Dirut Pertamina Harus Lulus Uji Integritas KPK

Hingga kini, pemerintah belum juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina (persero) yang baru.
Sebagai bahan masukan, banyak pihak menyampaikan kriteria yang tepat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi tersebut.
Seperti Direktur eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan hal utamanya, Dirut Pertamina yang ditunjuk pemerintah harus sosok bersih dan terbukti layak melalui uji integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari apa yang ditandatangani Jokowi-JK yang berkomitmen dengan KPK bahwa sampai dalam penunjukan pejabat harus melalui tes integritas. Kami lihat sendiri suratnya ketika berkunjung ke KPK kemarin," jelas dia, Kamis (6/11/2014).
Dia mengingatkan komitmen Presiden dan KPK yang menyebutkan tidak akan memperkenankan pengangkatan pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.
"Jadi kalau ditanya apakah harus bebas dari kooptasi keluarga, jelas di situ tidak diperkenankan,BUMN harus bebas dari vested interest kelompok, apalagi keluarga" ucapnya.
Lebih lanjut, Ferdinand mengkritisi langkah Kementerian BUMN yang mencoba untuk memutus rantai dengan Tim Penilai Akhir terkait pencalonan direksi BUMN.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak mantan direksi perusahaan tersebut menjabat sebagai direktur utama menggantikan Karen Agustiawan.
Presiden FSPPB, Ugan Gandar menilai, selama ini direksi Pertamina telah gagal memimpin perusahaan energi plat merah tersebut menjadi perusahaan yang berkinerja baik.
Presiden FSPPB, Ugan Gandar menilai, selama ini direksi Pertamina telah gagal memimpin perusahaan energi plat merah tersebut menjadi perusahaan yang berkinerja baik.
Oleh karena itu, para pekerja tidak ingin kegagalan terulang kembali dengan adanya mantan direksi yang kembali bergabung.
"Mantan-mantan direksi kami menolak. Karena saya menganggap mereka tidak berhasil," kata Ugan.
Ugan juga mengungkapkan, pemilihan Direktur Utama baru harus melibatkan komisi Pemberantas Korupsi dan (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa telebih dahulu rekam jejak dari calon.
"Biar KPK dan PPATK yang bersih. Kalau dia layak, kami sangat mendukung." ungkapnya.
Pekerja pertamina tidak mempermasalahkan pemimpin Pertamina ke depan berasal dari luar Pertamina. Menurutnya yang terpenting adalah memiliki integritas, agar Pertamina bisa bersaing dengan perusahaan asing seperti Petronas dan lainnya, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
"Mantan-mantan direksi kami menolak. Karena saya menganggap mereka tidak berhasil," kata Ugan.
Ugan juga mengungkapkan, pemilihan Direktur Utama baru harus melibatkan komisi Pemberantas Korupsi dan (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa telebih dahulu rekam jejak dari calon.
"Biar KPK dan PPATK yang bersih. Kalau dia layak, kami sangat mendukung." ungkapnya.
Pekerja pertamina tidak mempermasalahkan pemimpin Pertamina ke depan berasal dari luar Pertamina. Menurutnya yang terpenting adalah memiliki integritas, agar Pertamina bisa bersaing dengan perusahaan asing seperti Petronas dan lainnya, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Dari kabar yang beredar, muncul dua nama kandidat kuat PT Pertamina yakni Ahmad Faisal dan Karyuliano. Faisal merupakan mantan Direktur Niaga Pertamina.
Sedangkan Hari Karyuliano merupakan Direktur Gas Pertamina dan nama yang santer Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas.
Sumber : liputan 6
0 komentar:
Posting Komentar