk mineral dan 73 Perusahaan PKP2B," ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah Kabinet Indonesia bersatu jilid II belum menyelesaikan amandemen kontrak seluruh perusahaan tersebut sampai masa jabatan berakhir, tugas tersebut akan dialihkan ke pemerintah baru.

"Kami terus melakukan renegosiasi. Kalaupun hingga 20 Oktober nanti tidak seluruhnya selesai, kami serahkan ke pemerintahan mendatang," pungkasnya.

Enam poin renegosiasi adalah penciutan luas wilayah, keberlangsungan operasi dalam bentuk izin usaha, penerimaan negara, divestasi saham, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta mengutamakan penggunaan barang dan jasa lokal.

sumber:Liputan6

Baca selengkapnya »

Pembangunan PLTN Tunggu Arahan Presiden Baru

---

Ilusrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. (Foto: batan.go.id)

  Jakarta - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sudah membuat pembangunan dasar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), namun pembangunan tersebut masih menunggu arahan presiden baru.

Satf Ahli Menteri Riset Teknologi Bidang Energi dan Material Maju, Fredi Zen mengatakan, pembangunan dasar tersebut dilakukan di Pulau Bangka Belitung. "Kalau kapan ini baru studi saja di Bangka. Tapak sudah selesai SDM sudah siap," kata Fredi, seperti yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Fredi menambahkan, selain persiapan dasar yang sifatnya  teknis, bahan baku energi PLTN yaitu uranium pun sudah siap dipasok dan menyiapkan dampak lingkungan.

"Batan di bawah Kemenristek sudah menyiapkan bangun 1 Mw, kemenristek menyiapkan tapaknya persiapan teknisnya. Uranium sudah siap," urainya.

Menurut Fredi, pembangunan PLTN tersebut belum bisa terlaksana karena belum mendapatkan restu pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan saat ini, pembangunan PLTN dapat dimulai pada 2018.

"Tergantung pemerintah. Kemenristek siap bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN). 2016 sudah siap dengan menyiapkan SDM terlebih dahulu. Baru tahun 2018 bisa jalan dengan catatan pemerintah telah mengizinkan," kata Fredi.


Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Ini Daftar Persoalan Energi di RI Versi Bos PLN

---

Pertambahan kebutuhan listrik di pulau Jawa yang cukup pesat, tidak dapat diimbangi pembangunan infrastruktur pembangkit oleh PLN. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

   
Jakarta - Permasalahan energi di Indonesia cukup berjibun. Mulai dari sumber yang tidak bisa diperbaharui hingga pasokan yang tidak merata. Jika permasalahan tersebut tak segera diselesaikan, target-target pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji mengungkapkan, jika ditelusuri, persoalan energi di Tanah Air tak bisa dihitung dengan tangan alias sangat banyak.

Ia pun mencontohkan mengenai masalah pemerataan. Penyebaran energi di Indonesia tak merata. Bahkan tak usah melihat jauhh-jauh ke luar Jawa, di Pulau Jawa pun pasokan energi belum merata.

"Utility, tidak usah bicara Alor, tapi kita bahas saja  kampung di Pacitan Pulau Jawa. Jadi masih banyak daerah yang belum mendapatkan energi," kata Pamudji, dalam acara peluncuran skenario Bandung, di kantor pusat PLN Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Nur melanjutkan, permasalahan berikutnya ada pilihan energi yang digunakan, antara fosil atau terbarukan.

"Pilihan teknologi yang digunakan supaya jadi energi modern, banyak yang menyangka bahwa geothermal potensinya sangat besar dan tidak terbatas, tapi sebenarnya permasalah geothermal banyak, di daerah tropis energi surya baik, tapi efektifnya cuma 3,5 sampai 5 jam," paparnya.

Persoalan energi berikutnya adalah pendanaan, menurut Pamudji harus ada cara untuk mendanai pertumbuhan dan menyertaan modal.

"Diserahkan swasta selesai banyak konsesi diserahkan swasta gagal, harus ada kombinasi yang tepat apakah BUMN, APBN dan Swasta," tuturnya.

Selain itu, harga energi juga menjadi masalah, saat ini harga energi seperti listrik masih murah, sehingga harus ditomboki dengan utang. Eksekusi proyek energi juga menjadi permasalahan, saat ini perizinan menghambat pengembangan energi di tanah air.

"Bagaiaman kita esksekusi pengembangan energi modern tersebut ada perizinan, sosial kordinasi lembagan kewenangan," pungkasnya.


sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Pemerintah Bakal Percepat Perizinan Migas Lewat Layanan 9 Pintu

---

(Liputan6.com)

Jakarta - Perizinan menjadi salah satu kendala utama pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan perizinan sembilan pintu untuk memangkas proses perizinan sehingga lebih mudah.

Plt. Kepala Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas), Johanes Widjonarko mengatakan, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas. Setelah dilakukan pembahasan, perizinan tersebut diperkecil menjadi hanya 69 perizinan yang nantinya dikelompokkan menjadi sembilan pintu.

"Ini yang kami harapkan cepat diselesaikan, mensinkronisasi 69 peraturan itu," kata Widjonarko seperti yang dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, di Jakarta Minggu (12/10/2014).

Salah satu penyebab berjibunnya izin tersebut merupakan dampak dari partisipasi daerah yang sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan komunikasi antara seluruh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

Proses pengelompokan perizinan ini, lanjut Widjonarko, akan dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian, dengan mengundang instansi terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk meneliti apakah ada yang saling tumpang tindih karena ini dari berbagai sektor," ungkap Widjonarko.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kendala-kendala yang dalam pengembangan migas di Indonesia dapat diatasi.

Pemerintah wajib meningkatkan kapasitas produksi sumber energi, baik minyak dan gas, batubara dan listrik untuk meningkatkan ketahanan energi.



Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »

Ini Syarat Biar RI Bisa Produksi Lampu LED Sendiri

• 

(Foto: Conduit Group)

Jakarta - Indonesia bisa memproduksi lampu Light Emitting Diode (LED), jika produksi mineral jenis bauksit dimurnikan di dalam negeri.

Direktur Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), R. Sukhyar mengatakan, sejak 1938 Indonesia mengekspor bauksit  ke Jepang. Di negara tersebut, bauksit dari Indonesia dimurnikan menjadi galium.

Galium tersebut merupakan bahan baku lampu LED. Jika bauksit bisa dimurnikan di dalam negeri, maka Indonesia tidak perlu lagi impor lampu yang dikembangkan oleh tiga warga Jepang sehingga meraih Nobel dari Royal Swedish Academy of Sciences.

"Di sana bauksit diekstrak dan jadilah lampu LED. Dengan hilirisasi, kita bisa buat LED sendiri," kata Sukhyar, seperti yang dikutip di Jakarta, Minggu, (12/10/2014).

Ia melanjutkan, pemurnian mineral memberikan banyak manfaat bagi Indonesia selain nilai tambah. Contohnya untuk bauksit tersebut, selain memberikan tambahan pendapatan bagi negara karena memberikan nilai tambah dari hasil tambang, produksi lampu LED juga bisa menghemat penggunaan energi.

"Disitulah pentingnya hilirisasi. Jadi tahu manfaat apa yang diurai. LED itu 100 kali lebih lama dari lampu pijar," tuturnya.

Sumber: Liputan6

Baca selengkapnya »