RI Kehilangan Rp 18,3 Triliun Akibat Aksi Penyelundupan Batu Bara
(Foto: Antara)
Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setiap tahun Indonesia kehilangan US$ 1,5 milar atau setara Rp 18,3 triliun (kurs: Rp 12.232/US$) akibat aksi penyelundupanbatu bara.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, jumlah batu bara ilegal yang diselundupkan ke luar negeri mencapai 30 juta-40 juta ton.
"Ini angkanya bermacam-macam ada sektiar 40-30 juta ton," kata Sukhyar dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan Batu Bara di Indonesia', di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Sukhyar mengungkapkan, jika jumlah tersebut diuangkan maka negara kehilangan potensi penerimaan sebanyak US$ 1,2 miliar sampai US$ 1,5 milar
Menurut Sukhyar, biasanya penyelundupan batu bara dilakukan oleh perusahaan tambang kecil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Dari 10 ribu IUP, ada 50 persen dari jumlah total dari batu bara ini tidak terawasi dengan baik. Mereka lewat sungai dimasukkan di tengah laut," tuturnya.
Sedangkan penyelundupan batu bara oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) kemungkinannya sangat kecil.
"kalau perusahaan yang memang kontrak tidak masalah dia punya rencana kerja tahunan. Kami pantau terus produksinya, pengapalannya kita pantau. Apalagi ada ET (Ekspotir Terdaftar) semua bayar royalti di depan," ungkapnya.
Demi menekan angka penyelundupan, pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi satelit. Dengan begitu seluruh kegiatan tambang batu bara akan terpantau.
"Kami ingin memperbaiki sitem pengawasan dengan lebih baik pakai teknologi satelit, titik pelabuhan pengembangan online sistem, kita inginkan sehingga produks kita bisa deteksi dengan baik," pungkasnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan, jumlah batu bara ilegal yang diselundupkan ke luar negeri mencapai 30 juta-40 juta ton.
"Ini angkanya bermacam-macam ada sektiar 40-30 juta ton," kata Sukhyar dalam Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan Batu Bara di Indonesia', di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Sukhyar mengungkapkan, jika jumlah tersebut diuangkan maka negara kehilangan potensi penerimaan sebanyak US$ 1,2 miliar sampai US$ 1,5 milar
Menurut Sukhyar, biasanya penyelundupan batu bara dilakukan oleh perusahaan tambang kecil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Dari 10 ribu IUP, ada 50 persen dari jumlah total dari batu bara ini tidak terawasi dengan baik. Mereka lewat sungai dimasukkan di tengah laut," tuturnya.
Sedangkan penyelundupan batu bara oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) kemungkinannya sangat kecil.
"kalau perusahaan yang memang kontrak tidak masalah dia punya rencana kerja tahunan. Kami pantau terus produksinya, pengapalannya kita pantau. Apalagi ada ET (Ekspotir Terdaftar) semua bayar royalti di depan," ungkapnya.
Demi menekan angka penyelundupan, pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi satelit. Dengan begitu seluruh kegiatan tambang batu bara akan terpantau.
"Kami ingin memperbaiki sitem pengawasan dengan lebih baik pakai teknologi satelit, titik pelabuhan pengembangan online sistem, kita inginkan sehingga produks kita bisa deteksi dengan baik," pungkasnya.
sumber:Liputan6
%2BNV.jpg)
%2BNV.jpg)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar